“Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran segera tiba. Ini bukan sekedar momen penanggalan, tapi penanda arah. Apakah negeri ini bergerak menuju keadilan atau melaju dalam kabut ketidakpastian. Suara publik bergemuruh dari ruang akademik yang sunyi, dari lorong rakyat yang berat menahan beban hidup. Mereka menjerit tapi tak terdengar. Ekonomi menekan, harga barang naik, daya beli turun. Di saat yang sama, politik elite semakin pokah. Tunjangan reses DPR dinaikkan. Hukum terasa berjalan tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Prahara Agustus belum dijelaskan. Korupsi seperti kembali merajalela. Kesenjangan antara pusat dan daerah memburuk. Sementara hukum nyaris kehilangan wibawa. Di tengah semua ini, Presiden perlu mendengar bukan hanya angka survei, tapi denyut suara mereka yang tak bersuara, guru besar dan rakyat biasa, mereka yang selama ini memilih diam karena tak ingin gaduh. Pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Satu tahun bukan hanya soal laporan pencapaian, tapi evaluasi jujur. Apakah arah republik ini masih di jalan cita-cita kemerdekaan? Inilah saatnya mendengar, mendengar dengan hati. mendengar tidak hanya untuk menjawab tapi untuk mengubah,”

Kurang dari sepekan, usia Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mencapai satu tahun pada 20 Oktober mendatang. Namun, banyak catatan diberikan pada pemerintah yang datang dari berbagai pihak. Kinerja pemerintah dinilai masih jauh dari apa yang seharusnya, bahkan belum memenuhi kualitas pemerintahan sebagaimana yang mereka janjikan di masa kampanye.

Satu Meja The Forum KompasTV (15/10/2025) mengangkat tema “Catatan Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” dan khusus mengundang 5 orang guru besar dari berbagai bidang dan berbagai perguruan tinggi untuk mendiskusikan isu tersebut.

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Prof. Nazamuddin melihat pemerintahan berjalan hingga sat ini masih belum stabil. Hal itu terlihat dari agenda pergantian menteri atau reshuffle yang beberapa kali dilakukan kurang dari setahun berjalan..

Kedua, Prof. Nazam menyebut masih terjadi perubahan-perubahan kebijakan dalam pemerintahan mengikuti pergantian pemimpin kementerian/lembaga di dalamnya. Kabinet belum bisa stabil menjalankan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Semestinya, hal semacam itu tidak terjadi. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka target-target pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sulit dicapai.

“Beberapa kebijakan seperti gas LPG 3kg berubah kebijakan, kemudian yang terakhir pergantian Menteri Keuangan berubah kebijakan. Saya kira kebijakan yang dilandaskan pada siapa yang menjalankan itu adalah inkonsisten dengan apa yang sudah tertulis di dalam Astagatra (konsep ketahanan nasional Indonesia) pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan semestinya dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang sudah disusun itu dijalankan secara konsisten,” jelas Prof. Nazam.

Sementara dari kacamata seorang Guru Besar Antropologi Hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto setahun Prabowo-Gibran menunjukkan semakin menguatnya tendensi masyarakat anti-sains.

Kebijakan dan program diambil tanpa disasari riset, penilaian, data berbasis bukti. Sebaliknya, satu keputusan besar pemerintah hanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan populis.

“Itu kelihatan dari bagaimana para menteri membuat kebijakan yang kontroversial, nanti direspon (negatif oleh masyarkat), kemudian dianulir. Dan secara lebih makro lagi, fokus pembangunan itu nampaknya lebih pada seperti pemerintahan yang lama— pertumbuhan ekonomi, ekonomi ekstraktif, tidak pada pembangunan manusianya,” ujar Prof. Sulis.

Padahal, pembangunan kualitas manusia juga merupakan aspek penting yang harus diberi perhatian. Bagaimana agar generasi muda Indonesia mampu memproduksi saind, teknologi, dan budaya sehingga mampu berkolaborasi bahkan bersaing dengan generasi muda negara-negara lain.

Guru Besar Otonomi Daerah dari IPDN, Prof. Ryaas Rasyid justru melihat yang paling mencolok dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bahwa pemerintahan ini belum juga menemukan bentuk idealnya. Pemerintahan dengan koalisi super besar ini masih dalam proses untuk menemukan. Ia menilai proses yang berjlan terlalu lambat dan sama sekali tidak memenuhi gambaran pemerintahan yang ditawarkan mereka saat masa kampanye.

“Di awal-awal dia (Prabowo menyebut) akan membentuk kabinet zaken, kabinet ini tidak ada. Format kabinetnya itu bongsor, gemuk. Menko-menkonya ada berapa? Ini yang terbanyak sepanjang sejarah. Wakil menteri, semua kementerian punya wakil. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti masih mencari bentuk dan saya tidak yakin bahwa ini bentuk yang dia inginkan,” kata Prof. Ryaas.

Bisa jadi, mengakomodasi banyak pihak untuk masuk dalam pemerintahannya saat ini adalah jalan tengah, bentuk kompromi yang mau tidak mau harus diambil oleh Prabowo, karena sementara masih terikat dengan berbagai pihak yang dinilai berjasa membantunya menduduki posisi RI-1.

Secara umum, Prof. Ryaas menganggap pemerintahan belum bekerja sebagai sebuah tim yang sama-sama bergerak ke arah yang sama. Jika pun ada kinerja baik yang menonjol dari pemerintahan saat ini, semua itu sifatnya masih perseorangan.

“Menteri Keuangan beraksi, Menteri Perumahan mau bangun sekian juta rumah. Tapi ini belum merupakan satu kerja tim yang memberi kita satu keyakinan bahwa pemerintahan ini akan berjalan baik sampai masa tertentu. Ini kan cuma sisa 4 tahun lagi,” ia melanjutkan.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran, Prof. Susi Dwi Harijanti melihat Indonesia makin lemah sebagai sebuah negara hukum. Tak hanya itu, kualitas demokrasi dan keberpihakan terhadap hak asasi manusia juga turut menurun. Padahal tiga aspek itu sangat penting, ketiganya adalah dasar-dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Misalnya dari proses pembentukan undang-undang, Susi menilai aturan hukum itu seolah dibuat secara khusus untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kelompok oligarki, bukan rakyat. Ini tentu sangat bahaya, karena undang-undang seharusnya memuat aturan-aturan yang sesuai dengan bagaimana rakyat ingin diperintah oleh Negara, bukan bagaimana Negara ingin memerintah rakyatnya.

Kedua, Susi mempertanyakan apakah prinsip negara hukum masih dilaksanakan di Indonesia. Hal ini berangkat dari fakta bahwa ternyata program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya, ternyata tidak didasari dengan aturan hukum. Peraturan Presiden (perpres) untuk MBG masih dalam proses dan belum disahkan.

“Padahal di dalam prinsip negara hukum, segala tindakan yang akan dilakukan oleh Negara itu harus didasarkan pada hukum sebelum tindakan itu dilakukan. Maka pertanyaan besar kita sekarang adalah apakah Indonesia, khususnya pemerintahan Prabowo masih dengan teguh menjalankan mandat Undang-Undang Dasar yang mengatakan prinsip negara hukum? Atau jangan-jangan ini adalah rule by law bukan rule of law,” jelas Prof. Susi.

Secara gamblang, Prof. Susi bahkan menyatakan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gagal membuktikan janji yang dirumuskn dalam Astacita.

Bahkan, program MBG yang menjadi program unggulan Prabowo terus dipertanyakan, MBG mendapat banyak kritik dan masalah dalam penerapannya.

Narasumber kelima, Guru Besar Ilmu Arsitektur dari Universitas Hasanuddin, Prof. Triyatni Martosenjoyo lebih menyorot soal gaya komunikasi publik para pejabat di pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya mengabaikan nalar etis dan estetis masyarakat.

“Misalnya, bagaimana mungkin seorang Menteri Agama menyatakan kejahatan seksual dibesar-besarkan. Kemudian ada komisaris Pertamina yang bilang ‘yang saya jilat yang menang dan berkuasa’. Kasus robohnya pesantren dijadikan ajang pencitraan para menteri sehingga keluar dari masalah utama yaitu buruknya kualitas bangunan yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia. Kemudian dicitrakan bahwa orangtua dari anak-anak itu gembira atau ikhlas anaknya meninggal. Bagaimana mungkin ada pendapat seperti itu?” ujar Prof. Triyatni heran.

Poin kedua yang ia kritisi dari setahun pemerintahan Prabowo ini adalah MBG yang menibulkan kasus keracunan pada ribuan pelajar penerima manfaat di berbagai daerah. Secara pribadi, ia menganggap program MBG ini sangatlah baik. Hanya saja, pemerintah tidak merancang program yang baik ini dengan menggunakan dasar ilmu pengetahuan.

Rantai makanan begitu panjang hingga tiba di hadapan penerima. Proses memasak terlalu jauh dari waktu konsumsi. Hal-hal teknis semacam itu luput diperhatikan hingga menimbulkan begitu banyak korban.

“Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh, masa dia enggak tahu sih apa yang terjadi di situ. Jadi kami itu rakyat sebenarnya dibikin bingung,” kata Prof. Triyatni.

Prof. Triyatni juga menganggap Prbowo masih banyak gamang dalam mengambil keputusan. Terlihat dari bagaimana dia mendiamkan Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Listio Sigit yang bagi Triyatni keduanya cukup problematis.

“Luhut Binsar Panjaitan yang pernyataannya dalam menanggapi isu kabur aja dulu, luntang-lantung di massmedia menyatakan seolah-olah dialah pemilik Indonesia, yang lain cuma Indekos. Pak Listio nampaknya masih lebih loyal kepada pemerintahan masa lalu (Joko Widodo) dan itu tidak bisa disembunyikan. Dan Prabowonya diam-diam,” kata dia.