Budiman Tanuredjo

Hujan mengguyur deras Jakarta. Lalulintas macet. Saya mencermati perdebatan di lini masa soal penjilat dan kekuasaan. Dalam percakapan di sebuah grup percakapan dikenal istilah mendolop. Mendolop sama dengan memuji seseorang secara berlebihan dengan pamrih tertentu. Bahkan secara berseloroh ada yang usul membuat membuat website dengan nama dolop.com.

Menjilat atau mendolop menjadi ramai dipercakapkan. Dua pekan lalu, saya ngobrol dengan Pemimpin Redaksi Basis Romo Agustinus Setyo Wibowo SJ. Pastur lulusan Sorbonne, Prancis itu meneliti pemikiran Plato menunjukkan buku Power karya Robert Greene. Membaca politik Indonesia dengan perspektif Greene menempatkan politik hanyalah sebagai rebutan kuasa. “Dan kekuasaan itu amoral,” kata Romo Setyo dalam obrolan di siniar Ruang Tamu BacktoBDM.

Greene punya 48 hukum untuk merebut atau dalam bertahan dalam kekuasaan. Salah satunya adalah menjilat atasan. Dalam bahasa Greeene, untuk rebutan kekuasaan tempatkan hukum nomor satu: never outshine the master. Jangan lebih cemerlang dari atasan Anda. Greene menganjurkan agar di depan penguasa kita pintar-pintar menempatkan diri, sebisa mungkin merendahkan diri di depannya. Jangan sekali-sekali menunjukkan diri lebih hebat darinya. Seringkali puji dan jilatlah atasan.”

“Sanjung dan agung-agungkan atasan Anda,” tulis Setyo Wibowo dalam Basis terbaru.
Greene memberi resep bagaimana rebutan kekuasaan. Greene-isme itu sebenarnya tengah terjadi di negeri ini. Menjilat atau mendolop atau “memuji habis-habisan” seseorang yang diidolakan untuk mendapatkan kue kekuasaan.

Beberapa indikasi elite mengumbar pernyataan tanpa dasar hanya untuk menyenangkan atasan. Seorang wakil menteri misalnya mengatakan program makan bergizi gratis berpotensi meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Inggris, apabila dikemas dari cara kreatif. Kita tidak tahu apakah ada jurnal ilmiah apa yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis akan meningkatkan kemampuan matematik dan bahasa Inggris. “Itu lebih merupakan jilatan daripada pernyataan ilmiah,” tulis Setyo Wibowo dalam BASIS 07-08 tahun 2025.

Jenang dan Jeneng

Pada saat masih kanak-kanak, orang tua mewariskan nasihat sederhana: jaga jenengmu, karena jenang bisa dicari, tapi nama yang rusak sulit dipulihkan. Dalam bahasa Jawa, jenang dan jeneng hanya dibedakan oleh satu huruf yakni huruf “a” dan huruf “e”. Dalam kearifan Jawa, dua kata itu kerap dipasangkan: jeneng (nama baik) dan jenang (bubur, perlambang kekayaan).

Dalam politik Indonesia kontemporer, pepatah itu terasa terbalik. Demi berburu jenang, banyak orang tega menghancurkan jeneng. Kekuasaan dipuja. Kekayaan dipertuhankan. Penguasa dijilat agar bisa ikut mendapatkan kekuasaan, dan terus dijilat untuk tetap bertahan dalam kekuasaan. Dalam logika ini, martabat dan kehormatan hanyalah penghalang. Orang rela menjilat, memanipulasi, bahkan menggadaikan prinsip.

Jejak digital masih tersimpan rapi. Seorang wakil menteri menggebrak-gebrak soal korupsi. Ia pindah jalur dukungan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Ketika kekuasaan didapat, ia korupsi juga. Korupsi adalah berburu jenang dan menghancurkan jeneng.

Pada masa kolonial, posisi priyayi kerap diperdagangkan demi akses pada kekayaan dan status. Setelah kemerdekaan, korupsi menjadi salah satu wajah politik yang paling sulit disembuhkan. Skandal demi skandal—dari kasus Jusuf Muda Dalam di era Orde Lama, kasus Pertamina di Orde Baru, hingga korupsi bersama-sama di era Reformasi—menunjukkan pola serupa: demi jenang, jeneng dikorbankan. Nama baik bangsa di mata rakyat dan dunia terkikis oleh kerakusan elite. Presiden Prabowo menyebut “serakahnomics.”

Dalam kapitalisme, “pencarian keuntungan menjadi panggilan hidup.” Rasionalitas ekonomi sering menyingkirkan nilai etis. Kapitalis hanya mengenal satu hukum—akumulasi tanpa batas—yang melahirkan alienasi manusia dari moralitasnya. Dalam habitus politik yang korup tercipta ketika modal ekonomi menjadi sumber utama untuk menguasai modal sosial dan simbolik. Maka, dalam jagat politik kita, kekuasaan dan kekayaan saling melengkapi, sementara nama baik dianggap komoditas yang bisa digadaikan.

Tokoh moral dari berbagai tradisi menegur keras perburuan kekayaan yang membutakan. Banyak di antara kita terbuai dengan godaan kekuasaan yang memabukkan dan bahkan dengan ”berhala uang”—the idolatry of money. Demikian Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium (2013). Mahatma Gandhi pernah berkata, “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.” Bung Hatta, Bapak Koperasi, menulis bahwa kekayaan hanya bermakna bila ia diabdikan untuk kemanusiaan, bukan untuk memperkaya diri. Dalam khazanah Jawa, pepatah berbunyi: “Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana”—harga diri manusia terletak pada ucapan dan perilakunya, bukan pada harta yang dikumpulkan.

Politik Perut

Fenomena lain dari elite politik Indonesia yang mencolok adalah inkonsistensi: orang yang dulu memaki, kini memuji. Mochtar Lubis pernah menyampaikan pidato kebudayaan tahun 1974 soal Manusia Indonesia. Salah satunya adalah munafik atau hipokrit. Lain di kata, lain di perbuatan.
Dalam politik, pemandangan ini bukan pengecualian, melainkan pola. Dulu menyerang habis-habisan, kini bertepuk tangan. Inkonsistensi ini lahir dari budaya politik yang pragmatis, patronase yang kuat, dan memori publik yang pendek. Banyak politik kita dijalankan dengan politics of the belly—politik perut. Loyalitas bukan pada nilai, tetapi pada siapa yang memegang kuasa. Orang bisa berpaling arah demi jenang, meski harus mengorbankan jeneng.

Contoh kontemporer memperlihatkan pola itu telanjang. Politisi yang dulu lantang mengkritik pemerintah, kini dengan cepat bergabung dalam kekuasaan. Aktivis yang pernah turun ke jalan menolak kebijakan, tiba-tiba duduk manis dalam jabatan strategis, apakah itu wamen atau komisaris BUMN yang telah menjadi ekstensa dari kementerian. Dari memaki ke memuji, dari oposisi ke akomodasi—semuanya berlangsung tanpa jeda, seakan integritas hanyalah pakaian yang bisa ditukar sesuai musim.

Berlangsung lama

Pola itu sejatinya sudah lama berulang. Pada masa Orde Baru, tidak sedikit tokoh politik dan intelektual yang awalnya menolak konsolidasi kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian justru bergabung dalam lingkaran kekuasaan, dengan alasan stabilitas nasional atau demi pembangunan. Ada sosok yang terus saja bertahan dari pusat kekuasaan sejak 1998 sampai dengan 2025 padahal sosok itu patut dimintai pertanggungjawaban.

Pada era Reformasi, sejumlah figur yang dulu berdiri di barisan kritikus Orde Baru pun ikut menikmati kursi empuk di parlemen dan kabinet. Dari masa ke masa, sejarah menunjukkan: oposisi yang keras sering kali berakhir dalam akomodasi, dan kritik lantang akhirnya dilebur dalam pelukan kekuasaan.Dengan begitu, fenomena inkonsistensi ini bukan kebetulan, melainkan tradisi panjang politik kita—tradisi di mana jenang kerap lebih menggoda daripada jeneng.

Mengapa orang demi mengejar jenang harus menghancurkan jeneng? Jawabannya ada pada budaya politik yang lebih menghargai apa yang tampak di luar ketimbang substansi di dalam. Kekayaan dianggap simbol sukses. Kekuasaan dianggap puncak pencapaian. Padahal, sejarah berkali-kali mengingatkan: nama baik yang hancur menjadikan kekuasaan rapuh, dan kekayaan menjadi kutukan.

Pepatah Jawa itu bukan sekadar bahasa simbolik, tapi peringatan moral. Bahwa bangsa ini hanya akan selamat bila pengurusnya lebih menghargai jeneng ketimbang jenang. Karena ketika jeneng dijaga, jenang akan datang dengan sendirinya. Tetapi bila jenang yang dikejar dengan melupakan jeneng, maka yang lahir bukanlah kejayaan, melainkan kehinaan.

Pada akhirnya, manusia akan dikenang bukan karena berapa banyak jenang yang dikumpulkannya, melainkan karena seberapa kuat ia menjaga jeneng-nya. Meski dalam budaya saat ini, majalah Forbes mengumumkan siapa orang terkaya di Indonesia. Dan, itu menjadi kebanggaaan. Namun, kekuasaan bisa runtuh, harta bisa habis, tetapi nama baik—jika dirawat—akan terus hidup, bahkan setelah jasad terkubur. ***