“Saya ini tidak paham, karena sebetulnya ini (TPF) kan untuk kredibilitas beliau juga, ada tim independen (pihak-pihak di luar kendali Presiden). Secara independen dia melakukan investigasi, mencari fakta siapa sebetulnya dalang di balik kerusuhan ini,”

—Anggota Gerakan Nurani Bangsa, Erry Riyana Hardjapamekas

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelidiki siapa yang sebenarnya bermain di balik Prahara Agustus.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di berbagai daerah di Tanah Air itu menimbulkan 10 korban jiwa, ratusan orang terluka, ratusan lainnya ditangkap polisi, 2 orang dilaporkan masih tidak diketahui keberadaannya, kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung-gedung pemerintah, juga penjarahan sejumlah kediaman pribadi pejabat negara.

GNB yang diwakili belasan tokoh senior bangsa dan juga tokoh lintas agama, bertemu dengan Presiden pada 11 September 2025. Mereka datang untuk menyampaikan keprihatinan atas kondisi bangsa beberapa waktu terakhir, termasuk mendesak agar Presiden segera membentuk TPF.

Tokoh yang hadir sore itu sejumlah 16 orang, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Franz Magnis Suseno, Laode M. Syarif, Bhikku Dhanmashubo Mahathera, dan lain-lain, termasuk Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas.

Kepada Budiman Tanuredjo di siniar Back to BDM, Erry menceritakan sejumlah hal yang terjadi dalam pertemuan di Istana yang berlangsung selama 3 jam itu.

Erry menceritakan, GNB menyerahkan excutive summary pada Prabowo yang isinya sejumlah masukan kepada pemerintah.

Masukan-masukan itu yang pertama terkait pembentukan tim investigasi untuk mengungkap kerusuhan Agustus. Kedua, usulan untuk melakukan reformasi politik, ekonomi, dan hukum & pertahanan keamanan.

Sebagian masukan dalam teks itu dibacakan oleh Presiden dan direspon dengan baik.

“Tentu semua masukan diterima dengan baik, positif. Soal dilaksanakan atau tidak, itu soal lain. Tapi pada waktu itu beliau mengatakan, masukan-masukan yang baik saya terima, saya akan kaji,” kata Erry.

Adapun terkait usulan pembentukan TPF, GNB menangkap kesan bahwa Presiden menerima gagasan itu, sekurang-kurangnya tidak menolak. Namun, GNB juga kebingungan ketika ada pembantu Presiden, dalam hal ini Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra justru menyampaikan sebaliknya. Usul pembentukan TPF tidak diterima, karena dianggap sudah ada cukup instansi yang bisa melakukan tugas itu. Misalnya Komnas HAM, kepolisian, dan lain-lain.

Dan realitanya, hingga hari ini Presiden belum membentuk tim independen sebagaimana diharapkan GNB. Padahal usulan pembentukan TPF datang bukan hanya dari GNB, tapi juga Gen Z lewat tuntutan 17+8, Forum Warga Negara, bahkan dari dunia internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tak mau berspekulasi terlalu jauh, Erry menduga sikap itu diambil untuk menghormati Yusril dan agar tidak terjadi dualisme pemikiran di eksekutif.

“Saya ini tidak paham, karena sebetulnya ini (TPF) kan untuk kredibilitas beliau juga, ada tim independen (pihak-pihak di luar kendali Presiden). Secara independen dia melakukan investigasi, mencari fakta siapa sebetulnya dalang di balik kerusuhan ini,” ujar Erry.

Komnas HAM sesungguhnya bisa saja diandalkan untuk menyingkap kabut di balik Prahara Agustus, asalkan kewenangan Komnas HAM diperluas. Dengan demikian independensi lebih mungkin tercapai dan masyarakat bisa terpuaskan.

Jika TPF untuk kasus Agustus dibentuk, maka kredibilitas Prabowo akan terangkat. Kebenaran bisa diungkap. Keluarga korban mendapat keadilan. Tudingan-tudingan liar alan adanya makar, ditunggangi orang asing, disokong koruptor, semua itu juga bisa dibuktikan benar tidaknya.

Kini, meski Yusril telah mengatakan tidak perlu membentuk TPF, GNB masih akan terus memperjuangkannya. Mereka akan kembali menyampaikan usul yang sama pada Presiden 3 bulan lagi, pada saat mereka kembali bertemu dengan Presiden sebagaimana telah dijanjikan pada pertemuan 11 September 2025.

“Mudah-mudahan kalau itu dipenuhi janjinya, kita akan bertemu lagi dan kita akan coba mengkaji kembali usul kita mengenai tim independen,” ujarnya.

Meski pertemuan pertama belum mendatangkan hasil optimal, tapi Erry merasa ada manfaat yang bisa diambil. Minimal ia tahu secara langsung apa sebenarnya penjelasan, pandangan, dan isi pikiran dari Presiden Prabowo untuk negeri ini. Ia pun menghargai kesediaan Presiden untuk menerima kedatangan mereka.

Meski terkadang, ia merasa hal-hal yang dikemukakan Prabowo dalam pertemuan itu soal kinerja dan program pemerintahannya dalam semuanya terdengar bagus. Tidak sesuai realita yang ia tahu di lapangan. Ia menduga Prabowo hanya mempercayai sedikit orang untuk menjadi sumber data dan informasi yang kemudian menjadi dasar ia mengambil keputusan.

“Kalau lihat slide-nya kan bagus semua, menampakkan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana beliau. Nampaknya beliau hanya menerima informasi dari dua atau tiga pejabat yang beliau percayai betul. Dan tiga ini yang menyusun laporan kepada Presiden,” ujar Erry.

Jika benar ini terjadi, maka bahaya. Kebijakan publik yang didasarkan pada data yang salah, bukan hanya akan membahayakan rakyat sebagai pihak yang menjadi objek kebijakan, tapi juga Presiden atau pemerintah itu sendiri sebagai pihak pengambil kebijakan. Kredibilitas pemerintahan dipertaruhkan. Kredibilitas pribadi Prabowo sebagai pemimpin negara juga turut ada dalam masalah.

Ia berharap, pada pertemuan kedua akan lebih banyak dialog yang terjalin, dan Presiden dengan pikiran terbuka berkenan menerima masukan-masukan dari para tokoh GNB. Masukan itu biasanya bersifat pahit, bukan untuk menjatuhkan, tapi konkret. Dan pil pahit ini justru harus lantang disampaikan untuk menyelamatkan Presiden atau pemerintah dari kesalahan yang semakin jauh. Intinya, masukan diberikan agar terjadi perbaikan.

“MBG misalnya. MBG kan mulia , (tujuannya) mencegah stunting dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak mempersoalkan tujuannya, tapi eksekusi yang tergesa-gesa, tanpa perencanaan yang matang, itu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Penyimpangan ini hanya bisa sampai kepada Presiden apabila berdasarkan fakta dan diberikan oleh mereka yang tahu masalahnya di lapangan,” ungkap pria berusia 76 tahun itu.

Selain usulan pembentukan TPF, dalam forum pertemuan itu GNB juga menyampaikan perlunya reformasi politik, ekonomi, hukum, dan bidang lainnya untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Dari kacamata seorang Erry Riyana Hardjapamekas, ada banyak akar masalah Indonesia yang semua harus diperbaiki secara paralel. Tidak ada satu yang lebih urgen dari yang lain. Masalah substansial itu misalnya adalah tingkat ekonomi yang rendah, kesenjangan yang menganga lebar, kualitas pendidikan yang buruk, hukum yang tidak profesional, dan lain-lain.

“Itu harus dilakukan secara paralel dalam waktu sisa masa  jabatan Presiden ini, kalau Presiden memang mau melihat Indonesia lebih baik pada tahun 2029 dan seterusnya,” kata dia.

Secara pribadi, ia sungguh berharap Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud. Untuk mewujudkannya, maka masalah-masalah mendasar di negeri ini harus mulai kita urai, syukur-syukur bisa cepat kita selesaikan. Entaskan kemiskinan, enyahkan kebodohkan, lenyapkan korupsi, minimal tekan seminimal mungkin.

Selain itu, partai politik juga harus kembali menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Bukan justru mengekor pada kekuasaan dan bekerja secara pragmatis hanya untuk mendapat benefit semata.

“Dan tidak kalah pentingnya itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara menjadi teladan bagi semua pejabat dan penyelenggara negara, semua pengurus negara,” pungkas Erry.