“Di tempat kita semua orang senang dikasih duit, walaupun enggak jelas asal-usulnya. Ini yang oleh Plato dibilang demokrasi adalah rezim epitomia. Rezim perut ke bawah. Pokoknya makan, minum, dan seks, intinya uang,”

—Analis Politik, Agustinus Setyo Wibowo

Prahara Agustus 2025 mungkin telah berlalu, namun kejadian itu menyisakan banyak ruang bagi kita sebagai bangsa untuk berkaca dan membaca ulang apa yang sebenarnya terjadi pada negeri ini.

Sebagian membaca kemarahan masyarakat terjadi karena tingkah nirempati para pejabat yang menari-nari di tengah penderitan rakyat. Sebagian yang lain melihat lebih jauh, aksi turun ke jalan kemarin merupakan perwujudan emosi yang memuncak dari bangsa ini setelah sekian banyak masalah terjadi, menumpuk, dan didiamkan. Baiik masalah ekonomi, hukum, sosial, politik, dan sebagainya.

Budiman Tanuredjo mengajak seorang analis sekaligus filsuf politik, Agustinus Setyo Wibowo untuk berdiskusi soal permasalahan bangsa Indonesia dalam siniar Back to BDM.

Setyo menjelaskan, ada perjalanan panjang yang mengantarkan kita berada di titik ini. Ia adalah salah satu yang mempercayai bahwa masyarakat kita sudah teralu jengah, tak bisa lagi menahan amarah terkait banyaknya masalah yang diakibatkan oleh politik pemerintahan hari ini.

“Ini kan ekspresi kemarahan publik, orang yang sudah engep, sudah enggak tahan, sudah empet betul, enggak tahan dengan apa yang terjadi dalam politik sampai hari ini. Jadi masalah ekonomi tentu saja yang memburuk, kebijakan ekonomi yang tidak sampai ke bawah, kemudian juga tentu saja soal kepantasan-kepantasan para politisi menjadi kegundahan dari banyak orang,” kata Setyo.

Mengutip buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene, Setyo menjelaskan negara demokrasi itu sesungguhnya tak lagi benar-benar ada. Negara demokrasi hanya membawa label “demokrasi” dan tidak menerapkannya dalam praktik menjalankan negara. Negara demokrasi tak ada bedanya dengan negara-negara monarki.

Meski demokrasi, kita sesungguhnya masih memiliki karakter feodal dala mencari, memanfaatkan, dan melanjutkan kekuasaan.

Setyo menjelaskan feodal berasal dari kata feot yang berarti tanah pinjaman. Dulu, raja-raja Eropa memiliki tanah yang begitu luas. Sebagian tanah tersebut dipinjamkan pada pihak tertentu untuk diurus, kemudian pihak tersebut harus membayar upeti pada raja.

Di Indonesia, praktek sejenis masih diberlakukan, hanya berbeda wujud. Tanah yang dipinjamkan itu kini berubah menjadi jabatan. Pejabat, dengan kekuasaannya bisa memberikan benefit bagi pihak tertentu, kemudian pihak tersebut membalas kebaikan yang telah diberikan dengan “upeti” yang telah disepakati.

nti kalau ada pemilu atau apa ya pertempuran antara feodal-feudal itu ya untuk rebutan akses kekuasaan. maka soalnya bukanlah integralistik karena kalau integralistik itu kan kayak semacam semua kita mengandaikan seolah-olah parpol-parpol oligarki itu kayak semacam membentuk kesatuan ini kan gak ini kan murni perang antar bupati antar feodal-feodal itu yang ingin rebutan kekuasaan bagaimana naik syukur-syukur menjadi presiden.

Hal lain, Dosen STF Driyarkara itu juga melihat kabar demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Spirit kekuasaan hari ini bukan untuk memperjuangkan dan mengupayakan kebaikan rakyat, tapi demi mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Politik sudah kehilangan tujuannya (telos).

“Jadi orang mencari kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Titik. Ada orang yang memberikan kepada saya pemahaman sangat simpel mengenai apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang. Dan dengan wewenang Anda memiliki akses kepada sumber daya-sumber daya tertentu, entah sumber daya manusia, sumber daya alam. Jadi kekuasaan, wewenang, atau jabatan (dikejar untuk mendapatkan) akses (sumber daya),” ungkapnya.

Pada dasarnya, kekuasaan tidak memiliki sifat baik atau buruk. Dia amoral. Dia akan sangat tergantung pada orang yang memegangnya.

Filsuf Yunani, Plato dan Aristoteles pernah menjelaskan satu fenomena yang mereka sebut dengan istilah sofisme. Setyo menerangkan, sofisme ketika itu terjadi di demokrasi yang ada di Athena. Kota itu makmur, pemerintah pun mendatangkan para ahli untuk mengajari para pemimpin beretorika.

Jika ditarik ke kondisi saat ini, orang-orang pintar itu bisa jadi sama seperti lembaga survei, ahli-ahli, para penasihat politik, yang memberikan masukan pada penguasa atas dasar uang. Mereka bekerja, karena dibayar. Dan hasil dari kerjanya, bukan tidak mungkin akan disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan pihak yang membayarnya.

“(Praktik sofisme) Itu tentu saja untuk melanggengkan kekuasaan mereka yang pesan. Dan sofisme ini menurut saya mengkhawatirkan, karena ujung-ujungnya ya hanya uang,” ungkap Setyo yang merampungkan pendidikan doktoralnya di Sorbonne University Paris itu.

Kemunduran Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Secara khusus Setyo menyebut ini semua mulai nyata terlihat sejak 10 tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ketika masyarakat bosan disuguhi kinerja Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang dianggap penuh pencitraan, muncul lah sosok Jokowi yang digambarkan sederhana, tidak memiliki latar belakang keluarga politik, dan seterusnya. Sebagian besar rakyat jatuh hati dan meletakkan harapannya. Sayang, harapan itu berujung pengkhianatan.

“Kita semua terpesona, kita semua mendukungnya tapi ternyata ujungnya KKN juga, jadi kecewa,” kata dia.

Korupsi dan nepotisme terjadi hampir si semua lini. Sayangnya, hukum di Indonesia melimitasi pengertian korupsi hanya sebatas pada yang bersangkutan dengan keuangan negara. Padahal, korupsi bisa diberlakukan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam kegiatan di sektor swasta bahkan individu.

“Saya selalu mengasih perumpamaan sederhana ini, misalnya saya punya katering, Pak Budiman punya hotel, swasta kan. Saya minta, pake dong katering saya. Lalu, oke saya pakai. Terus ini, saya baru punya iPhone baru, Pak, itu hadiah buat Bapak. Korupsi enggak? Kalau di Indonesia enggak korupsi, karena itu adalah swasta dengan swasta. Korupsi itu di tempat kita dianggap wajar, normal, biasa, dan itu bukan korupsi. Kalau kita mengusulkan kepada KPK supaya definisi korupsi diperluas. Nanti sektor swasta akan protes semua, karena olinya enggak akan jalan,” ujar Setyo.

Berbicara tentang negara demokrasi, Setyo mengatakan landasan pokok dari demokrasi ada dua: rotasi kepemimpinan dan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. Jika keduanya dijalankan, maka demokrasi akan berkembang baik. Sebaliknya, jika dua syarat itu tidak terpenuhi, maka demokrasi yang sehat masih harus terus diupayakan.

“Kalau ingat MK sampai bisa ditekak-tekuk kayak gitu. Bagi saya MK itu kan the summum, itu yang paling tingg, di atasnya ya Gusti Allah. Itu saja bisa ditekak-tekuk. Jadi saya betul-betul merana tahun 2023 ketika proses pencalonan Gibran, ketika MK bisa ditekak-tekuk. Itu saya merana semerana-merananya, karena demokrasi itu landasannya hukum. Kalau hukum sudah bisa digitukan terus kita ini prinsip dasarnya hidup bersama apa coba? Kuat-kuatan hukum rimba sudah, siapa kuat siapa menang,” jelas Setyo.

Makin ke sini, hukum semakin bisa disesuaikan dengan keinginan penguasa. Tak banyak lagi aparat penegak hukum yang berteriak dan berdebat memperjuangkan kedilan. Kapital telah menguasai praktik berhukum kita. Siapa memiliki uang, dia yang menang.
Sah jika dikatakan syarat demokrasi yang kedua, yakni hukum yang tegak, telah hilang di Indonesia.

Plato menggunakan istilah yang lebih pas untuk menggambarkan situasi hukum di Indonesia: anomia. Hukum ada, namun tidak dijalankan dengan efektif. Misalnya karena ada peraturan lain yang menyandera atau melumpuhkan aturan sebelumnya.

Tak hanya pada aspek hukum, uang juga sudah berhasil mengganggu sistem meritokrasi dalam hal pendidikan dan jabatan karier. Bukan rahasia lagi, bahwa pada banyak hal diperlukan uang untuk bisa masuk ke sekolah tertentu, untuk naik jabatan, untuk menjadi pimpinan di suatu institusi, untuk menjadi pimpinan partai politik, untuk menjadi anggota DPR, DPRD, dan sebagainya.

Karena kekuasaan uang itu juga lah, instrumen-instrumen kekuasaan menjadi lumpuh atau disfungsi. Kekuasaan legislatif tumpul, karena hanya menuruti penguasa. Kekuasaan yudikatif pun tak jauh berbeda.

“Uang itu yang membungkam semuanya. Di tempat kita ini orang kan tidak enakan, kalau kamu sudah diberi uang banyak masa iya kamu melawan. Jadi rasa tidak enak, rasa bersalah ini akhirnya dimainkan. Termasuk rakyat kan juga begitu dengan bansos. Sudah dikasih uang si calon ini ngasih ini, calon ini ngasih ini, ya, masa kita enggak milih mereka. Jadi kultur kita kan masih begitu,” sebut Setyo.

“Di tempat kita semua orang senang dikasih duit, walaupun enggak jelas asal-usulnya. Ini yang oleh Plato dibilang demokrasi adalah rezim epitomia. Rezim perut ke bawah. Pokoknya makan, minum, dan seks, intinya uang,” imbuhnya.

Padahal, politik uang atau epitomia ini bersifat sangat destruktif. Selain menghancurkan idealisme, epitomia juga menghancurkan tanggung jawab dan akuntabilitas.

Mengakhiri pembahasan soal kebanalan korupsi dan permainan uang dalam politik kita, Setyo menyimpulkan bahwa sebenarnya kita semua tengah lupa. Lupa, bahwa hidup memang butuh uang, tapi tidak perlu melakukan segala cara hanya demi menumpuk uang.

Jika cara-cara salah tetap dilakukan, maka akan timbul dampak buruk, disadari atau tidak.  Seseorang menjadi kehilangan rasionalitasnya.

Di negara-negara lain, politisi masih banyak yang menjunjung tinggi idealismenya. Mereka masuk ke dunia politik dengan niat pengabdian, bukan mencari kekuasaan. Mereka kampanye tidak heboh sebagaimana di Indonesia. Jabatan adalah kepercayaan, tanggung jawab. Sudah berapa banyak contoh pejabat di luar negeri yang dengan sukarela mengundurkan diri saat kinerjanya buruk atau tersandung skandal.

Sesuatu yang hampir tidak pernah kita jumpai pada politisi dalam negeri.

“Saya enggak tahu bagaimana. Tentu ujung-ujungnya kalau ditarik adalah soal pendidikan, gagalnya pendidikan di tempat kita. Misalnya bagaimana menciptakan anak Indonesia yang tahu bahwa nyuri itu jahat. Bukan hanya jahat kepada Tuhan, tapi juga jahat kepada sesama. Bagaimana kita menciptakan itu pada anak-anak? Itu aja kan kayaknya kita enggak berhasil. Wong dari kecil anak-anak sudah dibiasakan nyontek. Udah biasa dikatrol nilainya,” tandas Setyo.
Politisi berbuat baik pada rakyat langsung disanjung hebat, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Padahal itulah pekerjaan yang semestinya mereka tunaikan. Keluarga pejabat mengurus segala sesuatu tanpa bantuan orang dalam akan dinilai sederhana dan merakyat, padahal memang demikian seharusnya sistem bekerja. Hal-hal yang seharusnya merupakan normalitas, di era yang serba terbalik ini akan dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa jika dilakukan.

Semoga negeri ini selamat menjemput mimpinya menjadi negara maju, besar, dan emas di 2045 kelak.