“…Ada massa yang enggak jelas siapa. Itu tinggal polisi yang melakukan penyelidikan terhadap soal ini. Yang kedua, sudah ada banyak, Komnas HAM ke mana ya kan, Komisi Kepolisian juga ke mana, kami (DPR) ini juga ke mana. Tolonglah Pak Kapolri jelaskan kepada publik apa yang terjadi. Ini kan masyarakat bertanya-tanya,”

—Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman

Menanggapi deretan aksi unjuk rasa berakhir kerusuhan di penghujung Agustus kemarin, sejumlah pihak dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto menyatakan kecurigaannya akan adanya upaya makar dan intervensi asing di balik peristiwa besar itu.

Pernyataan itu tentu menyulut kontroversi di tengah masyarakat yang meyakini unjuk rasa besar terjadi secara organik. Kemarahan itu berangkat dari keresahan rakyat terhdladap kinerja pengelola negara yang selama ini sudah menumpuk.Jadi jauh sekali dari kepentingan makar dan asing sebagaimana dituduhkan.

Dan atas tuduhan yang telah disampaikan, hinga pertengahan September ini belum ada upaya konkret yang dilakukan  untuk membuktikannya. Alhasil, dugaan itu terus mengambang di udara.

Satu Meja The Forum KompasTV (17/9/2025) membahas topik tersebut bersama sejumlah narasumber yang hadir ke studio.

Menyikapi kelambanan itu, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyerukan agar dibentuk tim independen untuk mengusut tuntas, siapa sesungguhnya tokoh-tokoh di balik Prahara Agustus. Tim independen itu juga sekaligus bisa membuktikan apakah benar kecurigaan adanya makar dan kepentingan asing dalam gerakan itu.

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Laode M. Syarif menyayangkan, usulan itu tak mendapat respons positif dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Hukham Imipas), Yusril Ihza Mahendra dan pihak dari Istana.

“Pak Yusril mengatakan itu katanya tidak perlu dan kayaknya hari ini dari istana mengatakan tidak perlu lagi, karena sudah ditangkap orang-orang dan seterusnya,” kata Laode.

Namun, ia menyebut banya teman-teman aktivis daj masyarakat sipil yang geleng-geleng kepala mendengar pernyataan dari pemerintah terkait aksi unjuk rasa yang disebut diorketrasi pihak luar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman juga menyangsikan tudingan-tudingan itu. Baginya, demo kemarin adalah asli berangkat dari keresahan rakyat, namun disayangkan ada pihak tidak bertanggung jawab yang menungganginya sehingga demo berakhir anarkis dan penuh kekacauan.

“Genuin ini, tuntunannya masuk akal. Jadi harus kita apresiasi juga, hargai juga. Tapi kan mungkin ada yang mendompleng untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi yang kedua ini menurut saya yang mesti dilacak,” ujar Benny.

Secara pribadi, Benny juga merasa tak perlu dibentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki apa penyebab demo, apa penyebab rakyat marah. Baginya, latar belakang aksi dan tuntutan rakyat sudah cukup jelas dan berdasar. Ada masalah ekonomi, hukum, dan sebagainya yang pemerintah juga bisa dengan mudah membacanya.

Yang perlu diselidiki lebih jauh adalah siapa dalang di balik aksi penjarahan kediaman pribadi Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, dan sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

“Tolong dong Pak Polisi kejarlah itu, siapa pelakunya. Jadi jangan tim investigasi, mau apa sebetulnya. Ada massa yang enggak jelas siapa. Itu tinggal polisi yang melakukan penyelidikan terhadap soal ini. Yang kedua, sudah ada banyak, Komnas HAM ke mana ya kan, Komisi Kepolisian juga ke mana, kami (DPR) ini juga ke mana. Tolonglah Pak Kapolri jelaskan kepada publik apa yang terjadi. Ini kan masyarakat bertanya-tanya,” ujar Benny.

Mantan Penasihat Kapolri dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Muradi menyebut semua kendali ada di bawah Presiden sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi di pemerintahan yang juga sekaligus membawahi Polri.

Saat ini, Presiden yang memegang kendali penuh bagaimana Polri akan diarahkan. Apakah akan ditata ulang, ditata lebih baik, atau malah sebaliknya.

“Kalau kondisi yang disampaikan di awal kita ingin Polri tetap dalam skema masyarakat sipil yang demokratis, dia menjalankan fungsi-fungsi memang seharusnya. Tapi kalau diarahkan pada level yang berbeda (dibentuk tim independen), itu yang saya kira perlu dilihat apakah usulan ini genuin dari teman-teman GNB atau malah itu ada behind the scene atau sesuatu yang dianggap jadi alat saja untuk ‘menutupi’ negara dalam mengendalikan, mengontrol, perentang kendali pemerintah ke Polri,” ungkap Muradi.

Menyikapi tudingan makar di balik Prahara Agustus, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menjawabnya ringan. Kita hidup di era media sosial, ada begitu banyak video dan bukti yang menunjukkan siapa orang-orang yang melakukan aksi penjarahan, pembakaran kantor, juga perusakan fasilitas umum. Semua itu bisa menjadi bahan penelusuran untuk membuktikan apakah makar benar adanya atau hanya spekulasi tanpa dasar.

“Jadi sebenarnya apakah ada makar dan tidak ada makar gampang ya, kan (bukti) digitalnya sangat banyak kok. Di Surabaya kenapa Grahadi dibakar padahal pagernya itu berat sekali, kenapa kok tiba-tiba bisa dibuka, misalnya begitu. Itu bisa dilihat siapa yang ada di situ,” sebut Anam.

Terlepas dari banyaknya bukti-bukti digital yang berseliweran itu, ia sendiri setuju dengan usulan GNB soal pembentukan tim investigasi independen, apalah di bawah kewenangan Presiden, Komnas HAM, atau lainnya.

“Yang paling penting adalah independen dan profesional, sehingga publik mendapatkan hak atas kebenaran informasi. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Siapapun mekanisme yang bersalah harus diberesin. Kita belajar dari ruang kesalahan kita yang menghancurkan banyak, minimal banyak bangunan kita hancur, moral kita juga hancur. Dari situ buka kebenarannya agar tidak berulang kembali,” tegas Anam.

Sebagai anggota DPR, Benny mengaku skeptis, meski mendukung pembentukan tim investigasi. Ketidakyakinannya berangkat dri pengalaman-pengalaman terdahulu di mana tim investigasi tidak bisa berjalan optimal.

Ia lebih fokus untuk menyelesaikan tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat yang sebagiannya sudah mulai direspons oleh institusi-institusi yang dituju.

Yang lebih penting dari pada pembentukan tim investigasi adalah melakukan perbaikan internal di masing-masing institusi, baik itu DPR, Polri, dan lain-lain. Meski tidak mudah, karena pasti akan ada perlawanan dari dalam institusi itu sendiri.

Tantangan lain adalah tingginya ketidakpercayaan masyarakt terhadap institusi negara dan memastikan adanya kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk melakukan reformasi ini.

“Kalau memang punya kesungguhan untuk melakukan ini, maka Presiden mestinya bisa mengambil satu langkah kunci untuk memberikan trust kepada publik untuk menunjukkan bahwa memang Presiden sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi ini. Tapi kalau ini tidak, saya rasa agenda ini juga nanti akan menghadapi masalah juga,” sebut Benny.

Sebagai mantan Penasihat Kapolri, Muradi beranggapan pemimpin tertinggi Polri tidak boleh menjabat lebih dari 3 tahun, sebagaimana Listyo Sigit Prabowo saat ini.

Jadi, selain membentuk tim investigasi atau tim reformasi, pergantian Kapolri juga harus dikerjakan. Proses regenerasi harus dilakukan.

“Bisa jadi hasil dari tim reformasi ini akan menjadi guidance buat teman-teman, buat kapolri baru. Yang kedua bisa jadi hasil investigasi ini menjadi pijakan buat presiden untuk melakukan langkah yang jauh lebih besar,” kata Muradi.

Langkah yang lebih besar, misalnya mendorong proses penguatan di Polri, menguatkan pengawasan internal dan eksternal, termasuk menguatkan Kompolnas.

Agar tragedi semacam ini tak lagi berulang, Choirul Anam menawarkan sejumlah solusi. Pertama, sebagai produk demokrasi, tindakan tegas harus diberikan pada tiap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan, apapun posisinya, setinggi apapun pangkatnya.

Selain itu, buka seterang mungkin peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Perbaiki mekanisme sehingga polisi tidak terus menjadi kambing hitam, atau pihak yang dipersalahkan ketika bentrok antar aparat dan massa terjadi di tengah aksi demonstrasi.

Padahal, di lapangan ada gelombang yang tidak biasa. Lazimnya kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, mereka akan melakukan negosiasi, komunikasi, diskusi, sehingga ditemukan kesepakatan tertentu. Tapi tidak dengan aksi Agustus kemarin.

Di antara ribuan massa yang menggelar aksi dengan tertib, ada oknum-oknum yang tiba-tiba datang merusuh, melempar bom molotop, memprovokasi, dan sebagainya.

“Ayo kita buka bersama-sama dan kita harus belajar dari situ membuat mekanismenya sehingga polisi kita tidak sedikit-sedikit disalahin kalau ada sesuatu seperti ini,” seru Anam.

Dulu, orang-orang digerakkan dengan cara konvensional seperti selebaran. Di era digital, penggerakan massa dilakukan melalui siaran langsung di TikTok, dan sebagainya. Ini membuat jumlah massa yang digerakkan menjadi jauh lebih besar dan lebih luas.

“Mobilisasi itu gila-gilaan dan ada yang memang main di situ. Makanya ayo kita ungkap. Kalau ini enggak kita ungkap, ruang digital kita, masyarakat kita yang sudah berubah akan mengalami hal yang sama. Pentingnya tim independen untuk mengungkap itu di situ. Kita harus belajar dari cara komunikasi masyarakat yang berubah, ancamannya juga berubah. Kalau enggak, polisi salah terus,” jelas dia.

Terakhir, Laode menegaskan GNB ingin menekankan dua hal kepada Presiden. Pertama, tegakkan supremasi sipil, batasi kekuasaan militer di ranah sipil. Jika ada kerusuhan atau unjuk rasa di tengah masyarakat, ajukan polisi, bukan TNI.

Kedua adalah hormati hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.

“Kita berharap bahwa ini adalah hal terakhir. Mudah-mudahan tidak ada lagi huru-hara huru-hara seperti itu. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk memperbaiki diri, baik itu oleh polisi maupun unsur-unsur kekuatan yang ditengarai kok agak berbeda kasus Agustus ini,” kata Laode mengakhiri diskusi malam itu.