“Apakah Sukidi punya nalar yang ingin merusak negeri ini? Enggak. Apakah Profesor Sulis ingin seperti itu? Enggak. Even orang seperti Rocky Gerung menurut saya dia tidak ingin merusak negeri ini. Jadi saya agak tidak mau masuk pada logika makar yang dikembangkan atau yang dimunculkan oleh Presiden Prabowo,”

—Aktivis HAM, Todung Mulya Lubis

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami begitu banyak dinamika politik. Di satu masa politik berjalan apik sehingga rakyat hidup senang, damai, dan sejahtera. Namun di masa yang lain, politik dimainkan dengan ugal-ugalan, mengoyak demokrasi dan keadilan. Di saat-saat seperti itu rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi pun tak bisa tinggal diam.

Aksi turun ke jalan, bukan sekali dua kali dijadikan opsi pamungkas untuk menyampaikan aspirasi, karena suara-suara yang mereka teriakkan dari bawah kerap kali tak terdengar oleh wakilnya yang bertugas di dalam gedung-gedung mewah dan berpagar tinggi.

Seperti yang terjadi pada 25-31 Agustus 2025. Dipicu video berisi pernyataan dan tingkah laku para pejabat yang dinilai arogan dan tidak empatik dengan penderitaan rakyat, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang di berbagai kota dan daerah di Indonesia turun ke jalanan.

Mereka membawa kemarahan yang demikian banyak. Setumpuk kejengkelan terhadap cara main pemerintah yang selama ini masih coba mereka tahan akhirnya pecah dan tak tertahankan.

Tokoh Gerakan Hak Asasi Manusia, Todung Mulya Lubis memiliki catatan khusus terkait kondisi batin Indonesia saat ini, yang jika kondisi itu tidak segera disembuhkan bisa memicu permasalahan yang sama, bahkan lebih besar di kemudian hari.

Dalam siniar Back to BDM, bersama Budiman Tanuredjo, Mulya ia membagikan pikirannya soal kondisi bangsa Indonesia.

“Selama kemiskinan itu masih menganga, selama banyak yang di PHK, selama banyak pabrik yang tutup, orang kehilangan mata pencaharian, pasti kemungkinan adanya gejolak tidak bisa dihindarkan. Ketika ruang-ruang kebebasan sipil semakin menyempit, tidak ada jalan lain selain melakukan demonstrasi,” kata Mulya.

Demonstrasi adalah salah satu cara menyampaikan pendapat, itu adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dengan catatan, tidak boleh berbuat anarki, tidak boleh merusak fasilitas umum.

Namun, dalam kondisi emosi dan panas, belum lagi jika ada provokator, yang menyusup, hal-hal yang dilarang dalam unjuk rasa menjadi sesuatu yang sangat lumrah terjadi. Aksi massa merusak pagar gedung DPR atau kantor pemerintahan, membakar dan merusak fasilitas umum, bahkan dalam unjuk rasa Agustus kemarin terjadi aksi penjarahan di empat kediaman pribadi anggota DPR dan Menteri Keuangan.

Mulya juga memiliki pengalaman saat ikut turun dalam demonstrasi Malari 1974, di mana rombongan mahasiswa yang sejak awal berlangsung damai tiba-tiba disusupi provokator yang tiba-tiba membakar mobil, rumah warga, dan sebagainya.

“Hal semacam ini terjadi. Kenapa? Karena dugaan saya adalah ada power struggle di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri. Dalam keadaan yang sekarang ini, ketika kita melihat banyak sekali demonstrasi walaupun tidak sebesar pada waktu itu (Malari 1974), tapi provokasi itu tidak bisa diabaikan dan kita melihat ada provokasi itu,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Norwegia itu.

Meski sepakat soal adanya kelompok provokator, namun ia sendiri tak bisa langsung melabeli para provokator itu sebagai pihak yang didalangi oleh pihak asing. Terlalu dini. Terlalu prematur.

Di era globalisasi ini, bukankah semua telah terhubung dengan pihak asing. Kita telah terkoneksi dengan dunia internasional. Bisnis, pendidikan, riset, teknologi, pergaulan sosial. Apa yang tidak bergesekan dengan orang-orang dari negara lain?

Sebelum jauh menuduh keterlibatan asing, Mulya mengajak pemerintah untuk mau rendah diri menerima kenyataan, bahwa memang ada yang salah dalam proses menjalankan negara ini. Dmonstran sebanyak itu tidak tiba-tiba datang tanpa adanya dasar permasalahan yang jelas.

“Apakah kita mau menghina kecerdasan intelektual para demonstran yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saudara-saudara mereka, teman-teman mereka di PHK, teman-teman mereka tidak mendapat keadilan? Apakah mereka buta melihat putusan pengadilan yang melukai rasa keadilan dan aparat penegak hukum menjadi ujung tombak dari kekuasaan dalam banyak hal dan juga ujung tombak dari orang yang punya uang? Semua ini kan kasat mata, bisa dilihat,” ungkap Mulya.

Kondisi amarah masyarakat hari ini mungkin sepintas terlihat mereda, namun sosok aktivis anti korupsi ini memiliki kekhawatiran tersendiri bahwa di kemudian hari akan terjadi eskalasi.

Eskalasi sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan reorientasi kebijakan. Ia berharap Presiden Prabowo bisa melakukan reformasi atau restrukturisasi secara menyeluruh, bukan hanya sekadar melakukan reshuffle kabinet sebagaimana telah dilakukan beberapa waktu lalu. Secara konkrit, Presiden harus segera merampingkan Kabinet dan komposisi koalisinya yang begitu gemuk.

Pemerintahan yang terlampau besar pada akhirnya membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Belum lagi untuk menjalankan program-program populis yang menelan dana fantastis. Di sisi lain Presiden Prabowo gencar melakukan efisiensi dalam rangka keterbatasan ruang fiskal negara saat ini. Dampaknya, banyak pos termasuk pemasukan daerah-daerah disunat. Pemerintah daerahpun harus berpikir keras mendapatkan pemasukan, jalan pintas yang banyak dipilih adalah menaikkan besaran pajak daerah.

Pada akhirya, semua itu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kekuatan di dalam pemerintah yang tentu efeknya tidak baik bagi pemerintahan yang berjalan. Ketegangan itu mungkin tidak terlihat di permukaan, tapi keberadaannya tidak bisa disembunyikan.

“Prinsipnya kan the right man in the right place, orang yang tepat, di tempat yang tepat, orang yang kompeten. Jadi bukan bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan, bukan karena dia anggota koalisi yang masuk dalam kabinet,” kata Mulya.

Saat ini Kabinet Merah Putih menurut Myulya banyak diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Para profesional seolah tak diberi tempat yang cukup, karena sebagian besar slot diberikan kepada para koalisi.

Partai-partai koalisi juga seharusnya memiliki kesadaran diri, tidak sembrono meminta jatah kursi pada presiden untuk partainya. Presiden memiliki wewenang tertinggi dan partai koalisi tidak semestinya mendikte kewenangan tersebut.

Prabowo harus benar-benar bisa memperhitungkan efektivitas keberadaan wakil menteri yang jumlahnya puluhan di kabinetnya sekarang. Bukankah kerja tiap menteri sudah dibantu oleh keberadaan direktorat jenderal dan sekretariat jenderal di tiap pos kementerian. Akan lebih baik jika wakil-wakil menteri ditiadakan.

Jika perampingan kabinet benar-benar dilakukan, ini bisa dibaca sebagai bentuk Presiden mendengarkan suara-suara dari luar kekuasaan, suara masyarakat dan para ahli.

“Tapi saya lihat kita belum mendapat jawaban yang pasti mengenai hal ini. Jadi (reshuffle September) ini baru satu langkah awal, tapi dibutuhkan langkah yang lebih tegas dan lebih konseptual,” ujarnya.

Kembali pada tidak adanya pihak penyeimbang atau oposisi, membuat pemerintahan tidak berjalan sehat. Tidak ada pihak luar yang mengontrol kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa. Mulya menggunakan istilah hilangnya countervailling powers. Kini hanya tersisa Nasdem dan PDI Perjuangan di luar koalisi, namun mereka telah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga jarang menyampaikan sikap kritisnya terhadap pemerintah.

“Kita membutuhkan suara kritis itu. Suara kritis itu tidak hanya datang dari seorang seperti Sukidi atau seperti Marzuki Darusman, Usman Hamid, atau saya. Publik harus dengan akal sehat mereka menyampaikan pendapat itu demi masa depan bangsa ini,” seru lulusan Sekolah Hukum Harvard ini.

Upaya Makar

Presiden Prabowo menyebut dalam keteragan di hadapan pers, bahwa ia mencurigai ada niat makar di balik aksi unjuk rasa sporadis yang terjadi di pekan terakhir Agustus kemarin.

Namun Mulya justru meyakini unjuk rasa kemarin dimotori niat yang murni dari rakyat. Ada itikad positif memperbaiki kondisi negeri melalui gerakan itu. Jika pun ada huru-hara di dalam prosesnya, maka tidak bisa begitu saja dikatakan ada upaya makar. Mulya bahkan mengaku sulit mengatakan dalam rangkaian aksi unjuk rasa kemarin ada upaya makar yang coba dijalankan.

“Waktu zaman Orde Baru juga saya ingin tanya, Soeharto jatuh pada bulan Mei tahun 1998 apakah karena ada oposisi akan melakukan makar? Menurut saya enggak. Apakah ada kekuatan-kekuatan yang betul-betul powerful menggulingkan kekuasaan Soeharto yang begitu hebat? Enggak. Soeharto jatuh by default karena keadaan krisis ekonomi. Sekarang juga menurut saya tidak ada partai atau kekuatan massa, serikat buruh, atau serikat atau organisasi agama dan mahasiswa yang punya organisasi yang kuat (yang ingin menggulingkan pemerintah). Mereka ini hanya (bermodal) kekuatan moral,” jelas Mulya.

Kekuatan moral itu bagi Mulya bukan bersifat permanen, melainkan sementara saja. Mereka adalah mahasiswa, kalangan muda, yang beberapa tahun mendatang mungkin saja akan terafiliasi dengan perusahaan, partai politik, atau organisasi tertentu. Moral mereka saat ini belum tentu sama 5-10 tahun yang akan datang. Jadi, tidak mudah untuk bisa menyimpulkan ada kekuatan terorganisir di dalam mereka.

“Jadi kalau Presiden Prabowo mengatakan ada indikasi makar, menurut saya statement ini terlalu pagi diucapkan, karena tidak ada tondo-tondo untuk itu. Bahwa banyak korban, iya. Bahwa akan ada eskalasi, mungkin. Tapi pemerintah jauh lebih kuat, jauh lebih siap, dan seharusnya tidak terlalu khawatir,” kata Mulya.

Tuduhan makar dan ditunggangi asing bagi Mulya adalah pola permainan lawas yang sudah ada sejak era Orde Baru. Padahal masalah utamanya ada di dalam internal pemerintah itu sendiri dan krisis ekonomi.

Sekali lagi ia menegaskan, ia yakin bahwa mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online, dan masyarakat yang melakukan demo adalah rakyat yang membawa keresahannya sebagai warga negara. Mereka bergerak atas dasar keinginan tulus ingin melihat negerinya menjadi lebih baik. Begitu juga para ilmuwan dan kaum intelek yang kerap melontarkan kritis pedas pada pemerintah. Mereka bukan ingin menghancurkan, tapi justru memperbaiki. Todung Mulya Lubis percaya akan hal itu.

“Apakah Sukidi punya nalar yang ingin merusak negeri ini? Enggak. Apakah Profesor Sulis ingin seperti itu? Enggak. Even orang seperti Rocky Gerung menurut saya dia tidak ingin merusak negeri ini. Jadi saya agak tidak mau masuk pada logika makar yang dikembangkan atau yang dimunculkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Mulya.

Lagi pula, jika mencermati tuntutan yang disampaikan aksi massa, semua terlihat wajar saja. Mereka menuntut agar upah minimal bisa dibaikkan. Ini wajar, karena kebutuham hidup saat ini yang mahal. Mereka meminta dibuka lapangan kerja. Tidak ada yang aneh, karena mencari pekerjaan hari ini begitu sulit, PHK tinggi, pengangguran meningkat.

Jauh dari makar, apa yang terjadi kemarin bagi Mulya adalah bentuk ketidakpuasan kolektif yang melahirkan kemarahan bersama.

Tudingan-tudingan yang diarahkan pada aksi massa Agustus kemarin harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi lebih luas di tengah masyarakat. Jika sudah terlanjur ada tudingan didalangi asing atau upaya makar yang disampaikan pihak pemerintah, maka tudingan itu harus bisa dibuktikan benar salahnya.

“Saya setuju 100 persen bahwa perlu ada klarifikasi. Presiden Prabowo dan pembantunya mesti mempunyai narasi yang betul-betul menenangkan publik. Tapi kalau itu tidak dilakukan, trust terhadap pemerintah akan semakin menipis,” ujar Mulya.

Klarifikasi bisa dilakukan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bisa juga melalui DPR. Atau, jika lembaga-lembaga negara tak lagi dipercaya oleh masyarakat, proses pembuktian itu bisa dilakukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diisi oleh pihak-pihak yang independen, berintegritas, dan dipercaya publik.

Ia menyarankan, Presiden agar membentuk tim yang benar-benar independen. Jangan libatkan kepolisian dan kejaksaan, dua lembaga yang banyak dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang dan jauh dari kata independen. Dengan demikian, Prabowo akan mendapat banyak dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

“Jadi, menurut saya sekarang ini sudah waktunya Presiden Prabowo melakukan itu sebab this is a critical junction dalam sejarah Indonesia. Karena kalau lihat ekonomi, keadaannya tidak baik-baik saja. Kalau lihat kohesi sosial politik kita, kita merasakan bahwa kohesi itu tidak cukup kuat,” ujar dia.

Jika pemerintah mau melakukannya, maka Mulya menyebut tidak sulit untuk menemukan sosok-sosok yang diperlukan di Indonesia. Kita punya Sukidi, Prof. Sulistyowati Irianto, Marzuki Darusman, dan banyak lagi yang lainnya.

Klarifikasi, apapun metode yang dipilih, dan bagaimana pun hasilnya nanti harus tetap dilakukan, segera. Pemerintah harus segera memulai upaya pembuktian itu. Jika benar terbukti kerusuhan kemarin adalah bentuk makar, maka valid lah tuduhan Presiden. Sebaliknya, jika tidak terbukti maka Presiden harus mencabut pernyataannya demi stabilitas di dalam negeri.

Jika tidak dilakukan, maka selamanya pertanyaan dan spekulasi akan terus muncul. Terlebih ketika kondisi dinamika politik di negara ini tengah gaduh. Hal ini bagaikan penyakit yang tidak diobati penyebabnya, hanya diatasi gejala-gejala yang muncul.

Jika tidak dibentuk TGPF atau tim independen sejenis, dikhawatirkan kabut gelap akan terus menyelimuti perjalanan demokrasi di Indonesia. Selain itu, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik terhadap penyelenggara negara dipastikan akan terus terpelihara, bahkan mengalami eskalasi.

Kiks perokonomian baik, mungkin semua akan terlihat baik-baik saja. Namun, sekali terjadi krisis, masalah yang sudah lama terpendam dalam benak rakyat ini bisa menjadi bom waktu yang ledakannya bisa begitu besar. Maka, Presiden harus segera bertindak. Ambil keputusan. Kembalikan kepercayaan rakyat.