“Prahara Agustus mungkin telah berlalu, namun luka batin bangsa ini belum sembuh. Masih terasa getar kecewa, sedih yang membekas di ruang batin masyarakat. Narasi dan spekulasi berseliweran. Jika dibiarkan menggantung di udara, ketidakpercayaan akan terus tumbuh. Karena itu, klarifikasi dibutuhkan. Negeri ini perlu duduk tenang. dan jujur melihat ke dalam, mendengarkan yang terdalam. Suasana kebatinan rakyat tak bisa ditutupi. Ia butuh ditatap, didengar, dan ditanggapi. Pengurus negara, jika masih mendengar bisika nurani, bentuklah Komisi Independen, Bukan sekedar menyelidiki, tetapi untuk menata ulang negeri ini. Sekali mereka yang defisit moralnya paling kecil, yang konflik kepentingannya paling sedikit, yang mampu melihat realitas apa adanya, bukan menutup mata demi stabilitasmu. Kita perlu reset bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menata masa depan,”

Rentetan aksi unjuk rasa masyarakay memprotes kebijakan gaji juga kinerja DPR dan Pemerintah mugkin telah mereda di akhir Agustus kemarin. Namun, beragam dampak akibat demonstrasi yang terjadi masih banyak yang belum terselesaikan dengan tuntas. Misalnya soal 10 nyawa yang melayang sepanjang aksi demo, ribuan orang yang ditangkap aparat kepolisian, ratusan yang mengalami luka akibat penganiayaan, bahkan sejumlah orang yang hilang hingga saat ini. Semua perlu dipertanggungjawabkan.

Belum lagi jika kita membahas tuntutan 17+8 yang diserukan oleh publik terhadap DPR, Pemerintah, TNI/Polri, juga partai politik. Masih banyak yang belum dikerjakan.

KompasTV melalui program Satu Meja The Forum (10/9/2025) mengajak sejumlah narasumber untuk berdiskusi dalam kerangka tema “Bagaimana Nasib Indonesia Pasca Gelombang Unjuk Rasa?”.

Pelaksana Harian Gerakan Nurani Bangsa Alisa Wahid melihat aksi unjuk rasa yag kemarin meletup di banyak kota juga daerah di Indonesia merupakan kenyataan yang menggambarkan kondisi sesungguhnya Indonesia saat ini. Indonesia yang pemerintahnya tak mendengar kesulitan rakyatnya, sikap dan pernyataan para elite bahkan cenderung berjarak dari realitas harian yang dihadapi masyarakat di bawah.

Para pejabat negara itu sengaja tak mau mendengar suara rakyat, karena jika itu mereka lakukan maka sama saja dengan mereka menutup jalan untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan.

“Kebijakan-kebijakannya dibuat dengan berantakan dan tidak beriorientasi pada rakyat. Akhirnya rakyat marah. Saya sukanya menggunakan sandpile theory, kalau kita mengucurkan butir pasir itu kan dia menggunung, menggunung, menggunung sampai titik ekuilibrium tertentu satu butir pasir saja turun (gunungan pasir) itu langsung ambyar. Kita kemarin sudah di titik itu,” kata Alissa.

Anggota Forum Warga Negara, Sudirman Said coba menganalisis kondisi yang terjadi dari sudut pandang yang lain. Ia menggarisbawahi kata kunci “anarki” yang banyak digunakan untuk menyudutkan massa aksi. Ia tak setuju dengan anggapan itu. Menurutnya, yang anarkis bukanlah masyarakat yang menggelar aksi, tapi DPR dan pemerintah. Massa turun ke jalan, karena para wakilnya tak mau mendengar. Rakyat marah, karena para pejabat terus-menerus melakukan atraksi politik yang nirempati pada kondisi rakyat dan hanya menyulitkan hidup mereka.

“Anarkinya masyarakat yang muncul itu reaksi dari anarki politik yang ditunjukkan oleh para elit. Misalnya saya beri contoh nih, siapa suruh Undang-Undang Pemilu itu diubah untuk memenuhi keinginan keluarga tertentu. Siapa suruh Undang-Undang KPK itu direvisi sehingga KPK menjadi lemah. Siapa suruh sejumlah undang-undang itu direvisi, direkayasa dengan waktu yang sangat cepat sehingga menghilangkan yang disebut sebagai partisipasi bermakna. Siapa suruh Undang-Undang Pilkada yang tadinya ada pasal yang mengatakan yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana tidak boleh maju itu dicoret pasalnya pada tahun 2016,” papar Dirman.

Rentetan kebijakan anarkis yang dilakukan pemerintah dan DPR selama bertahun-tahun membuat kejengkelan publik terus menumpuk. Terlebih ketika hal itu bertemu dengan fakta adanya kesulitan ekonomi di tengah masyarakat dan ada tingkah laku DPR dan pejabat negara yang kerap bertingkah congkak juga gemar berjoget. Itu menjadi pemantik pecahnya bisul kemarahan yang luar biasa besar dari rakyat.

“Jadi, puncaknya adalah ketika para pengurus negara menampilkan tiga hal: nomor satu ketidakpekaan, yang kedua kesombongan, arogansi, yang ketiga bahwa kekerasan dalam bentuk lain telah diwujudkan dengan cara-cara memaksakan kehendak seperti rakyat ini bodoh semua,” jelas Rektor Universitas Harkat Negeri itu.

Dan tindak lanjut atau respons yang diberikan para pengurus negara hari ini sama sekali belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Karena bagi Dirman, akar masalahnya adalah arogansi, anarkisme elite, dan ketidakpekaan. Jika ketiga hal itu terus dipelihara, tak kunjung diperbaiki, maka ada semacam lubang hitam dalam kita bernegara, sedikit saja ada pemantik maka kemarahan rakyat yang mungkin menimbulkan kericuhan bisa dengan mudah kembali terulang.

Dengan memperhatikan ringkasan tuntutan yang disampaikan publik, Tokoh Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, Marzuki Darusman menyimpulkan kemarahan yang memicu rentetan aksi demonstrasi kemarin disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadinya sudah sejak lama, jauh sebelum pemerintahan baru Prabowo-Gibran bekerja.

Sama seperti Sudirman Said, Marzuki juga berpendapat bahwa masalah utama yang jadi pemicu kemarahan rakyat inilah yang harus segera disentuh dan diselesaikan. Disamping tanggung jawab atas korban nyawa, luka, dan kerugian fisik lain akibat aksi unjuk rasa yang juga harus diproses dan diberi keadilan.

“Konon ada masalah yang terkait dengan perilaku DPR. Perilaku DPR ya di mana-mana, di seluruh dunia itu menjengkelkan. Enggak ada DPR yang menyenangkan. Benda semacam itu belum pernah ditemukan. Jadi apa yang terjadi di DPR itu memang bisa memicu (kemarahan rakyat),” ujar Marzuki.

Tapi lebih jauh dari soal perilaku DPR, Marzuki mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lebih luas. Kita harus tahu bahwa masalah hari ini sudah ada sejak belasan tahun yang lalu. Mahasiswa dam buruh protes juga sudah sejak lama. Mereka bukan massa yang datang tanpa latar belakang sejarah.

“Kalau ingin diselesaikan maka tidak bisa diselesaikan dengan cara dari hari ke hari, ini harus ada satu kebijakan untuk me-manage persoalan untuk diselesaikan secara menyeluruh. Tidak bisa hanya satu persoalan diselesaikan, lalu dengan menyelesaikan satu persoalan kita mengharapkan ini akan memancar untuk menyelesaikan masalah yang lain. Tidak,” tegas Marzuki.

Intervensi Asing

Menanggapi demonstrasi rusuh yang terjadi, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi pemerintahan menganggap ada pihak asing yang terlibat dan menyebabkan semua ini terjadi. Ada pihak eksternal yang tak suka Indonesia damai dan sejahtera.

Merespons keyakinan pemerintah itu, Tokoh Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, Prof. Hakristuti Hakrisnowo menyebut mungkin saja ada intervensi pihak asing sebagaimana disebutkan oleh Presiden. Namun, sebelum jauh menuduh ke luar, ia lebih melihat semua ini akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini tidak pernah berorientasi pada kebaikan rakyat.

Selama ini rakyat dianggap tidak melakukan perlawanan berarti ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang “ngawur”. Anggapan itulah yang kemudian menjadi semacam legitimasi bagi pemerintah untuk terus melakukan hal yang sama. Terus memproduksi kebijakan yang haya menguntungkan mereka sendiri.

“Buat saya, memang para penyelenggara kekuasaan negara ini memiliki sensitivitas yang sangat rendah. Dengan kata lain, mereka itu acap kali mengabaikan suara rakyat. Kami akademisi sudah turun, misalnya sebelum pemilu, kami sudah teriakkan ada masalah nih dengan pemilu. Kemudian kami dibilang, ‘oh, kalau gitu akademisinya tuh partisan’. Ketika sesudah itu kami menyuarakan lagi ada kabinet yang terlalu gemuk, ‘wah, itu kan karena enggak kebagian’, kan suaranya begitu. Lalu ada berbagai acara di mana akademisi berbicara, akan tetapi dipandang bahwa kami itu sudah berpihak pada kelompok tertentu. Sebenarnya betul juga kami berpihak, pada kelompok rakyat, bukan dengan kekuasaan,” ungkap Tuti.

Secara tegas, Alissa Wahid menyampaikan tidak setuju dengan anggapan ada intervensi asing yang ingin mengadu domba Indonesia. Baginya, yang mengadu domba rakyat dengan aparat atau rakyat dengan rakyat lainnya bukanlah asing, tapi justru pemerintah itu sendiri.

“Kita lihat realita. Rakyat hidup susah itu realita atau narasi-narasi yang dibuat oleh asing? Undang-undang yang dibuat sembunyi-sembunyi dalam waktu cepat untuk kepentingan penguasa itu realita atau narasi dari asing? Polisi brutal pada demonstran atau bahkan pada rakyat biasa dalam misalnya perebutan tanah untuk kepentingan pengusaha itu realita atau narasi yang dibuat-buat oleh asing untuk menyerang Indonesia? PBB naik ugal-ugalan itu narasi yang dibuat oleh asing atau realita? Anggota DPR yang sama sekali tidak hidup pada ruang masyarakat dan bersikap sangat pongah menganggap orang Indonesia tolol semua itu realita atau narasi asing? Semuanya itu realita,” papar Alissa.

Sekalipun tidak ada campur tangan asing, dengan kondisi yang demikian masihkah kita menyimpan keyakinan bahwa IndonsIa akan menjadi negara yang besar, maju, dan sejahtera? Ia menyampaikan bahwa kondisi internal kita memang bermasalah, perbaiki saja, tidak usah selalu menyalahkan pihak asing.

Entah siapa pihak yang ditengarai sebagai “asing” oleh pemerintah kita. Namun, jika yang dimaksud adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pasca aksi demo di Indonesia mengeluarkan pernyataan untuk bentuk tim investigasi, maka Marzuki memberikan tanggapan tersendiri.

Sebagai orang yang memiliki pengalaman di PBB, Marzuki menceritakan bagaiamana kini organisasi dunia itu sangat aktif menyorot dan mengumpulkan indormasi soal masalah-masalah yang terjadi di negara-negara dunia, bukan hanya Indonesia.

Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, PBB selalu mencari tahu tentang apa yang terjadi di negara-negara dunia.

“Karena itu adalah dalam kepentingan pemerintah Indonesia untuk bisa memberi keterangan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB mendahului pengumpulan data oleh UN sendiri. Jadi harus ada satu sikap proaktif dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini untuk bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan dan tekanan-tekanan dari luar yang kalau tidak diindahkan oleh Indonesia (campur tanga internasional) akan lebih aktif lagi di masa-masa yang akan datang,” jelas dia.

Di atata fakta-fakta yang ada di tengah kita, mengapa pemerintah masih saja hobi melemparkan tudingan pada pihak asing? Apakah mereka tidak bisa melihat, mendengar, dan merasakan pngaaman-pengalaman getir rakyat yang membuat api kemarahan pada pemerintah itu tersulut?

Sudirman Said berpandangan semestinya realitas ini bisa dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh pemerinah. Sayang, kepekaan mereka telah berkurang dalam kontek mendeteksi masalah di masyarakat. Sensitivitas mereka bisa disebut hilang. Sudah tidak peka, pemerintah dan DPR juga gemar bersikap pongah dan bertindak sewenang-wenang.

“Saya mau kasih contoh, setelah demonisasi agak reda, di depan gedung DPR berbarislah polisi dan tentara, bersimpuh di bawah. Kemudian di depan sana ada kursi, ada Pak Kapolri tentu saja karena komandannya, tapi ada pimpinan DPR duduk di atas kursi. Sampai situ saya masih bisa terima, karena ya sudahlah pimpinan DPR. Tapi sebelahnya lagi ada pesohor yang konon jabatannya adalah Utusan Khusus Presiden bidang kesenian yang tidak ada urusan sama politik, tidak ada urusan keamanan segala macam. Menurut saya itu sesuatu yang di tengah-tengah suasana masyarakat yang belum lagi reda, tapi tidak tahan untuk menunjukkan kepohongan tadi,” sebut Dirman.

Dirman mengajak semua untuk kembali mengingat pernyataan salah satu Bapak Pendiri Bangsa, Muh. Yamin. Pada sidang BPUPKI di tahun 1945, ia menggarisbawahi dua syarat utama untuk menjadi pengurus negara. Berilmu dan memiliki hati nurani. Tapi kini, pejabqt negara seakan tak lagi memiliki keduanya.

“Tindakan-tindakan yang mengubah undang-undang begitu cepat itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan bahwa level kedalaman ilmu itu memang makin merosot,” ujarnya.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya soal lingkup pergaulan DPR dan pemerintah. Dirman sungguh berharap mereka bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan, kritik konstruktif, dan informasi berbasis fakta di lapangan. Bukan sekadar menggandeng pesohor atau artis yang dianggap memiliki basis massa yang besar. Utamakan intelektualitas sebelum mendewakan popularitas.

“Jadi yang begini-begini menurut saya kalau mau diperbaiki memang harus ada introspeksi, harus ada pikiran mendalam bahwa tidak mungkin keadaan begini terus-menerus terjadi. Karena sesungguhnya harus kita akui bahwa masyarakat ini dengan gadgetnya itu melek 24 jam tentang apa yang terjadi, informasi. Dan itu menjadi masukan bahwa tidak bisa lagi kita mengurus negara dengan cara-cara seperti itu,” pungkas Dirman.