“Pada dasarnya negara ini dikuasai oleh partai-partai yang berkuasa. Negara ini pada dasarnya hanya dibahas, ditentukan oleh segelintir orang, yaitu ketua-ketua partai….,”
—Mantan Aktivis 1998, Savic Ali.

Rentetan aksi demonstrasi di berbagai wilayah masih terus terjadi, namun eskalasinya mulai menurun. 17+8 tuntutan publik juga sudah diterima oleh DPR dan beberapa mulai dijalankan.

Namun, semua itu tidak berarti semua masalah yang ada di masyarakat telah terjawab dan selesai. Preseden buruk terlanjur tercipta, bagaimana DPR congkak dengan kekuasaannya, bagaimana kepolisian sewenang-wenang dengan kelengkapan persenjataannya, bagaimana Presiden lambat merespons, bagaimana negara ini dijalankan dengan arah yang jauh dari kepentingan rakyatnya.

Semua anggapan buruk itu harus dibuktikan salah. Pemerintah dengan segenap jajarannya harus menunjukkan bahwa kondisinya bisa berubah.

Dalam program Satu Meja The Forum KompasTV (3/9/2025) dengan tema “Marak Aksi Demonstrasi, Disikapi Bukan Direpresi” yang dipandu oleh Budiman Tanuredjo, sejumlah narasumber mendiskusikan apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan ketegangan yang saat ini terjadi di Indonesia.

Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto menyebut dari sekian banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah, ada satu hal yang mendasar dan penting segera diubah, yakni restrukturisasi kabinet dan lembaga pemerintahan agar lebih ramping, efisien, dan tidak membebani anggaran negara.

“Belum lama ada putusan MK yang mengatakan wakil menteri tidak boleh merangkap jadi komisaris. Menurut saya itu harus benar-benar dijalankan dalam waktu setahun,” kata Sulis.

Selain itu kebijakan politik anggaran harus tepat, dengan semangat demi kepentingan rakyat, dan disusun berdasarkan data-data juga hasil kajian ilmiah, sehingga bisa menentukan prioritas kebijakan dengan bijak.

“Terutama kita melihat kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, kelompok perempuan yang pada umumnya miskin itu membutuhkan pendidikan, kesehatan. Pilarnya bangsa tuh kan pendidikan dan kesehatan. Makan gratis barangkali bagus tapi harus juga ada prioritasnya, wilayah-wilayah mana yang membutuhkan, kategori masyarakat mana yang membutuhkan,” jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Lebih rinci, DPR juga memiliki banyak catatan kerja yang harus diperhatikan dan segera diperbaiki. Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid menilai selama ini parlemen bekerja lambat dan tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengontrol.

Parlemen dianggap tidak menjadi rekan tanding pemerintah tiap kali pemerintah membuat kebijakan. Bukannya hadir dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah memiliki dasar yang valid, menggunakan pendekatan yang saintifik, dan diarahkan demi kepentingan rakyat banyak, DPR justru hanya menjadi stempel yang meloloskan setiap keinginan pemerintah.

Kedua, Fathul melihat besaran gaji dan tunjangan DPR harus dirasionalisasikan, karena rasionya terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rakyat Indonesia.

“Pendapatan yang kita bisa lihat tertulis anggota DPR bisa sampai 42 kali UMP. Itu menurut saya sangat luar biasa ketimpangan yang ada,” sebut Fathul.

Terakhir, para anggota DPR juga harus diubah cara mainnya. Mereka ada di sana sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai politik, apalagi wakil kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, sudah seharusnya mereka mendengar dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan titah dari ketua umum partai politiknya.

Selama ini yang terjadi sebaliknya. Anggota DPR bersuara merujuk suara partainya, jadi kebijakan yang dihasilkan pun sering kali mengabaikan kepentingan rakyat yang semestinya mereka wakili.

Belum lama ini presiden mengumpulkan ketua umum partai-partai politik dan ormas keagamaan. Namun, hal itu dinilai belum cukup untuk menyelesaikan masalah di lapangan.

Mantan aktivis 1998 yang juga salah seorang ketua PBNU, Savic Ali menegaskan kemarahan rakyat saat ini lahir dari kesombongan para wakilnya di DPR ditambah dengan arogansi atau kekerasan yang dipertontonkan oleh aparat kepolisian, terutama saat mobil taktis kepolisian melindas seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, hingga tewas. Rakyat merasa ditantang, rakyat marah.

Bagi Savic, kesombongan dan arogansi itu adalah dua hal yang harus dihentikan, tidak ada alasan untuk mengulang.

DPR dan pemerintah harus mendengarkan juga mengeksekusi tuntutan-tuntutan substansial rakyat yang sudah disampaikan. Salah satunya soal gaya hidup mewah para elite yang seolah tidak bersimpati pada kemiskinan yang membelenggu hidup puluhan juta rakyatnya.

“Saya kira sebagai wakil rakyat itu tidak layak (tampil mewah). Sebagai pejabat publik, tidak layak. Kalau mau hidup kemewahan, mau apa-apa ya mungkin jadi karier swasta aja, tidak menjadi pejabat publik,” ujar Savic.

Lebih lanjut, gaji dan tunjangan  DPR harus dibatasi. Ada batas maksimum yang harus ditetapkan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan yang demikian lebar. Karena untuk saat ini, perbandingan pendapatan DPR kita begitu tinggi, 20x dari pendapatan rata-rata masyarakat. Rasio itu juga terbilang paling tinggi dibandingkan pendapatan legislator di negara-negara lain.

Savic menegaskan, kita butuh reformasi DPR. DPR saat ini hanya menghamba pada titah ketua umum partai politik dan mengabaikan suara kepentingan publik. Jangankan suara publik, suara pribadi mereka sebagai anggota dewan saja kalah dengan suara ketua umum partai politik.

“Pada dasarnya negara ini dikuasai oleh partai-partai yang berkuasa. Negara ini pada dasarnya hanya dibahas, ditentukan oleh segelintir orang, yaitu ketua-ketua partai. Apapun yang terjadi di DPR, kalau ketua partai sudah telepon harus A— sebelumnya pandangannya masih ada yang B, C, D, E— ketua partai telepon A, semua kan ngikut A,” sebut Savic.

Reformasi juga harus dilakukan pada Polri. Kepolisian tak bisa terus menerus tampil arogan dan mengedepankan kekerasan. Polisi bagian dari sipil, polisi dirancang untuk menjadi pelindung masyarakat. Jadi bersikap humanis adalah keharusan, bukan pilihan.

“Kita sekarang mengumpulkan ketua partai, mengumpulkan tokoh ormas, mengajak semua elemen masyarakat untuk tenang, tetapi kalau di dalam kepolisian proses pendidikannya enggak benar, proses rekruitmennya yang enggak benar, yang isinya itu orang-orang yang memang menikmati melakukan keserasan, ya problem. Mereka tidak layak menjadi pejabat aparat hukum, harus direformasi,” lanjutnya.

Sempat batal, Presiden Prabowo akhirnya terbang ke China pada Selasa (2/9/2025) untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. Padahal demonstrasi di dalam negeri masih berlangsung. Banyak masalah yang belum berhasil diurai.

Pemikir Kebhinekan, Sukidi Mulyadi berpendapat perbaikan Indonesia harus dimulai dari niat baik pemimpin tertingginya, Presiden. Presiden harus didekatkan dengan kenyataan yang dihadapi rakyatnya. Selama ini, Presiden terkesan tidak terinformasi atau ia menyebutnya terisolasi dari realitas objektif Indonesia.

“Itu sebabnya, cara terbaik adalah dengan mendekatkan kenyataan sosial yang kita hadapi sebagai bangsa dengan apa yang dipikirkan oleh Presiden itu sendiri. Karena saya teringat pesan Bung Hatta, pujian tiada memberi petunjuk dan tidak sedikit pemimpin yang jatuh karena pujian. Karena itu, hal-hal yang berbau pujian yang disampaikan kepada Presiden itu harus segera diakhiri dengan memberikan kritik, aspirasi rakyat kepada Presiden itu sendiri agar Presiden tahu apa yang sebenarnya salah dalam penyelenggaraan republik ini,” jelas Sukidi.

Kedua, Presiden harus menyadari bahwa pemerintahan besar yang ia bangun tak bisa menyelesaikan masalah bangsa. Protes yang saat ini berlangsung adalah protes terhadap kegagalan pemerintah dengan pemerintahan gemuknya.

Untuk itu pemerintah harus melakukan efisiensi. Sukidi menyarankan agar pemerintah mengurangi beban dengan memangkas pos-pos yang tak efektif bagi keberlangsungan Indonesia.

“Rangkap jabatan antara wamen dengan komisaris itu adalah salah satu hal yang harus segera diakhiri dan juga penggajian dalam DPR, misalnya, itu juga harus diubah total agar wakil rakyat menjiwai betul penderitaan yang terjadi pada kita. Karena selama ini wakil rakyat begitu berjarak dengan kenyataan objektif,” imbuh Sukidi.

Kepada DPR dan pemerintah, khususnya untuk Presiden Prabowo, Fathul Wahid menyarankan agar segera menyelesaikan permasalahan jangka panjang dan jangka pendek.

Persoalan jangka pendek, misalnya segera pulihkan keamanan, repons tuntutan-tuntutan masyarakat, buktikan bahwa pemerintah punya telinga untuk mendengar, dan  buktikan bahwa sipil tetap memiliki hak istimewanya yakni bebas berbicara kritis terhadap pemerintah.

“Di satu sisi ada perubahan yang itu langsung melekat kepada negara, DPR, dan pemerintah. Tetapi juga ada ruang-ruang lain yang harus dibuka oleh pemerintah supaya komunikasi, kedekatan, pengambilan kebijakan yang tepat ini bisa terus dipastikan. Tanpa itu kita sulit berharap banyak,” kata Fathul.

Menyambung Fathul, Prof. Sulis meminta pemerintah agar mau merendahkan hatinya, meninjau kembali kebijakan-kebijakan populis lagi berbiaya fantastis yang sudah berjalan namun tidak tepat sasaran. Misalnya MBG yang menelan anggaran super besar dan uangnya mungkin diambil dari utang.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa menghentikan segala bentuk korupsi yang saat ini sudah membudaya. Kasus korupsi menghiasi pemberitaan nasional hampir setiap hari. Maling uang negara rasanya bukan sesuatu yang luar biasa lagi di Indonesia, sekalipun jumlahnya hingga ratusan triliun rupiah.

“Berbagai persoalan di Indonesia ini kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah korupsi dan mereka (rakyat) banyak juga menantikan agar kita memiliki undang-undang perampasan aset. Tapi saya punya catatan besar, harus hati-hati merancang ini, meneliti secara seksama. Jangan sampai ada pasal-pasal yang justru kontraproduktif dan merugikan bagi kita semua,” ujar Sulis.

10 nama telah tercatat meninggal dalam rentetan aksi demonstrasi di akhir Agustus kemarin. Ratusan lainnya luka-luka akibat mengalami tindak kekerasan dari aparat.

Sukidi meminta pemerintah untuk bisa menjiwai lika kemanusiaan yang dialami korban dalam peristiwa ini. Luka yang ada bukan sekadar luka fisik, tapi jika diakumulasi luka itu bisa menjelma menjadi luka bangsa dan luka kemanusiaan.

Selanjutnya, pemerintah harus mau menerima kritik dan aspirasi publik yang disampaikam melalui aksi unjuk rasa. Turun ke jalan adalah opsi terakhir yang rakyat punya setelah semua saluran aspirasi yang ada tersumbat.

“Karena itu sikap yang terbaik adalah mendengar, bersikap lapang hati, rendah hati. Apa yang oleh Paus Leo disebut sebagai school of humility. Sikap kerendahan hati inilah yang hilang dari elite politik. Karena mereka terlalu silau dan bahkan terlalu terjebak pada sikap keserakahan pada harta benda, berhala kekuasaan, dan berhala uang. Sehingga itulah menjadi akar kehancuran bangsa ini. Karena itu, enough is enough. Harus diakhiri semua itu dengan keberbihakan pada rakyat yang hari-hari ini butuh perhatian yang jauh lebih serius,” tegas Sukidi.

Demonstrasi kemarin bukanlah demonstrasi biasa yang gemanya langsung reda dalam hitungan hari. Selain berlangsung lama dan tersebar merata di sepenjuru negeri, demo juga diwarnai dengan aksi-aksi pembakaran, penganiayaan, kerusuhan, dan provokasi yang bisa mengarah pada jatuhnya legitimasi pemerintahan berjalan. Lebih jauh, kemarahan masyarakat yang meluas dan tak terkontrol itu dikhawatirkan bisa memicu permberlakuan darurat militer.

Jika itu sampai terjadi, Savic Ali melihat akan ada begitu banyak hal buruk yang harus kita hadapi. Ekonomi terganggu, kebebasan dan keamanan warga negara tidak terjamin, dan sebagainya.

Di satu sisi, ia berharap eskalasi demo bisa segera menurun. Namun di sisi lain, ia juga berharap agar permasalahan yang memicu amarah rakyat saat ini bisa benar-benar teratasi dan tak terulang di kemudian hari.

Dalam jangka pendek, ia berharap kepolisian segera membebaskan siapapun demonstran yang ditahan yang tidak terbukti melakukan kekerasan atau terafiliasi dengan jaringan tertentu.

Polisi diharap bisa fokus menangani pihak-pihak yang melakukan provokasi, kerusuhan, dan perusakan fasilitas umum juga gedung-gedung pemerintahan. Siapapun pelakunya, dari manapun mereka berasal, termasuk jika ada oknum dari kepolisian itu sendiri, harus ditangani secara profesiona.

Kedua, Savic pemerintah dalam hal ini presiden, DPR, termasuk partai politik harus melakukan refleksi diri. Apa saja keluhan masyarakat yang belum terpenuhi, apa saja tuntuta publik yang belum terakomodasi.

“Ketika pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja, banyak orang kena PHK dan mencari pekerjaan lagi sulit, yang lulus kuliah banyak juga sulit (mencari kerja), sementara mereka menyaksikan sebagian kecil orang (menjadi) oligarki Indonesia,” kata Savic.

Ia menjelaskan oligarki bukan hanya orang-orang konglomerat dengan bisnisnya yang besar, tapi juga segelintir orang yang mengubah institusi publik menjadi kendaraan untuk tujuan pribadinya.

Berkaitan dengan itu, UU Perampasan Aset benar-benar harus dijadikan prioritas oleh DPR. Jika itu belum bisa ditunaikan dalam waktu pendek, maka DPR harus segera memulainya dengan pengurangan gaji dan tunjangan yang mereka dan pejabat negara lainnya terima.

Jika ini tidak dikerjakan, maka kerusuhan hari ini tidak akan benar-benar terselesaikan. Dia akan kembali muncul suatu hari nanti.

“Kita enggak bisa mengharap situasi baik-baik saja hanya dengan menyelesaikan problem-problem jangka pendek. Ada problem-problem jangka panjang yang harus dipecahkan,” tukas dia.