Pemerintah tengah merencanakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan menyebutnya sebagai sejarah resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai kalangan, termasuk Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang dipimpin oleh Marzuki Darusman. Dalam #BACKTOBDM kali ini Budiman Tanuredjo mengundang Marzuki Darusman Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) Menurut Marzuki sejatinya pemerintah tidak perlu menuliskan versi sejarah resmi atau official. Mantan Jaksa Agung ini juga berpendapat, pemerintah sebagai aktor kekuasaan tidak seharusnya menulis sejarah resmi karena berpotensi memanipulasi narasi sejarah demi kepentingan politik. Benarkah langkah pemerintah ini bertujuan demi membuat sejarah jadi alat kepentingan kekuasaan? Apa dasar pemikirannya? Dalam wawancara Marzuki jg menyebutkan kekuasaan punya dua watak: membesarkan diri lewat undang-undang dan memuliakan diri lewat sejarah. Apakah dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Part 1

Part 2