Budiman Tanuredjo

Tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang terlindas mobil rantis polisi telah memicu amarah kolektif di Jakarta dan sejumlah kota lain. Tujuh orang meninggal dunia di Jakarta, Makassar, Yogyakarta dan Solo. Sejumlah polisi juga menjadi korban. Bangsa ini sungguh berduka

Sebagian Jakarta terbakar. Sejumlah kota lain turut bergejolak. Bangunan publik, kantor pemerintahan, rumah pejabat, bahkan rumah pribadi anggota DPR dan rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi sasaran amuk massa. Selama hampir 36 jam, negara seperti tak punya pemimpin. Kekuasaan tersendat. Komunikasi elite stagnan. Dan rakyat marah.

Melihat perkembangan situasi sosial-politik,Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo berharap elite politik bisa membaca tanda tanda zaman.

Kerusuhan sosial memang telah menjadi bagian sejarah Indonesia. Peristiwa Agustus 28-30 Agustus 2025 seakan mengulang gema Peristiwa Malari 1974 dan Tragedi Mei 1998—tapi dengan pola baru. Malari dipicu oleh rivalitas elite dan sentimen anti-asing. Mei 1998 oleh krisis ekonomi dan tuntutan mundur Presiden Soeharto. Adapun Agustus 2025 oleh rasa ketidakadilan akut, komunikasi elite yang nir-empati, dan simboll negara yang dianggap menghina nalar publik: kenaikan gaji DPR, kenaikan pajak rakyat, elite politik yang pongah, dan pembiaran terhadap tuntutan publik. Berbeda dengan 1974 dan 1998, tahun 2025 properti pribadi elite diserang. Ini sinyal: rakyat tak sekadar menyerang simbol, tapi menargetkan aktor. Ini adalah gejala baru.

Dalam perspektif “crisis of legitimacy”, Peristiwa 28-30 Agustus 2025 menjelaskan gejolak ini: Ketika aturan hukum tak lagi mewakili rasa keadilan, dan institusi tidak memberi ruang dengar terhadap jeritan rakyat, maka negara tetap hadir secara formal—tapi absen secara moral dan afektif. DPR, sebagai institusi wakil rakyat, kini dipersepsi sebagai kartel politik, bukan perwakilan publik. Bahkan istilah “pembubaran DPR” kembali menggema di jalanan. Baik 1974, 1998 dan 2025, punya pola yang sama. Ada kelompok lain bermain di luar penyampaian aspirasi damai. Pola yang sama pula: tiada tanggung jawab komando atas terjadinya korban jiwa.

Penonaktifan anggota DPR

Salah satu gejala pasca-kerusuhan adalah munculnya istilah baru: “penonaktifan anggota DPR.” Itu lebih ke pernyataan politik. Pertanyaan mendasar: Dalam sistem ketatanegaraan kita, tidak dikenal istilah “penonaktifan” anggota DPR. Konstitusi dan UU MD3 hanya mengenal PAW (Pergantian Antar Waktu) atau pemberhentian tetap melalui mekanisme etik. Baik PAN, Nasdem dan Golkar menggunakan terminologi seragam “penonaktifan” yang tak dikenal dalam UU MD3. Sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme Majelis Kehormatan Dewan (MKD) agar duduk soalnya lebih jelas.

Jika penonaktifan itu tak diikuti PAW, maka keabsahan legislasi dan kuorum DPR dapat dipertanyakan. Ini menciptakan grey zone hukum dan potensi gugatan tata negara. Munculnya anggota DPR bermasalah adalah karena rekrutmen politik.

Begitu juga dengan posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani—yang rumah pribadinya didatangi massa aksi dan posisinya terpojok secara politis. Sri Mulyani, menteri yang berada langsung di bawah Presiden, diisukan akan mundur. Berita itu belum terkonfirmasi. Namun, dirusaknya rumah seorang menteri keuangan, menyampaikan pesan: jika rumah menteri keuangan saja bisa didatangi massa aksi dan “dibiarkan”, bagaimana dengan warga biasa. Menteri Keuangan adalah menteri yang menjalankan kebijakan Presiden.

Perjalanan berat

Isu stabilitas politik akan tetap menggema dalam pekan-pekan ke depan. Satu pekerjaan besar bagi pemerintah adalah memulihkan law and order, memulihkan trust public. Kepercayaan publik juga akan dilihat dari pasar saham yang dibuka pada Senin 1 September 2025. Beberapa isu yang perlu diantisipasi ke depan dan bisa dilakukan Presiden antara lain:
• Membentuk tim independen untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dari peristiwa 28-30 Agustus 2025. Jika Presiden Prabowo menyebut “makar”, jaringan pelaku makar itu harus dibongkar.
• Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, agama yang punya rekam jejak, punya integritas dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan atau bagian dari masalah.
• Transparansi posisi Sri Mulyani. Apakah dia akan bertahan?
• Tegaskan jalur “sanksi” anggota DPR sesuai dengan aturan, bukan jalur “penonaktifan”. Segera lakukan PAW karena yang namanya penonaktifan satu saat bisa diaktifkan kembali tanpa parameter yang jelas.
• Pastikan jalannya DPR tidak dilumpuhkan oleh drama politik internal
• Tetap menjaga demokrasi dengan supremasi sipil dengan segera memulihkan trust publik dengan mengakomodasi kehendak rakyat dengan merevisi kebijkakan yang timpang termasuk pemangkasan anggaran ke daerah.
• Eksekusi cepat putusan MK soal rangkap jabatan wamen–komisaris. Tidak perlu menunggu sampai dua tahun. Masalah ini sudah lama diputuskan MK, namun pemerintah selalu menghindar untuk tetap mempertahankan dwi fungsi wamen-komisaris.
• Reduksi struktur kabinet: pangkas jabatan wamen yang tidak relevan. Kekosongan jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer tak perlu diisi. Noel adalah sosok wamen yang lain di kata, lain di perbuatan.
• Tinjau ulang rencana Danantara mengirimkan 36 bos BUMN belajar kepemimpinan ke Swiss. Ini perilaku tak sensitif.

Bangsa ini belum terlambat. Tapi waktunya tak banyak. Tapi pandailah membaca tanda-tanda zaman, seperti kata Kardinal Suharyo. Mengapa rakyat begitu marah? Media asing menulis ada kesenjangan antara elite rakyat. Introspeksi dan koreksi kebijakan hatus dilakukan. Legitimasi adalah seperti oksigen: tak terlihat, tapi ketika habis, semuanya runtuh.