Kemarahan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terhadap kepemimpinan dan kebijakan Bupati Pati, Sudewo memicu munculnya aksi unjuk rasa besar 13 Agustus lalu. Bupati Sudewo yang baru saja menjabat selama 6 bulan disebut sudah melakukan beragam dosa politik, salah satu yang paling disorot adalah keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen bahkan lebih. Rakyat keberatan. Namun Sudewo mengaku tak akan mengubah keputusannya sekalipun puluhan ribu rakyat mendatanginya.

Sikapnya yang seolah menantang dan tidak takut pada rakyat membuat warga Pati geram dan menuntutnya untuk mundur. Hasilnya, DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati tak lama setelah aksi digelar. Namun demikian, hampir 2 minggu berselang, Hak Angket itu belum menghasilkan keputusan final, apakah Bupati Sudewo akan dilengserkan, atau tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, beredar isu warga Pati akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada esok hari, Senin (25/8/2025). Mereka akan turun ke jalan dengan membawa seruan yang sama, lengserkan Sudewo.

Terkait hal itu, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto menyebut apa yang terjadi di Pati sesungguhnya satu realitas yang mencerminkan kondisi Indonesia secara lebih luas.

Apa yang terjadi di Pati, kenaikan pajak dengan besaran fantastis, merupakan hal yang juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Di daerah lain, perlawanan juga terjadi, hanya saja perlawanannya tidak sebesar di Pati.

“Pati ini sebenarnya adalah jendela untuk kita melihat Indonesia hari ini. Karena Pati tidak sendirian, banyak daerah yang mengalami semacam itu,” kata Prof. Sulis dalam siniar Back to BDM YouTube Budiman Tanuredjo.

Tapi mengapa perlawanan besar itu hanya terjadi di Pati? Prof. Sulis menjelaskan, selain kompleksitas masalah yang membuat warga muak, Pati juga memiliki rekam jejak perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap jahat. Misalnya dalam kasus perlawanan Samin Surosentiko yang menentang kebijakan pemerintahan Hindia-Belanda yang ketika itu dianggap memberatkan beban rakyat. Dari sosok itu kemudian munculan kaum Samin.

Perlawanan lain ditunjukkan warga Pati dalam kasus rencana pembangunan pabrik semen di Kendeng tanpa adanya studi saintifik yang jelas. Bagi warga Pati, pegunungan Kendeng merupakan batuan karang yang telah melalui proses pembentukan sekian lama dan menjadi sumber penahan air yang bisa menjaga Pulau Jawa terhindar dari kekeringan.

Ketika pegunungan itu akan dikeruk dan dibangun industri di atasnya, maka fungsi dari tempat ini bisa terganggu dan menimbulkan bencana bagi masyarakat, bukan hanya Pati, tapi masyarakat lainnya di Pulau Jawa. Investor atau juga pihak pemerintah yang memberi izin hanya berpikir profit, tanpa memikirkan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan masyarakat yang mungkin terjadi.

“Dan orang Samin tahu betul, mereka punya pengetahuan, local knowledge yang sangat bisa diandalkan, teruji. Mereka tahu betul struktur tanah, mereka tahu betul chemistri–chemistri yang ada di dalam tanah dan sejarah pertanahannya, membangun pertanian seperti apa. Kita terlalu sombong untuk tidak melihat bahwa rakyat itu punya pengetahuannya sendiri, dan itulah orang Samin. Saya kira orang di manapun di wilayah negeri kita itu punya local knowledge semacam itu yang kita abaikan,” ujar Prof. Sulis.

“Jadi seperti ada jurang yang lebar antara elite di Jakarta yang tidak paham mereka dan mereka (masyarakat) sendiri memperjuangkan hidup mereka, menjaga tanah leluhurnya, tandon air. Sebetulnya mereka bisa dikatakan sebagai mitigasi climate crisis, tapi enggak dipedulikan,” sebut Sulis.

Dalam konteks masalah Bupati Sudewo, warga Pati tentu memiliki perhitungan dan pertimbangannya sendiri mengapa mereka menuntut agar pemimpinnya itu mundur. Tidak asal meminta.

Apa yang terjadi di Pati sangat mungkin merembet ke daerah yang lainnya di Indonesia. Bukan mungkin, tapi sudah terjadi. Misalnya warga Cirebon yang mengumpulkan uang koin sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang menaikkan besaran pajak. Kasus kenaikan pajak yang tak masuk akal juga dialami warga Jombang dan Banyuwangi, Jawa Timur. Protes sudah dilayangkan. Jika apa yang terjadi di Pati tidak tertangani dengan baik, sangat mungkin semangat perlawanan itu akan merembet ke daerah-daerah lain.

Dalam konteks yang lebih ekstrem, bentuk-bentuk perlawanan itu bahkan sudah lama muncul dalam bentuk keinginan memerdekakan diri dari NKRI. Misalnya ada gerakan Sumatera Merdeka, Papua Merdeka, dulu sempat ada Aceh Merdeka, dan sebagainya. Mereka yang menyuarakan kemerdekaan untuk wilayahnya bukan sekadar karena dikenai pajak yang tinggi, tapi karena mereka merasa nasibnya tidak diperhatikan pemerintah pusat. Padahal, kekayaan alam mereka terus dieksploitasi tanpa mendatangkan kesejahteraan sebagaimana semestinya seperti yang telah diatur dalam UUD 1945.

“Itu sebetulnya alarm. Engkau (pemerintah) harus mengubah kebijakan sama sekali untuk memberikan prioritas pada pembangunan manusia, pendidikannya, bukan makan siangnya. Pendidikan itu dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan hanya pintar otak kanannya, tapi mendidik sanubari agar kita menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran. Itu yang mereka (rakyat) butuhkan,” ungkap Prof. Suliis.

Rakyat tak perlu pembangunan fisik, infrastuktur, mewah, berbiaya tinggi, namun tiidak terpakai bahkan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan yang semacam itu di mata Sulis menunjukan bahwa selama ini pemerintah membuat program yang tidak didasarkan pada realitas kebutuhan masyarakat. Apesnya, kebijakan diambil hanya berdasarkan asas coba-coba.

Kondisi negeri hari ini memang kritis, mencemskan, dan seolah tidak menjanjikan masa depan bagi generasi muda.

Banyak di antara generasi muda Indonesia yang memiliki kualitas tinggi, memilih untuk menempuh pendidikan dan mendapat penghidupan yang lebih layak di negeri orang. Apalagi mengetahui kondisi negerinya yang penuh ketidakjelasan, pulang ke Tanah Air bukanlah solusi menarik. Kita pun kehilangan potensi emas penerus bangsa.

“Kita sangat tidak memanfaatkan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan demografi penduduk Indonesia, itu di mana usia produktif adalah bagian terbesarnya, anak-anak muda. Kita kan mestinya memikir bagaimana anak-anak muda kita yang secara statistik hanya satu SMP itu bisa dilompatkan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak muda yang inovatif dalam bidang apa saja,” jelas Sulis berapi-api.

Penguasa dan generasi yang menduduki jabatan saat ini semestinya menyadari bahwa mereka tengah berhutang pada generasi penerus bangsa. Sistem hukum dirusak, tata negara dirusak, lingkungan juga turut mereka rusak.

Indonesia seperti apa yang ingin mereka wariskan pada anak cucu?

“Mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya, mengantongi uang sebanyak-banyaknya buat kepentingan keluarga sendiri. Itu kan jahat kita terhadap generasi yang akan datang, yang kita sebetulnya bertanggung jawab untuk membuat mereka melangsungkan Indonesia. Emang kita enggak mau Indonesia seterusnya ada,” tanya dia.

Sebelum benar-benar terlambat, perbaikan harus segera dimulai. Setidaknya dua hal, pertama pemerintah harus perbaiki instrumen hukum yang ada sekarang. Pastikan instrumen-instrumen itu sudah mengakomodasi kebutuhan dan realitas yang ada dalam masyarakat. Terutama masyarakat yang berasal dari kelompok rentan, miskin, dan tidak punya suara.

“Itu saja belum tentu mereka mau, karena mereka kan punya delusi bikin kebijakan-kebijakan yang mereka pikir itu penting buat semua orang, padahal penting buat mereka sendiri,” kata Sulis.

Perbaikan kedua adalah kualitas pendidikan. Pastikan negara menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk mengubah nasib bangsa. Salah satunya dibuktikan dengan merancang APBN dengan komposisi anggaran pendidikan yang besar.

Saat ini, penerintahan Prabowo-Gibran tengah menjalankan program Sekolah Rakyat. Sekolah ini dibuka khusus untuk masyarakat yang datang dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Namun bagi Sulis, Sekolah Rakyat bukan solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Daripada membangun sekolah baru, ia menilai lebih baik pemerintah memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah ada. Pada kenyataannya, sekarang banyak sekolah yang terlantar karena proses penggabungan dengan sekolah lain atau karena tutup akibat kekurangan murid. Sekolah yang masih beroperasi pun banyak yang dalam kondisi rusak, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan.

Itu baru berbicara soal fisik sekolah, belum lagi soal kesejahteraan guru atau tenaga pendidik yang ada di dalamnya.

Hal lain adalah membuat sistem pendidikan kita menjadi lebih baik, tidak menjadikan guru seperti robot yang dipaksa mengajar dengan silabus tertentu, mengejar target tertentu, melengkapi sekian banyak tugas yang sifatnya lebih administratif, jika target tidak terpenuhi, guru tidak bisa mendapatkan kenaikan jabatan atau golongan.

“Jadi di kelas 3 itu ada sekolah-sekolah yang nge-drill siswa (bagaimana) caranya menjawab pertanyaan ujian masuk ke perguruan tinggi, bukan membuat anak-anak itu memiliki kecerdasan (intelektual) dan kecerdasan nurani juga, bukan itu. Jadi semuanya itu dibikin administratif, birokratis. Karena kalau enggak gurunya enggak dapat gaji, enggak naik pangkat. Itu menakutkan bagi para guru dan para dosen juga,” ujar Prof. Sulis.

Meski kondisi negeri ini cukup kusut di berbagai sektor, bahkan Sulis sendiri tidak tahu dari mana semestinya benang kusut ini mulai diurai. Tapi ia optimis akan masa depan bangsa.

Belajar dari pengalaman bangsa Indonesia yang sudah beberapa kali selamat dari persoalan-persoalan besar berkat adanya gerakan masyarakat sipil. Maka hari ini pun ia optimis masih ada masyarakat sipil yang bisa bersatu, bergerak, dan mendobrak tatanan rusak yang saat ini berlangsung.

“Saya optimis, (asal masyarakat berani berbicara), menjadu orang-orang seperti orang Pati,” pungkasnya.