Budiman Tanuredjo

Jakob Oetama (1931–2020), pendiri Kompas, dalam beberapa perjumpaan pribadi maupun dalam rapat-rapat redaksi berpesan: “Jaga negeri ini, jangan sampai mrucut.”

“Mrucut” — kata sederhana yang berarti terlepas, tercecer — dalam pesannya dimaknai sebagai keterbelahan bangsa. Bukan sekadar berbeda pendapat, tapi retaknya jembatan antara elite dan massa. Diksi itu belakangan ini kerap menghantui pikiran.

Delapan puluh tahun kemerdekaan, mestinya kita merayakannya dengan kegembiraan penuh. Tapi suasana kebangsaan justru gamang. Di media sosial para pejabat negeri, Indonesia tampak begitu ceria. Mereka bernyanyi, mereka berjoget, mereka tertawa lepas. Penghasilan anggota DPR mencapai Rp230 juta per bulan. Pajak ditanggung negara. Seorang wakil menteri memeras dan ditangkap KPK.

Hari ini, di tengah gempita elite, rakyat memanggul beban yang kian berat. Pajak dinaikkan. Tabungan masa depan yang pasif diblokir. Tanah yang belum sempat dimanfaatkan akan disita. Setiap transaksi dipelototi Bank Indonesia melalui Payment ID. Percakapan antarwarga berpotensi disadap oleh lembaga penegak hukum. Suara-suara itu bergema di media sosial.

Di tengah beban itu, kejaksaan memamerkan tumpukan uang hasil korupsi — bukan miliaran, tapi ratusan triliun. Di rumah seorang bekas pejabat MA ditemukan Rp1 triliun tunai. KPK menyebut mayoritas anggota Komisi XI DPR menerima dana CSR Bank Indonesia. Dua anggota DPR jadi tersangka. Tapi tidak ditahan. Dua menteri Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas dan Nadiem Makarim, diperiksa KPK. Jumat malam, KPK menggeledah rumah Yaqut.

Rekrutmen komisaris pun terkesan asal-asalan. Terpidana yang seharusnya masuk penjara sejak 2019 malah dihadiahi kursi komisaris. Ada kesan jabatan komisaris diberikan kepada mereka yang telah berkeringat atau mereka yang telah melegitimasi jabatan seseorang. Seleksi pejabat berpedoman pada prinsip NKK (Narik Kawan Kawan). Jauh dari prinsip meritokrasi yang dijadikan prinsip Lew Kuan Yew membangun Singapura. Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada komisaris mendapat tantiem Rp40 miliar per tahun dengan rapat sekali sebulan.

Semua ini terekam di memori rakyat. Dan Pati yang dalam sejarah punya tradisi perlawanan, menjadi episentrum kemarahan. Bupati Sudewo yang arogan, terlalu percaya diri karena berasal dari partai berkuasa, berkata: “Jangan mencoba-coba mengganggu pemerintahan saya. Mau 5.000 atau 50.000 demo, saya tidak gentar. Saya tidak akan mengubah kebijakan.” Itu pernyataan arogan!

Saat rakyat meladeni dan menggelar demo besar, Sudewo meminta maaf, ia malah dilempari rakyatnya sendiri. Legitimasinya melemah. Tapi ia bertahan: “Saya dipilih rakyat.”

Saya membayangkan Sudewo, saat demo memuncak, Rabu 13 Agustus 2025, itu mengucapkan seperti Presiden Soeharto di 1998: “Jika rakyat tak menghendaki, saya mundur.” Tapi itu tidak terjadi. DPRD kini memproses pemakzulan.

Efek domino Pati merambat ke daerah lain. Semua dipicu kenaikan PBB yang disebut-sebut mengikuti arahan pusat. Kenaikan pajak daerah ini berkelindan dengan terbatasnya aliran dana pusat, karena prioritas dana mungkin bukan pada proyek strategis daerah tapi prioritas lain.

Dalam situasi ini, perayaan kemerdekaan terasa hambar. Teringat Dwi Tunggal Sukarno-Hatta.
Bung Karno berkata:
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Bung Hatta menegaskan:
“Indonesia merdeka bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua.”

Kata-kata ini menyesak ketika kita sadar: jarak antara rakyat dan pemimpin kini bukan karena tembok asing, melainkan tembok batin yang dibangun oleh kelalaian dan kesombongan. Mencermati pidato resmi di DPR sepanjang Jumat, dan refleksi kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa, Amnesty Internasional dan organisasi advokat Peradi RAB, amat jauh berbeda. Terada aga gap antara elite dan massa. Hendardi mengangkat kebebasan beribadah yang terancam. Tapi tak muncul dalam wacana di parlemen. Amnesty menyoroti gejala kemerosotan republik melalui kebijakan penulisan ulang sejarah, tidak muncul pula di parlemen, yang katanya rumah rakyat.

Dari Pati bergema frustrasi sosial — seperti dijelaskan Ted Robert Gurr dalam Relative Deprivation Theory, kemarahan lahir bukan dari kemiskinan semata, tetapi dari kesadaran bahwa ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Di banyak tempat, rekening rakyat kecil dibekukan tanpa alasan jelas. Keluhan itu terdengar. Tanah nganggur akan diambil alih negara. Setelah pendapat menteri itu membuat gelisah dan jengkel, sang menteri bilang itu hanya guyonan. Transaksi akan dipantau, kemudian Bank Indonesia membantah: itu baru percobaan. PBB dinaikkan, kemudian dibatalkan.

Ini semua menyangkut tata kelola yang buruk.

Fenomena ini memperkuat fenomena political alienation. Rakyat merasa tak diwakili, kehilangan pengaruh, dan memandang sistem politik sebagai sesuatu yang asing. Sementara di media sosial, elite berjoget, bernyanyi, tertawa. Symbolic Politics Theory (Edelman) mengajarkan: simbol visual seperti itu punya daya emosional yang lebih kuat daripada data ekonomi misalnya soal pengumuman pertumbuhan BPS. Satu video joget dapat memicu reaksi negatif kolektif lebih cepat daripada laporan inflasi.

Frustrasi bisa merangkak menjadi ketidakpercayaan kolektif. Ketika specific support (kepuasan atas kebijakan) dan diffuse support (kepercayaan pada sistem) runtuh bersamaan, legitimasi terguncang. Dan bila kontrak sosial dianggap dilanggar, rakyat akan menarik kembali legitimasi yang pernah mereka berikan. Mungkin inilah mrucut yang dibayangkan Jakob Oetama pada waktu itu.

Menjelang ulang tahun kemerdekaan, kita mesti bertanya: kemerdekaan untuk siapa? Jika simbol negara lebih sering tampil di pesta daripada di barisan rakyat. Jika kuasa lebih sibuk mengatur sorak di panggung daripada mendengar keluh di jalanan, maka yang kita rayakan bukanlah kemerdekaan, melainkan perayaan jarak — jarak antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai.

Kemerdekaan adalah janji yang harus ditepati, bukan cerita lama yang diperdagangkan setiap Agustus. Janji itu hanya akan hidup jika negara kembali menunduk, mendengar, dan menghapus jarak. Tanpa itu, kemerdekaan hanyalah panggung lain, tempat elite berjoget sementara rakyat menahan lapar dan kecewa.

Memo untuk Anda

Saya mengutip tulisan Sukidi Mulyadi, PhD dari Harvard University di Jurnal Prisma terbaru untuk menutup esai kemerdekaan. Ia menulis penutup esainya demikian:
“…Sebagai negara republik demokratis yang bersandar atas the rule of law, Indonesia berada di persimpangan jalan. Republik ini telah jatuh pada kekuasaan kepemimpinan otoriter populis yang menguasai mayoritas elite dan rakyat melalui topeng populisme yang penuh tipu daya.
Situasi dan kondisi yang memilukan ini membawa memori pada sastrawan besar William Shakespeare yang selalu bergulat dan pemikiran kritis: How is it possible for a whole country to fall into the hands of tyrant?” Pertanyaan Profesor Stephen Greenblatt di Universitas Harvard dalam Tyrant: Shakespeare on Politics (2019) sangat layak dipikirkan untuk mencari jalan keluar bersama… “

Pemikiran bersama ini perlu dilakukan agar bangsa ini tidak “mrucut”….