Cendekiawan memiliki peran penting dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan analisis kritis terhadap berbagai isu yang dihadapi masyarakat. Sementara kekuasaan memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan kebijakan yang berdampak luas. Back To BDM kali ini membahas tentang bagaimana peran Cendekiawan dan Kekuasaan dalam era terkini. Budiman Tanuredjo berbincang dengan Manuel Kaisiepo, seorang jurnalis pemikir yang “diajak” Gus Dur masuk ke kabinet untuk mengisi posisi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pengetahuannya yang mendalam tentang kondisi masyarakat di kawasan timur Indonesia dianggap mampu menyuarakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Para founding fathers kita di era pra kemerdekaan seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dikenal sebagai politisi pemikir dengan gagasan-gagasan besar tentang kebangsaan. Namun era pemimpin cendekiawan praktis terhenti di tahun 60an, ketika rezim Orde Baru cenderung memilih jalan yang lebih pragmatis dalam menjalankan pemerintahannya. Situasi dan tuntutan zaman pada akhirnya menyingkirkan politisi cendekiawan dari panggung kepemimpinan. Industrialisasi ikut memberi ruang lebih banyak bagi para teknokrat untuk memimpin. Hal ini mendorong pola pikir pemerintah menjadi lebih teknokratis dan pragmatis. Saat ini, kita kehilangan politisi intelektual seperti Gus Dur, Buya Syafi’i Ma’arif, Nurcholish Madjid, yang tergantikan oleh kebenaran-kebenaran baru. Ada pihak-pihak yang bertindak atas dasar kepentingan politik pragmatis semata. Masyarakat dicekoki pembenaran yang kerap digaungkan oleh para buzzer bayaran. Apa dampak dari situasi ini? Benarkah Indonesia “krisis” politisi cendekiawan dari panggung kepemimpinan? Mengapa tokoh yang mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan segelintis orang semata, sulit ditemukan? Simak video selengkapnya.

Bagian 1:

Bagian 2: