Budiman Tanuredjo

Point of View
Kekuasaan kini terkonsentrasi di satu tangan, membuat checks and balances nyaris hilang. Ruang publik makin terhimpit, sementara negara kian represif lewat penyadapan, blokir rekening, hingga simbol budaya dipersekusi. Elite politik kerap arogan, partai dan ormas memilih diam, sementara ekonomi rapuh meski data resmi dipoles. Dalam situasi ini, harapan terakhir ada pada kesadaran warga: menjaga ruang publik, menjaga demokrasi, dan berani berkata “tidak.”

Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ery Seda, mengucapkan kalimat itu dengan lirih, seakan ingin meletakkannya di udara, lalu membiarkannya bergema sendiri:
“Kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berada di kelompok yang sama. Bahkan orangnya sama. Ya agak repot mengharapkan checks and balances… Prasyarat demokrasi itu checks and balances?”

Tidak ada nada tinggi. Yang ada hanya wajah yang menyimpan kegundahan. Saya berbincang dengannya di Ruang Tamu BacktoBDM. Di balik senyumnya yang ramah, dengan gaun tenun Flores yang dikenakannya, tampak jelas gurat keprihatinan.

Ery Seda, putri dari Menteri Keuangan (1966-1968) Frans Seda, bukan aktivis yang biasa turun ke jalan. Tapi hari itu, dari nada bicaranya, saya tahu: ia sedang berbicara bukan sebagai akademisi, tapi sebagai seorang anak bangsa yang hatinya sedang gundah.

Ia belajar sosiologi di UI, lalu menempuh master di Cornel University dan doktoral di Wisconsin University, Amerika Serikat. Tapi hari itu, ia mengaku: ia seperti gagal paham terhadap negeri sendiri. Negara yang dikenal secara teoritik, “Tapi kini tak bisa saya pahami secara logika,” katanya. Ia tidak menyebut kata “otoritarianisme” sebagaimana dikatakan Steven Levitsky dan Lucan Way, tapi ia menggambarkan negeri ini sudah berada di ambangnya. Dan ia hanya berharap satu hal: ruang publik yang tersisa—yang tidak bisa dikontrol lewat undang-undang atau pengawasan digital—jangan dibungkam. “Kalau ruang publik pun dibungkam, maka masyarakat sipil memang harus melawan,” ujarnya tegas.

Saya terdiam. Karena kalimat itu—meski sederhana—adalah panggilan. Untuk membangkitkan kesadaran sipil yang pelan-pelan mulai hilang. Saya jadi teringat satu kata dalam bahasa Jawa: “tintrim.” Bukan sekadar tenang. Tapi tenang yang menakutkan. Sunyi yang penuh tanda tanya. Tak ada ledakan. Tapi juga tak ada kejelasan. Seperti langit yang meredup, tanpa tahu apakah akan hujan atau hanya gelap. Situasi kita hari-hari ini memang tintrim.

Di tengah sunyi yang makin ketat, saya teringat Pramoedya Ananta Toer dan novel terakhir dari Tetralogi Buru-nya: Rumah Kaca. “Mereka yang tinggal dalam rumah kaca, tak bisa melempar batu. Tapi mereka tahu setiap gerak kita,” tulis Pram secara metaforis.

Informasi berhamburan tapi tak jernih. Suara ramai tapi tak memberi arah. Satu demi satu pernyataan atau kebijakan meluncur seperti panah. Tapi tanpa konteks. Tanpa latar belakang.

Tanah tidur akan disita oleh negara. Rekening pasif akan diblokir.
Transaksi keuangan diawasi lewat sistem Payment ID. Di tengah itu, operator telepon bekerja sama dengan kejaksaan menyadap percakapan warga. Semua aktivitas warga negara diawasi sebagaimana ditulis George Orwel. “Big Brother is watching you,” tulis Orwel.

Kebun sawit akan diambil alih atas nama Pasal 33 konstitusi dan dugaan kepemilikan yang tidak sah. Ini model baru dari apa yang kita kenal sebagai nasionalisasi. Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB 250 persen! Rakyat berteriak. Dia malah menantang: silakan demo 50.000 orang, dia tak takut. Kemudian, Bupati yang diusung Partai Gerindra dan sejumlah partai lain meminta maaf kepada rakyat. Satu pesan: jangan sombong dengan kekuasaan.

Bendera One Piece pun dianggap ancaman terhadap negara. Padahal, simbol One Piece pernah dipakai Wapres Gibran. Ada yang menyebut One Piece adalah makar. Tapi ada yang menyebut One Piece adalah life style saja, seperti kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan Qodari. Tapi di lapangan, bendera One Piece dirazia dan diturunkan. Protes simbolik gaya anak muda dihadapi dengan cara pandang jadul soal ancaman terhadap negara, soal nasionalisme. Mungkin ini kesenjangan generasi dalam memahami zaman.

Intoleransi berkembang di sejumlah tempat.

Kita sudah tak bisa membedakan: mana negara yang melindungi, dan mana negara yang mencurigai. Sesama lembaga hukum saling intai. Tapi tak pernah ada penjelasan: apa yang sedang terjadi di negeri.

Tapi tentunya ada juga proyek dibanggakan Istana. Modal dikonsolidasikan melalui Danantara. Makan Bergizi Gratis dijalankan. Koperasi Merah Putih diluncurkan. Sekolah Rakyat ramai saat diresmikan. Dan, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Ekonom terkejut. Kaget. Tapi pemerintah senang. “Kita kembali ke jalur di atas lima,” ujar salah seorang menteri.

Tapi sejarah juga mengatakan. Data BPS kerap berbeda. Data kemiskinan BPS dan Bank Dunia berbeda jauh. Data kemiskinan versi Bank Dunia per Juni 2025: 194 juta. Data BPS 23,85 juta orang. Bedanya soal indikator kemiskinan yang beda.

Bukan hanya langit politik yang redup, ekonomi pun menyalakan delapan alarm merah: Saya membaca berita CNBC.

1. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur terkontraksi
2. Inflasi naik
3. PHK meningkat
4. Kredit perbankan melambat
5. Indeks kepercayaan konsumen melemah
6. Harapan penghasilan merosot
7. Kredit konsumsi dan KPR melemah
8. Penjualan otomotif turun

Semua indikator ini bicara satu hal: rakyat sedang cemas.
Bukan hanya karena harga naik. Tapi karena arah hilang.
Keputusan dibuat cepat, tapi kejelasan datang lambat.

Memo untuk Anda

Saya percaya pada sesuatu yang lebih sederhana: kesadaran sipil yang perlahan tapi kuat. Ruang publik yang tetap terbuka, meski sempit. Pada orang yang masih menulis, berbicara. Orang itu dibutuhkan negeri di tengah disfungsi infrasruktur politik. Suara Ery Seda, suara Sukidi yang sedang berada di Amerika, suara Mahfud MD, suara Fathul Wahid, suara Sulistyowati Irianto seharusnya merupakan suara partai politik, suara ormas…. Tapi sayang semua parpol dan ormas secara sadar memilih untuk diam…Partai politik gagal menjadi agregasi kepentingan publik…

Kita tidak butuh pemimpin yang sempurna. Tapi kita butuh pemimpin yang menjelaskan. Pemimpin yang mendengar. Pemimpin yang jujur. Kita butuh keteladanan, teladan untuk taat pada konstitusi, taat pada hukum. Kita butuh lembaga yang kuat, bukan personalisasi lembaga.

Seorang filsuf pernah berkata:
“The essence of tyranny is the absence of transparency.”
(Hakikat tirani adalah ketika kekuasaan menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri.)

Jika kekuasaan terkonsentrasi di satu tangan, maka satu-satunya yang bisa menyeimbangkannya bukan institusi—karena bisa dibeli atau dibungkam—tetapi kesadaran warga. Kesadaran untuk bertanya, untuk mempertanyakan, untuk menjaga suara yang pelan agar tak padam.

Arah bangsa ini perlu diingatkan sebelum negeri ini menjadi negara yang otoriter secara sah, kita perlu bertanya: Apakah kita masih punya ruang untuk berkata tidak? Dan kalau jawabannya “belum tahu”, maka satu-satunya kewajiban kita sebagai warga adalah: menjaga ruang itu tetap ada. Dengan menulis. Dengan bicara. Dengan peduli. Dengan berbela rasa.