“…kalau mau dikatakan semua pemerintahan Indonesia dari zaman Soeharto sampai Prabowo sekarang ini, termasuk Jokowi, Megawati, dan sebagainya adalah pemerintahan yang didominasi oleh oligarki. Jadi, mengharapkan keadilan sosial dari pemerintahan-pemerintahan seperti ini sebetulnya sangat sulit, nonsense,”

—Guru Besar Kajian Asia dari University of Melbourne, Prof. Vedi Hadiz

Delapan puluh tahun sudah negeri ini merdeka dari penjajahan bangsa asing. Meski demikian, Indonesia rupanya belum sepenuhnya merdeka.

Rakyatnya masih banyak dibelenggu kemiskinan, kebodohan, kelaparan, bahkan ketakutan untuk berpendapat. Hak-hak dasar sebagai manusia banyak yang belum terpenuhi. Sementara para pengelolanya banyak yang korupsi, mengakali konstitusi, memperalat hukum, memandang rakyat hanya sebagai komoditas politik, dan lain sebagainya.

Bagaimana kita harus memperbaiki kondisi ini? Bagaimana menjadikan Indonesia benar-benar merdeka lahir dan batinnya?

Satu Meja The Forum KompasTV (13/8/2025) hadir dengan tema “80 Tahun Indonesia, Benarkah Kita Sudah Merdeka?” dan menghadirkan sejumlah narasumhlber untuk mendiskusikannya.

Diskusi dimulai dengan membahas kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana rakyat begitu marah terhadap bupatinya yang tidak bisa memahami kondisi mereka. Ia sewenang-wenang menaikkan pajak begitu tinggi di tengah ekonomi yang sulit, kemudian secara arogan mengaku tidak takut dan menantang rakyat untuk mendemonya.

Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo menjelaskan sejak awal terpilih, Bupati Sudewo memiliki komunikasi yang buruk dengan DPRD. Termasuk dalam menetapkan PBB naik 250 persen bahkan lebih, Sudewo tidak berkonsultasi dengan DPRD.

“Itu yang saya katakan karena tidak adanya komunikasi dan arogansi, bupati merasa bahwa dia yang paling benar, kebenaran tunggal ada di tangan dia. Maka semua orang tidak pernah diajak, suka-sukanya. Makanya ugal-ugalan pemerintahannya ini. Akibat ugal-ugalan pemerintahan itulah baik orang dalam (PNS dan DPRD) maupun masyarakat luas itu serentak melawan dia,” ungkap Gulo.

Jadi dalam pwrlawanan di Pati, masyarakat memang tidak sendiri, melainkan dibersamai oleh anggota DPRD, yang juga sudah merasa muak dengan gaya kepemimpinan Sudewo. Tak mengherankan jika DPRD segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) hak angket untuk memproses pemakzulan Sudewo ketika massa demonstrasi mendatangi kantor DPRD beberapa hari lalu.

“Bukan hanya masyarakat, anggota-anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerinda saja itu juga mendukung tadi dengan semangatnya, seakan-akan kedatangan masyarakat itu adalah satu energi yang sangat dahsyat bagi mereka untuk mengatakan setuju,” jelas dia.

Tak hanya DPRD, PNS di badan pemerintahan Pati juga memiliki gejolak yang sama, mereka mendukung aksi, hanya saja mereka tak berani bersuara, karena ada di bawah Sudewo secara langsung. Dengan kata lain, semua pihak di Pati tidak menyukai gaya kepemimpinan Bupati Sudewo.

Menanggapi hal itu, Muhammad Qodari selaku Wakil Kepala Staf Kepresidenan menyebut Indonesia ini memiliki lebih dari 500 daerah, dan tidak semuanya seperti Pati. Banyak pemimpin daerah di tempat lain yang komunikasinya baik, kinerjanya baik, inovasinya juga baik. Jadi menurutnya tidak bisa kasus Pati dijadikan acuan untuk menilai kualitas pemerintahan daerah secara menyeluruh.

“Misalnya di Kabupaten Lahat, bupatinya itu Bursah Zarnubi, dia melakukan efisiensi. Dari anggaran sekitar Rp3,2 triliun, dia ambil Rp400 (juta) anggaran itu dan dia geser untuk membangun irigasi bagi masyarakat di Kabupaten Lahat. Dalam kasus di Lahat itu komunikasi dengan DPRD-nya berjalan dengan baik, sehingga walaupun itu menggeser dalam jumlah yang besar dan mungkin punya implikasi kepada DPRD, (Bupati) tetap mendapatkan dukungan,” ungkap dia.

Guru Besar Kajian Asia dari University of Melbourne, Prof. Vedi Hadiz menilai masalah seperti di Pati atau mungkin juga ada di daerah lain namun tidak terekspos, itu merupakan permasalahan sistemik, yakni karena adanya desentralisasi.

Ia menjelaskan, kebijakan desentralisasi di Indonesia mulai gencar dilakukan sejak awal 2000-an, sekitar 20 tahun yang lalu. Desentralisasi membuat banyak otoritas yang semula hanya dimiliki oleh pemerintah pusat akhirnya terdelegasi kepada pemerintah daerah.

Maksud dari desentralisasi tentu baik, misalnya agar kebijakan lebih tepat dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda, agar pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyatnya, dan sebagainya.

“Tapi sebenarnya yang terjadi bukan itu. Untuk sebagian besar, yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di tempat-tempat lokal tersebut. Jadi yang namanya korupsi, nepotisme, dan sebagainya yang berpusat di Jakarta, direplikasi di tingkat daerah. Muncul lah raja-raja kecil yang arogan ini,” jelas Vedi yang tersambung melalui komunikasi video.

Namun, desentralisasi nampak dipukul mundur mulai di rezim Joko Widodo. Pemerintah pusat banyak membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah-daerah tanpa melibatkan input dari pemerintah daerah yang menjadi lokasi proyek.

Akibatnya, “raja-raja kecil” itu tidak mendapatkan keuntungan. Vedi menyebutnya mereka tidak makan dan marah kepada raja besar atau pemerintah pusat.

Di era Presiden Prabowo, konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di pusat semakin dipertajam, desentralisasi kian dikurangi dan terjadi resentralisasi.

“Karena menurut saya di bawah Prabowo ini ada suatu proyek, sebetulnya proyek besarnya adalah untuk memukul mundur semua kemajuan-kemajuan walaupun yang sifatnya sangat terbatas, termasuk reformasi sendiri, termasuk desentralisasi, termasuk hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, termasuk kebebasan akademis, dan lain sebagainya. Jadi persoalannya sistemik,” sebut dia.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti setuju dengan pernyataan adanya persoalan sistemik sebagainana dipaparkan oleh Prof. Vedi Hadiz.

Apa yang terjadi di Pati, jangan hanya salahkan figur atau sosok bupatinya saja, tapi ia mengajak kita semua untuk menilik persoalan ini dari sudut pandang yang lain. Partai politik.

Menurutnya, partai politik hanya bertumpu pada kekuatan elite di pusat, sehingga konfigurasi politik di daerah hanya menyalin atau mengikuti apa yang terjasi di Jakarta. Misalnya bagaimana antar partai politik saling bertikai, itu adalah persoalan di tataran pusat yang kemudian terbawa hingfa di level daerah.

“Saya kira memang banyak hal yang harus dibongkar, salah satunya adalah sistem kepartaian kita itu. Dimulai dari situ barangkali kita jadi bisa membicangkan soal bagaimana menentukan pembongkaran resentralisasi. Kemudian juga ada masalah dalam kebebasan pers, ada masalah dalam hak asisten manusia, dan lain-lain. Karena pada ujungnya pengambil keputusan-keputusan penting di DPR RI maupun DPRD adalah partai politik. Bahkan juga presiden dari partai politik,” jelas Bivitri.

Dari segi ekonomi, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar menjabarkan ada begitu banyak persoalan yang masih melekat di Indonesia yang usianya genap 80 tahun ini.

Misalnya meningkatnya kemiskinan, PHK, dan pengangguran, daya beli stagnan, menipisnya kelas menengah, dan sebagainya. Semua itu terjadi di balik pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi. Anomali.

“Saya melihat kalau kita tidak hati-hati melihat ekonomi ke depan, ini ada masalah. Contoh, kualitas hidup masyarakat  2022-2024 pasca (UU) Ciptaker, masyarakat bekerja lebih banyak dari biasanya dan angka harapan hidup Indonesia itu turun 1 tahun menjadi 67 tahun. Jadi masyarakat Indonesia lebih cepat meninggal sekarang karena kegagalan ekonomi kita melindungi masyarakat miskin,” kata Media.

Ia pun berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kritik, tidak menutup pintu masukan dari segala pihak, baik itu ahli, maupun masyarakat.

Pekerjaan rumah lain yang belum selesai dikerjakan di Indonesia adalah soal kebijakan pajak yang regresif dan tidak adil. Pajak regresif artinya semakin tinggi subjek pajak, maka semakin rendah rasio pajak yang dibayarkan. Masyarakat kecil tercekik, sementara kelompok kaya dan super kaya diberi kelonggaran. Padahal, pajak dari mereka jumlahnya besar dan bisa menambah pemasukan yang signifikan bagi negara jika dipungut secara adil.

“Masyarakat itu mau bayar pajak, tapi please pastikan pajaknya adil. Pastikan uang pajak itu kembali ke masyarakat. Ini kan yang enggak terjadi. There is no freedom, karena masyarakat kecil tidak sama posisinya dengan orang kaya dalam hal pajak. Masyarakat Pati dikenai PBB, enggak ada opsi lain selain bayar. Tapi orang super kaya itu enggak dikenakan pajak kekayaan. Mereka punya konsultan untuk tidak membayar pajak,” ungkap Media.

Di segmen terakhir, Prof. Vedi Hadiz menerangkan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka. Merdeka dari jajahan bangsa asing, mungkin bisa dikatakan iya, meski tidak sepenuhnya, karena pengaruh asing masih tetap ada hingga saat ini. Tapi yang pasti, dari kacamata Prof. Vedi, Indonesia belum merdeka dari oligarki atau persekongkolan antara politik dan bisnis besar yang menguasai sumber daya dan institusi publik untuk keuntungan pribadi.

“Partai politik besar kita semuanya dikuasai oleh oligarki. Bahkan kalau mau dikatakan semua pemerintahan Indonesia dari zaman Soeharto sampai Prabowo sekarang ini, termasuk Jokowi, Megawati, dan sebagainya adalah pemerintahan yang didominasi oleh oligarki. Jadi, mengharapkan keadilan sosial dari pemerintahan-pemerintahan seperti ini sebetulnya sangat sulit, nonsense. Karena mereka itu sebetulnya hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri yaitu oligarki tersebut dan kebijakan-kebijakannya itu tidak mewakili kepentingan rakyat secara umum,” ungkap Vedi.

Data menunjukkan kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia saat ini lebih tinggi daripada 40 tahun yang lalu. Kekayaan di Indonesia hanya terpusat di segelintir orang saja, dan kecenderungan ini akan terus terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

50 orang terkaya di Indonesia memiliki aset kekayaan setara dengan aset kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Sebuah kenyataan yang sangat ironis.

“Dikatakan demokrasi Indonesia masa depannya seperti apa, menurut saya suram,” ujar Prof. Vedi.

Sama seperti Prof. Vedi Hadiz, Bicitri juga menilai Indonesia belum bisa benar-benar dikatakan merdeka. Bahkan dalam hal berpendapat dan beragama saja masyarakat kita belum sepenuhnya bebas atau merdeka.

Larangan ibadah, tekanan pada kelompok minoritas, pembungkaman dan kriminalisasi pada suara yang berseberangan, semua itu masih terjadi di Indonesia 80 tahun ini

Ia pun menyampaikan catatan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak terikat dengan kepentingan oligarki. Lahirkan kebijakan yang berdasarkan data dan ilmu pengetahuan, bukan ilusi, apalagi manipulasi.

“Jadi saya kira ke depannya yang diharapkan adalah benar-benar ada suatu upaya untuk memerdekakan itu bukan hanya dengan ilusi-ilusi apa, illusion of grandeure ‘kita bangsa besar’ dan sebagainya. Bukan hanya itu. Konkretnya warga yang sehari-hari harus berjuang untuk hidup. Bagaimana gap yang disebutkan oleh Prof. Vedi Hadiz tadi sangat terasa sekarang antara yang paling kaya dengan yang miskin,” seru Bivitri

Apapun kondisi yang ada sekarang, Media memilih untuk tetap optimis akan masa depan bangsa ini. Tidak boleh pesimis. Kita harus membangun negeri ini bersama-sama. Jika ada yang benar, kita dukung. Jika ada yang keliru, kita perbaiki. Jika ada ketidakadilan, kita harus seperti warga Pati. Lawan.

“Besok akan ada putusan GR yang kami sampaikan, masyarakat sipil, terkait PPN. PPN itu pajak regresif dan kemungkinan besok kita kalah. Nanti kita saksikan putusan MK. Tapi kita lawan ketidakadilan ini, karena itu jalan satu-satunya. Apa yang terjadi di Pati tidak akan terjadi kalau orang super kaya ini bayar pajak dengan benar. Dan ini harus kita perjuangkan bersama,” kata Media.

Mewakili pemerintah, khususnya Presiden, Qodari menegaskan Prabowo saat ini tengah berupaya serius untuk memperbaiki kondisi negeri ini. Bukan hanya berupa niat, tapi langsung dikerjakan dalam sistem, orang, anggaran, juga institusi. Semua digerakkan oleh Presiden.

Misalnya dengan membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden ingin ada perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Generasi muda yang bebas dari stunting, memiliki tingkat IQ yang tinggi, dan sebagainya.

Tak hanya soal SDM, layanan kesehatan ditingkatkan, akses pendidikan dibuka semakin lebar, kesejahteraan masyarakat diperhatikan, kedaulatan pangan diusahakan.

Sementara soal kesenjangan sosial, Qodari memiliki jawaban tersendiri.

“Begini, kalau saya melihat memang struktur masyarakat itu bentuknya enggak mungkin rata. Tapi kesenjangan atau jaraknya itu harus di dipangkas. Dan saya yakin bahwa itu yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo sekarang dan akan datang,” pungkas Qodari meyakinkan.