“Kalau sebuah kebijakan didialogkan, setidak-tidaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa diperhatikan, dan masalah yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,”

—Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid

Pengibaran bendera bergambar tengkorak berlatar warna hitam, dikenal sebagai  bendera One Peace atau Jolly Roger, tengah menjadi sorotan banyak pihak jelang peringatan hari lahir ke-80 Indonesia

Sejumlah masyarakat dari kalangan muda mengibarkan bendera itu sebagai cara menyampaikan kritik pada pemerintah yang dirasa meninggalkan mereka dalam kondisi sulit. Pemerintah dinilai hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri dalam menanfaatkan jabatan untuk memperluas kekuasaan.

Sayangnya, kritik ini tidak tertangkap baik oleh pemerintah. Sebaliknya, sejumlah petinggi pemerintahan justru merespon pengibaran bendera tengkorak dengan nada sumbang. Menyebutnya sebagai makar, pemecah persatuan bangsa, dan tindakan yang tak bisa dibiarkan.

Ada pesan yang tak tertangkap, ada komunikasi yang tak berjalan efektif. Bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap?

Dalam program Satu Meja The Forum KompasTV  (6/8/2025), sejumlah narasumber dihadirkan untuk membahas isu seputar polemik pengibaran bendera One Peace, termasuk soal bagaimana semestinya menjembatani perbedaan pemahaman antara pemerintah dan kelompok masyarakat muda akibat adanya gap generasi.

Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat menyarankan agar dibuka sebuah forum dialog yang bisa mempertemukan Presiden dengan elemen kelompok muda. Agendakan segera.

Terlebih, Presiden Prabowo disebut oleh Wakil Kepala Staf Kepresiden, Muhammad Qodari, memiliki spirit yang sama dengan karakter dalam One Peace itu sendiri. Yakni anti terhadap penindasan, diskriminasi, juga rasisme.

“Masalah keadilan, bagaimana perasaan anak muda, dan sebagainya, dengan data-data sampaikan pada Presiden agar Presiden nyambung dengan generasi anak muda. Jadi kalau memang dua tadi (Prabowo dan One Peace) sama, lanjutkan saja dalam satu forum,” kata Komar.

Qodari yang juga hadir dalam diskusi malam itu pun mengaku siap untuk menjadi perantara agar dialog itu bisa benar-benar terealisasi. Selaku Staf Presiden, ia akan menyampaikan pada Prabowo soal usulan dialog ini.

“Apakah kemudian bisa ketemu atau tidak, ya nanti saya sampaikan. Namanya juga staf presiden, menyampaikan kan. Nanti kita sampaikan, (terselenggara atau tidak) tentunya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tetapi saya tidak menutup ruang kemungkinan itu,” ujar Qodari yakin.

Apalagi Prabowo diketahui sebagai pemimpin yang sangat fokus pada generasi muda, kelompok muda. Prabowo meyakini, mereka lah generasi yang akan menjadi pewaris Indonesia di masa yang akan datang, mereka yang akan memimpin di era Indonesia Emas 2045. Jadi, Presiden mau berdialog dengan kelompok muda bukan hal yang mustahil di mata Qodari.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid juga setuju soal dibukanya dialog antara Presiden dengan kelompok muda yang menyuarakan kritik melalui bendera One Peace.

Dialog adalah prasyarat penting sebelum sebuah kebijakan disahkan dan diberlakukan. Keputusan pemimpin yang tidak melibatkan suara masyarakat, biasanya akan mengalami penolakan besar. Contoh yang baru saja terjadi, bagaimana Bupati Pati menaikkan PBB hingga 250 persen yang langsung disambut penolakan besar-besaran dari masyarakat di sana. Karna tidak ada dialog.

“Kalau sebuah kebijakan didialogkan, setidak-tidaknya aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa diperhatikan, dan masalah yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” jelas Usman.

Di mata Usman, penggunaan bendera One Peace sebagai media kritik adalah bentuk penyederhanaan, bentuk ekspresi metafor, dari kompleksitas persoalan ekonomi, budaya, politik, dan sosial yang terjadi di Indonesia.

Kreator Konten Lawan Buta Politik,
Virdian Aurellio juga mengaku siap jika tawaran dialog itu benar-benar terbuka dan meminta teman-teman muda untuk hadir di dalamnya. Bagi mereka, dialog adalah gaya komunikasi sehari-hari yang mereka lakukan, misalnya melalui berbagai media sosial.

“Saya menyadari bahwa Pak Presiden pasti sibuk, untuk dialog satu persatu teman-teman muda, rasanya pasti sulit. Maka saya tawarkan satu hal yang seharusnya mempermudah tapi tidak pernah Pak Presiden lakukan: membaca tuntutan publik secara jernih,” ungkap Virdian.

Ia menjelaskan, jika benar Presiden ingin menanggapi protes kelompok muda, jangan buru-buru berburuk sangka. Jangan tuduhkan sesuatu yang tidak tidak pada gerakan yang kelompok muda buat.

Misalnya ketika Presiden Prabowo menyebut aksi Indonesia Gelap ada potensi dibiayai oleh kelompok koruptor.

“Koruptor mana yang pengin pemerintahnya akuntabel?” tanya Virdian.

Selanjutnya, teman-teman muda mengaku sering kesulitan mengidentifikasi posisi Presiden Prabowo dalam setiap isu yang muncul. Apakah dia berpihak pada rakyat tapi pembisiknya kerap salah memberi input, atau sesungguhnya berlawanan dengan masyarakat namun selalu muncul sebagai pahwalan di ujung sengkarut tiap permasalahan?

Jika dalam konteks bendera One Peace Presiden Prabowo benar-benar memahami apa mau masyarakat, maka berikan tindak lanjut yang nyata.

Virdian menekan agar Prabowo membawa ekspresi kritik ini salam perbincangan di Istana. Kemudian batalkan kebijakan-kebijakan, jika perlu undang-undang yang dianggap bermasalah oleh rakyat.

“Jangan tunggu viral dulu baru dibatalkan. Jangan kami dipukulin polisi dulu, Pak,” ungkap Virdian.

Kedua, Presiden harus memprioritaskan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi pembantunya atau untuk menduduki posisi tinggi lainnya. Jangan karna kedekatan, politis, dan sebagainya.

“Contoh, di tengah janji 19 juta lapangan pekerjaan, faktanya 7 juta pengangguran terjadi. Di Istana kami menyaksikan bagi-bagi (kursi) komisaris. Pak Presiden kan pengin orang terbaik (jadi) komisaris, kami tidak melihat itu. Pengin menciptakan kabinet zaken, profesional,  meritokrasi. Tunjukkan dong, Pak. Tunjukin ke kami anak-anak muda bahwa kalau kami berpendidikan dengan baik, kami punya prestasi, kami diberikan tempat yang tepat. Bukan karena kami menjilat sana sini,” tegas Virdian.

Qodari merespons pernyataan Virdian dengan menyebut masyarakat yang melakukan kritik menggunakan bendera One Peace itu tidak berjumlah signifikan. Kritik itu tidak mewakili suara mayorita s rakyat Indonesia.

Terlebih, berdasarkan hasil berbagai lembaga survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara masih tergolong tinggi.

“Bahwasanya kemudian Virdian mengatakan lapangan kerja belum sesuai dengan harapan, ya Ini kan ongoing, belum juga 1 tahun. Ada banyak program-program presiden yang masih berproses,” dalih Qodari.

Ia memastikan, seluruh program kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah adalah demi kebaikan rakyat. Jika hasilnya belum optimal, maka rakyat diminta bersabar dan menunggu agar proses berjalan.

Sistem Politik Tidak Bekerja?

Bendera One Peace bukanlah wujud kritik pertama yang lahir di tengah masyarakat. Sebelum itu, kita sudah kerap melihat ada berbagai macam kritik yang disampaikan masyarakat untuk pemerintah.

Pertanyaannya, mengapa masyarakat harus turun tangan untuk menyampaikan kritik? Bukankah suara rakyat sudah diwakili oleh para legislator dan partai politik dalam konteks politik? Bukankah segala bentuk masukan, saran, kritik, aspirasi bisa disalurkan melalui  mereka?

Jawabannya satu, karena lembaga politik dan partai politik tidak berperan sebagaimana mestinya.

“Faktanya, hari ini kami menganggap partai politik 11-12 dengan kekuasaan Istana, walaupun harusnya partai ini menjadi jembatan untuk aspirasi publik secara langsung kepada kekuasaan,” kata Virdian.

Sementara itu, Komarudin Hidayat melihat partai politik saat ini begitu kental dengan unsur dinasti-isme. Partai dimiliki keluarga tertentu, bukan rakyat.

Partai politik juga sudah menjadi bagian dari oligarki. Ditelisik lebih jauh, oligarki adalah bagian dari kekuasaan. Jadi benar yang dikatakan Virdian, parpol 11-12 dengan kekuasaan.

Hal lain, pemilu bukan lagi proses rakyat memberikan mandat pada partai politik, tapi proses telanjang bagaimana partai politik membeli suara rakyat.

“Artinya apa? Sudah terjadi diskoneksitas. Akhirnya, antara parpol, legislatif, eksekutif itu satu nafas, satu barisan. Jadi teori check and balances itu tidak ada,” jelas Komar.

Melengkapi penjelasan Komar, Usman Hamid menambahkan bahwa politik keterwakilan di negara ini sudah tak lagi ada. Semua ini akibat koalisi yang terlalu gemuk, semua elemen dimasukkan dalam kekuasaan, oposisi dianggap sebagai hal yang tak diperlukan.

Selain itu, pemerintah berupaya meniadakan peran intermediari selain partai politik, misalnya masyarakat sipil dan media.

Rakyat kerap dituduh yang tidak-tidak saat turun ke jalan dan bersuara kritis. Ditunggangi kepentingan A, B, C. Dibiayai kelompok A, B, C. Didukung kekuatan A, B, C. Begitu juga dengan media yang kritis mengawal jalannya pemerintahan. Mereka digembar-gembirkan sebagai media yang dibiayai oleh pihak asing, kepentingannya untuk membuat perpecahan di dalam negeri, anti perdamaian, tidak mendukung pemerintahan, dan sebagainya.

“Kecenderungan untuk meniadakan intermediari ini menjadi kecenderungan pemimpin populis di dunia. Ini akan merusak demokrasi, bahkan beberapa indeks demokrasi yang ternama sudah menyebut Indonesia bukan lagi demokrasi melainkan autokrasi elektoral. Jadi otoriter tapi masih ada pemilunya atau beberapa sarjana lain menyebut pemilunya bersifat kompetitif tapi otoriter. Ini menyedihkan, sebenarnya kita terpukul mundur,” papar Usman.

Sebagai satu-satunya pihak yang mewakili kelompok pemerintah pada program Satu Meja malam itu, Qodari hanya bisa mengatakan apapun kondisinya, partai politik tidak mungkin dihilangkan dari sistem demokrasi.

Jika tidak ada partai politik, Qodari menyebut tugas-tugas pemerintahan tidak akan berjalan, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kalau tidak ada partai politik, mereka tidak menjalankan tugas di DPR, tidak ada kebijakan publik, tidak ada pemerintahan yang bekerja, kacau semua. Transportasi kacau, pangan tidak tersedia, ini semua yang kita rasakan pada hari ini tidak jatuh dari langit. Ada mekanisme, ada tangan yang bekerja di sana,” jelas dia.

Soal kepercayaan masyarakat yang rendah pada partai politik, Qodari hanya bisa mengatakan masih banyak lembaga atau institusi negara lain yang mendapat kepercayaan tinggi. Lagi pula, pemerintahan Prabowo tidak hanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Banyak juga para menteri atau pejabat tinggi yang datang dari kelompok akademisi, profesional, organisasi masyarakat, dan lain-lain.