“One Peace viral. Benderanya berkibar di gang sempit, di rumah petak, di belakang truk dan bak terbuka. Tapi bendera itu bukan ancaman, bukan pula lambang makar. Ia adalah isyarat diam dari rakyat kecil yang merasa tak didengar. Ketika partai politik sibuk mengatur kursi dan negara sibuk membungkus kekuasaan, bupati seenaknya menaikkan PBB. Bendera tengkorak itu muncul sebagai sindiran bahwa rakyat merasa ditinggalkan. Maka viralnya One Piece tak perlu dijawab dengan pasal keamanan, tapi dengan kepekaan politik dan keberanian mendengar. Karena yang mereka minta sekedar ‘dengarkan kami,’”

Bendera Jolly Roger atau lebih dikenal dengan bendera One Peace bergambar tengkorak bajak laut, kini banyak dikibarkan masyarakat jelang perayaan HUT ke-80 Indonesia. Tren ini ramai diunggah di berbagai kanal media sosial di Indonesia.

Berdasarkan video dan foto yang teraebar, ada yang mengibarkan di truk, di rumah, bahkan ada yang menorehkannya dalam bentuk gambar di badan jalan kampung jelang perayaan 17 Agustus.

Bendera berlatar hitam itu dikabarkan bersamaan dengan bendera merah putih, namun posisinya ada di bawah bendera negara.

Masyarakat berdalih, pengibaran bendera berlogo tengkorak itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak lagi mempedulikan nasib mereka.

Sementara pihak pemerintah menanggapi beragam, ada yang santai dan membiarkannya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ada juga yang merespons lebih, menganggapnya sebagai upaya makar, dan sebagainya.

Lantas apa yang salah dari pengibaran bendera Jolly Roger One Peace itu? Adakah yang perlu ditakuti?

Dipandu Budiman Tanuredjo, Satu Meja The Forum KompasTV  (6/8/2025)  mengangkat tema “‘One Piece’ Protes Publik atau Motif Politik?” dan menghadirkan sejumlah narasumber untuk memperbincangkan polemik tersebut.

Adanya tanggapan tak seragam dari pemerintah, mulai dari yang santai hingga mengecam adanya kegiatan pengibaran bendera One Piece, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari justru menganggapnya sebagai gaya hidup yang tengah tren di masyarakat, namun sesungguhnya tidak semua yang melakukan memahami apa arti di baliknya, mereka hanya mengikuti arus yang sedang ramai diperbincangkan.

“Sebetulnya ekspresi dari lifestyle saja. Jadi kalau saya lihat One Piece, tentu reaksi saya pertama bahwa ini adalah sesuatu yang populer. Kan gini, orang yang melihat pun itu belum tentu mengerti, orang yang pasang pun belum mengerti juga,” kata Qodari.

Yang pasti, ia memedomani respons santai yang dismtunjukkan Presiden Prabowo. Presiden melihat fenomena ini sebagai ekspresi anak muda dan selama tidak berlebihan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Terkait tanggapan beragam dari sejumlah figur pejabat negara, Qodari menyebut respons setiap orang bisa saja subjektif, informasi yang diterima setiap orang juga berbeda-beda, yang penting Presiden sudah memberikan tanggapan dengan nada tidak mempermasalahkan.

“Namanya informasi kan dinamis saya kira. kembali lagi, bahwa suatu fenomena sosial itu mungkin nanti informasinya atau komentarnya  juga nanti datang dari berbagai sudut. Namanya pimpinan, kan biasa dapat (informasi) dari anak buah,” jelas Qodari.

Ia juga meyakini, jumlah pengibaran bendera tengkorak di lapangan tak seramai yang muncul di media sosial. Ia meyakini telah terjadi amplifikasi, sehingga nampak ramai, padahal sesungguhnya tidak demikian.

Kreator Konten Lawan Buta Politik, Virdian Aurellio membantah penilaian Qodari yang melihat ini sebagai gaya hidup atau tren semata. Bagi Virdian, ada pesan mendalam di balik gerakan masyarakat yang mengibarkan bendera One Peace jelang HUT ke-80 RI.

“Hari ini teman-teman muda yang punya protes terhadap keresahan republik ini juga punya motif politik. Apa motif politiknya? Yang menghadirkan politik keadilan, politik kesejahteraan, politik tanpa penindasan. Itu yang kita yakini,” ungkap Virdian.

Ia menjelaskan, One Peace adalah seri manga Jepang yang bicara soal anti penindasan, anti diskriminasi, anti rasisme, anti penghapusan sejarah. Dan semua itu sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia.

“Jadi kita lagi pakai bahasa visual lebih mudah aja. Bendera One Piece. Sebetulnya yang kita lagi perjuangkan adalah cita-cita perjuangan bangsa kita, amanat konstitusi kita menghadirkan generasi dan Indonesia yang adil juga anti penindasan,” jelas dia.

Oleh karena itu, ia heran mengapa pemerintah begitu takut dengan pengibaran bendera ini. Padahal ini hanya bentuk kecintaan rakyat kepada negaranya, pesan itu coba disampaikan dengan cara yang sederhana di tengah permasalahan bangsa yang begitu kompleks.

Dan ketika Wakil Kepala Staf Kepresidenan menangkap pesan ini sebagai gaya hidup semata, Virdian dengan tegas mengatakan pemerintah tidak menangkap maksud dari rakyatnya. Pesan dianggap sebagai gaya hidup, dan bahkan diartikan potensi makar.

“Enggak (makar), kita ini justru pengin mendukung negara hari ini untuk memastikan janji 19 juta lapangan pekerjaan itu terwujud, memastikan teman-teman (mendapat) pendidikan berkualitas dan juga murah terwujud. Itu yang kami harapkan,” ungkap dia.

Saat ini, masalah yang menjerat Indonesia ada begitu banyak. Virdian merinci, mulai dari banyaknya tagihan pajak yang dikenakan pada masyarakat, sulitnya akses pendidikan, sempitnya lapangan kerja, menjamurnya praktik nepotisme, didiamkannya pelanggaran HAM, eksploitasi pulau-pulau kecil, dan sebagainya.

Oleh karena itu, masyarakat menyampaikan kritik sebagai bentuk kepeduliannya, kecintaannya pada Tanah Air. Virdian sangat berharap agar ia da teman-teman masyarakat sipil lainnya tak dianggap sebagai bibit yang menghendaki makar terhadap pemerintah yang berjalan, pemicu perpecahan bangsa, dan lain-lain.

“Justru Bapak (Prabowo) harus lihat, orang-orang yang barangkali pengin nurunin Bapak adalah orang-orang yang hari ini beda pendapat soal bendera One Piece ini. Bapak bilang santai aja, itu bentuk ekspresi. Kok ada orang-orang lainnya yang mengatakan berbeda di kabinet Bapak, di legislatif. Jangan-jangan orang-orang itu yang pengin makarin kekuasaan hari ini,” sebut Virdian.

Sekalipun bendera One Peace dikibarkan, bendera merah putih tetap yang di posisi teratas. Rakyat tak pernah ingin merendahkan negara, rakyat justru sedang melanjutkan spirit perjuangan para pendahulu bangsa yang mengusahakan negeri bebas penindasan.

Demikian pula dengan aksi Indonesia Gelap, Peringatan Darurat, dan sebagainya. Semuanya tidak bermaksud mendoakan negeri ini menjadi gelap, darurat, tidak. Sebaliknya, rakyat datang untuk mengingatkan, negara sedang tidak baik, segeralah sadar dan berbuat, sehingga kondisi buruk tidak benar-benar terjadi.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid menduga terjadi gap generasi antara pemerintah dengan masyarakat pegibar bendera One Peace yang mayoritas datang dari generasi muda. Sehingga objek yang sama dimaknai berbeda oleh dua pihak itu. Pesan pun tak efektif tersampaikan.

“Yang pasti kurang nonton, ya kan? Yang kedua gap generasi bisa,” celetuk Usman.

Lebih jauh, Usman menyebut pemerintah kurang membaca sehingga gagal memahami bunyi undang-undang dan asal menyebut pengibaran bendera tengkorak sebagai upaya makar.

“Bacalah pasal hukum pidana tentang makar. Mau itu pasal 104, tentang misalnya ancaman pembunuhan terhadap Presiden, menghalangi presiden untuk melaksanakan tugas pemerintah; lalu Pasal 106 makar untuk menyerahkan sebagian wilayah kepada musuh asing; atau pasal 107 misalnya tentang penggulingan pemerintahan yang sah; atau pasal 109 misalnya tentang pemberontakan. Tidak satupun dari pasal yang disebut makar itu tergambar di dalam tindakan ini. Jadi kurang baca, gap generasi, dan yang ketiga tadi kurang santai,” sebut Usman.

Usman menyebut, data dari Drone Emprit menunjukkan yang pertama kali mengibarkan bendera One Peace ini adalah supir truk yang mengantri di pelabuhan selama berhari-hari akibat adanya perubahan kebijakan, bukan anak-anak muda yang gaya-gayaan di media sosial.

Jadi bendera ini dikibarkan memang sebagai bentuk protes masyarakat kelas bawah atas kondisi di lapangan.

Melihat akar mulanya, pemerintah seharusnya peka, segera menangkap pesan yang dimaksud, dan menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Bukan sebaliknya, menuduh masyarakat tengah melakukan gerakan terselubung tertentu yang arahnya cenderung negatif.

“Harusnya kan misalnya Menko polhukam memanggil Menteri Perhubungan, tolonglah Anda beresi, kalau perlu sebelum kemerdekaan ini tidak lagi ada pungutan terhadap sopir truk, tidak ada lagi antrian-antrian panjang terhadap lalu lintas pelabuhan, misalnya. Jadi solusinya harusnya lebih produktif,” jelas Usman.

“Dan saya kira kalau di dibawa jauh ke makar, rasanya itu seperti melihat bayangan harimau dari sebuah cahaya yang dimunculkan dari senter kepada kucing. Jadi ancamannya seolah-olah jadi lebih besar, padahal tidak,” lanjutnya.

Melihat pemerintah begitu reaktif memberikan respons, meski tak seragam, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat justru khawatir hal ini akan menjadi kian besar.

Menurutnya, pemerintah tak perlu sibuk merespons dengan memberi larangan, tanggapan, pembiaran, dan sebagainya. Yang lebih penting adalah pemerintah bisa memperhatikan kritik yang dikirim rakyat melalui bendera One Peace itu, dan menjawabnya dengan bijak.

“Kalau itu memang kritik, cukup cerdas dan beralasan. Cukup banyak alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia ini banyak hal yang harus dikritik, sekarang dengan One Piece atau nanti dengan cara yang lain. Kalau (mengibarkan bendera One Peace) dilarang, nanti akan muncul (kritik dengan cara) yang lain. Enggak akan kehabisan (akal),” jelas Komar.

Qodari selaku perwakilan pemerintah, dalam forum diskusi malam itu pun menegaskan bahwa pemerintah memperbolehkan pengibaran bendera tengkorak sebagai bentuk protes. Adalah hal yang sah. Presiden pun membebaskannya.

Yang pasti, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah adalah demi kebaikan rakyat. Tidak mungkin Presiden membuat program atau kebijakan dengan tujuan untuk merugikan rakyatnya sendiri.

Misalnya program Sekolah Rakyat, perbaikan 10.000 sekolah, tunjangan pada guru, Makan Bergizi Gratis, dan sebagainya. Semua demi kebaikan rakyat, demi memperbaiki kualitas manusia Indonesia.

“Dan karena itulah, sebetulnya apa yang diekspresikan oleh One Piece kalau memang betul seperti penjelasan tadi, itu sebetulnya sejalan dengan Pak Prabowo. Jadi, sebenarnya teman-teman ini sejalan dengan Pak Prabowo ingin melawan ketidakadilan. Jadi, Pak Prabowo itu adalah One Piece itu sendiri,” kata Qodari.

Usman Hamid segera mementahkan penjelasan Qodari dengan fakta bagaimana Prabowo mencurigai ada pembiayaan oleh asing dan koruptor di balik gerakan Indonesia Gelap beberapa waktu lalu. Kecurigaan Prabowo pada gerakan anak-anak muda itu sangat jauh dari apa yang baru saja Qodari jelaskan tentang bagaimana Prabowo memahami kalangan muda.

“Jadi saya kira kalau dikatakan Presiden Prabowo menghormati, menghargai anak muda, belum lama ini Presiden mengatakan itu demonstrasi Indonesia gelap Dibiayai oleh asing, dan oleh koruptor. Padahal yang demonstrasi itu anak-anak muda semua,” ujarnya.

Usman membawa perbincangan kembali pada aksi para sopir truk yang mengawali tren pengibaran bendera One Peace sebagai bentuk protes. Baginya, para sopir itu sedang mengangkat satu persoalan tentang keadilan sosial.

“Artinya ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara ini kaya, rakyatnya miskin. Uangnya di mana? Di Pak Qodari atau di mana? Itu harus jadi pertanyaan,” pungkasnya.