“Develop country menjadi negara maju yang income per kapitanya itu 12.500 US dolar per kapita per bulan, untuk switching ke situ dengan populasi kelas menengah yang hanya 17 persen ini hampir mustahil terjadi berdasarkan pengalaman negara lain. Pasti susah, pasti sulit,”

—Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf

Saat ini Indonesia masih berada dalam kategori negara berkembang (developing country). Hal itu diukur dengan berbagai indikator seperti angka pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, struktur ekonomi, infrastruktur, hingga kesenjangan ekonomi yang ada di negara ini.

Meski masih masuk dalam kelompok negara berkembang, pemerintah Indonesia ingin membawa negeri ini melesat menjadi negara maju.

Namun, untuk mewujudkan impian itu, ada banyak persoalan dan tantangan baik dari eksternal maupun internal kita. Sehingga mewujudkan Indonesia menjadi negara maju bukanlah pekerjaan mudah yang bisa rampung hanya dalam beberapa bulan saja.

Misalnya, situasi geopolitik dunia yang saat ini jauh dari kata stabil, ditambah adanya kebijakan tarif impor Trump memberikan dampak langsung pada perekonomian global juga domestik.

Perekonomian tidak stabil, penuh ketidakpastian, dan dampaknya memicu pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global.

Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan Indonesian juga tidak luput dari dampak itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 yang semula diproyeksikan International Monetary Fund (IMF) sebesar 5,1 persen mengalami pelambatan 0,4 persen sehingga hanya 4,7 persen sampai Desember nanti.

“Kalau tidak ada upaya di dalam domestik market kita, di dalam perekonomian kita untuk mendorong supaya konsumsi masyarakat bisa tumbuh, kemudian government expenditure-nya juga bisa naik, ini akan akan membuat pelambatan pertumbuhan ekonomi kita ini akan benar-benar terjadi,” kata Syarkawi dalam siniar Back to BDM, YouTube Budiman Tanuredjo.

Dengan terjadinya pelambatan ekonomi, dampak nyata yang akan terjadi adalah menurunnya belanja pemerintah (government expenditure) yang selama ini menjadi salah satu faktor permintaan (demand)  yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah akan menahan jumlah belanjanya, melakukan efisiensi di berbagai sektor, anggaran di tiap kementerian juga banyak yang direalokasi sebagai bentuk penyesuaian.

“Yang terjadi adalah realokasi dari belanja yang tadinya dialokasikan di berbagai kementerian, ini digunakan untuk sektor lain. Kemarin paket kebijakan ekonomi Pak Prabowo yang baru di disampaikan ke publik, memberikan insentif untuk penerbangan. Pajaknya dibayar oleh pemerintah, yang selama ini dibayar oleh konsumen sebesar 6 persen,” jelas Syarkawi.

Insentif penerbangan itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berwisata dan membelanjakan uangnya, sehingga perekonomian bisa tumbuh akibat ada perputaran uang di sana.

Pemerintah pun melakukan berbagai insentif lain untuk menahan terjadinya pelambatan ekonomi lebih jauh dari besaran yang telah diproyeksikan IMF. Misalnya dengan memberi subsidi tarif tol, menyalurkan bantuan beras pada rumah tangga miskin, dan sebagainya.

Tak hanya di pemerintahan, dampak lain dari pelambatan ekonomi juga terlihat pada konsumsi rumah tangga (household consumption). Terlebih, jumlah kelas menengah Indonesia kini mengalami penyusutan cukup signifikan.

Syarkawi menyebut di tahun 2022-2023, kelas menengah kurang lebih ada di angka 22-23 persen. Sementara 2024-2025, jumlahnya turun menjadi 17 persen.

Apa yang akan terjadi jika kelas menengah terus menyusut?

Menyusutnya jumlah kelas menengah akan memberikan dampak yang jauh lebih luas. Kelas ekonomi menengah ini merupakan kelompok yang menjadi bantalan ekonomi suatu negara, mereka yang banyak melakukan belanja, perjalanan wisata, makan di luar, dan sebagainya.

“Padahal sumber dari pertumbuhan, salah satunya itu adalah konsumsi kelas menengah kita yang sering ke mall, berwisata, dan lain sebagainya. Ini yang bisa membus pertumbuhan. Saya kira ini tantangan dari sisi household consumption yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo,” ujar Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2015-2018 itu.

Pemerintah harus ekstra waspada jika kelas menengah mengalami goncangan. Mereka bukan hanya sebagai elemen yang banyak melakukan belanja sehingga keberadaannya penting bagi perekonomian negara, tapi mereka juga kelompok yang berani bersuara dan memiliki literasi yang relatif baik.

Apapun akan mereka suarakan lantang melalui berbagai media, beragam isu yang muncul juga rajin mereka respons. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok masyarakat yang kritis dan aktif mengawasi jalannya pemerintah.

Jadi pemerintah harus benar-benar menjaga keberadaan kelompok menengah ini, jika bisa jumlah mereka harus ditingkatkan. Karena, untuk menjadi sebuah negara maju, Indonesia harus bisa mendorong masyarakat kelompok ekonomi kelas bawah menjadi kelas menengah, dan kelompok ekonomi kelas menengah naik menjadi kelas atas.

“Kalau kita lihat pengalaman negara lain, Korea itu mencapai status sebagai negara maju pada saat jumlah kelas menengahnya di atas 50 persen. Bahkan disampaikan Korea bisa sampai 53 persen. Kenapa Korea punya kelas menengah yang begitu besar? Karena sektor manufakturnya tumbuh. Beda dengan kita, sekarang manufaktur kita terus menyusut. Makanya ada isu deindustrialisasi,” ungkap Syarkawi.

Manufaktur yang terus tumbuh membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan tinggi. Kebutuhan akan tenaga profesional ini yang pada akhirnya meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah di Korea.

Angkatan kerja dari kelas menengah biasanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah ke atas. Sementara angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan menengah ke bawah, seperti tamatan SMP, SD, bahkan banyak juga yang tidak tamat pendidikan dasar.

“Develop country menjadi negara maju yang income per kapitanya itu 12.500 US dolar per kapita per bulan, untuk switching ke situ dengan populasi kelas menengah yang hanya 17 persen ini hampir mustahil terjadi berdasarkan pengalaman negara lain. Pasti susah, pasti sulit, ” kata Syarkawi.

Sekalipun negara itu mengalami pertumbuhan sebesar dua digit selama bertahun-tahun, tak bisa menjamin mengantarkan negara tersebut menjadi negara maju. Syarkawi mencontohkan Brazil.

Negara Amerika Selatan tersebut sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebanyak dua digit hampir 10 tahun berturut-turut pada tahun 50-an, tapi Brazil masih ada dalam kelompok negara berkembang hingga saat ini.

“Brazil enggak bisa naik kelas, karena yang terjadi adalah kelas menengahnya kecil, hampir sama dengan kita. Jadi struktur ekonominya relatif timpang, di mana ada sekelompok pengusaha yang dominan di dalam perekonomian, sementara yang menengah ini relatif kecil,” papar Syarkawi.

Saat ini, angkatan kerja di Indonesia kebanyakan berada di sektor informal, karena sektor manufaktur yang belum tumbuh.

“Ini kan mempersulit dan ini kan impact-nya ke mana-mana, misalnya karena dia di sektor informal mau punya rumah jadi susah. Untuk punya rumah, mau masuk (ajukan pinjaman) ke bank, enggak bankable, sulit, karena persyaratan di bank itu harus ada banyak sekali, salah satunya adalah pekerjaan, slip gaji, dan lain-lain. Mereka ini relatif enggak punya,” papar Syarkawi.

Belajar dari pengalaman negara lain, maka pemerintah Indonesia harus serius mendorong tumbuhnya sektor manufaktur. Industrialisasi harus berjalan, karena inilah yang akan banyak menyerap tenaga kerja. Jika manufaktur menyusut, maka penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas.

“Tinggal Saya enggak tahu kira-kira yang akan menjadi national champion kita di sektor manufaktur ini apa. Misalnya hilirisasi kita dorong nikel, tapi added value-nya itu kan masih relatif terbatas sehingga penyerapan tenaga kerjanya pun—meskipun sudah relatif besar tetapi belum signifikan untuk mengurangi angka pengangguran kita,” sebut Syarkawi.

Syarkawi menyampaikan sejumlah alasan mengapa manufaktur di Indonesia tidak berkembang. Ia menyebut tidak ada inovasi dan RnD (research and development) tidak berjalan di dalam negeri.

“Kita di Indonesia, saya kira ini tantangan berat buat Pak Prabowo maupun kementerian terkait bagaimana menaikkan persentase expenditure on RnD terhadap GDP kita dari kurang lebih 0,3- 0,4 persen sekarang ini paling tidak (menjadi) 1 persen lah, satu klaster dengan Malaysia, satu klaser dengan Thailand yang sudah hampir atau lebih dari 1 persen,” kata Syarkawi.

Sebagai tambahan informasi, Korea Selatan kini menduduki peringkat tertinggi dalam konteks pengeluaran untuk RnD, sama dengan Israel, yakni di angka 4,9 persen. Sehingga industri mereka maju, produk-produk yang mereka hasilkan laku terjual di seluruh dunia.