“Satu (diperlukan) human capital, yang kedua adalah RnD (research and development)-nya harus jalan. Kalau innovation enggak jalan, ini enggak ada gunanya kekayaan alam yang begitu besar,”

—Doktor Ilmu Ekonomi Unhas Makassar, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf

Barangkali sudah terlalu sering kita mendengar pejabat beretorika soal betapa Indonesia sebagai negeri yang kaya-raya. Beragam jenis sumber daya alam begitu banyak tersebar di permukaan tanahnya, bahkan terkandung di bawah laut dan memenuhi dalam buminya. Dalam tembang lawas disebutkan “orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu tanaman“.

Negeri ini sangat kaya. Tapi mengapa banyak rakyatnya yang hidup dalam garis kemiskinan. Bukankah konstitusi mengamanatkan kekayaan alam agar dikelola Negara demi sebesar-besar kesejahteraan rakyat?

Lantas kemana larinya hasil kekayaan yang selama ini dikelola negara, adakah yang salah dengan Indonesia?

Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Muhammad Syarkawi Rauf hadir dalam siniar Back to BDM untuk membahasnya bersama Budiman Tanuredjo.

Dunia tahu, kita tahu, bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya mineral, salah satunya nikel. Produksi nikel kita adalah yang terbesar di dunia. Hampir 50 persen kebutuhan nikel dunia dipenuhi oleh Indonesia.

Namun, dampak ekonomi dari keberadaan bijih-bijih nikel itu belum bisa optimal dirasakan oleh masyarakat. Syarkawi menyebut ini sebagai akibat dari belum dilaksanakannya hilirisasi nikel dengan rantai industri yang lebih panjang. Bijih nikel yang kita tambang masih banyak yang langsung diekspor ke negara luar, tanpa mengalami proses pengolahan di dalam negeri, sehingga harga jualnya lebih rendah.

“Pak Prabowo kemarin kan sudah mulai meresmikan industri manufaktur pembuat baterai mobil listrik, ini mudah-mudahan jalan terus. Bukan hanya di satu tempat, tetapi  berkembang berkembang berkembang terus ke tempat lain, sehingga kekayaan alam yang begitu besar di nikel ini bisa memiliki dampak yang besar terhadap sektor manufaktur kita,” kata Syarkawi.

Nikel, diketahui menjadi salah satu bahan dasar  pembuat jenis baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang kini menjadi tren kendaraan dunia lebih ramah lingkungan, menggantikan kendaraan-kendaraan konvensional berbahan bakar minyak.

Namun, sumber daya alam tak akan berarti apapun jika manusia yang mengelolanya hanya berorientasi pada bisnis, mencari untung, tidak bijaksana, dan tidak berorientasi pada kelestarian alam itu sendiri. Sebanyak apapun, sumber daya alam bisa habis jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, Syarkawi mendorong pemerintah mengubah strategi dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, dari yang semula mengandalkan hasil eksploitasi kekayaan alam berubah menjadi mengandalkan pada manufaktur.

“Satu (diperlukan) human capital, yang kedua adalah RnD (research and development)-nya harus jalan. Kalau innovation enggak jalan, ini enggak ada gunanya kekayaan alam yang begitu besar,” ujar Syarkawi.

Menjadi pertanyaan kemudian, ketika kekayaan alam negara ini begitu melimpah, kemudian Indonesia sudah 80 tahun merdeka atas Tanah dan Airnya, mengapa kemiskinan masih saja merajalela?

Jawaban Syarkawi sederhana, karena masyarakat kita terlalu dominan ada di sektor informal. Hal itu ditambah dengan tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah, masih banyak yang tidak lulus pendidikan dasar, sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

“Dengan struktur tenaga kerja seperti ini pasti dari sisi keterampilan pun susah. Dengan skill worker yang persentasenya kecil atau dengan skill yang tidak memadai ini sulit untuk mendapatkan pendapatan sesuai dengan yang diharapkan,” jelas Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2015-2018 itu.

Dominasi angkatan kerja berpendidikan rendah dan sedikitnya angkatan kerja berpendidikan tinggi juga berdampak pada melebarnya juran kesenjangan ekonomi yang ada.

Jadi, siapa yang salah?

Pertama adalah kesalahan kebijakan. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Melihat rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia, Presiden Prabowo menggagas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa dan ibu hamil, dengan tujuan para siswa bisa mendapatkan makanan bergizi sehingga kemampuannya dalam menyerap ilmu bisa lebih optimal. Sementara pada ibu hamil, diharapkan dapat mencegah mereka melahirkan anak-anak dengan kondisi stunting.

Angkatan kerja yang tidak berkualitas akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas bahkan bisa meningkatkan angka pengangguran. Maka, Syarkawi mengatakan sedari dini kualitas itu diupayakan pemerintahan Prabowo, salah satunya melalui program MBG.

“Oleh sebab itu, apa yang sudah dijalankan sekarang dengan MBG ini harusnya diperluas ke misalnya ibu hamil atau pranikah, sehingga benar-benar ada edukasi ke masyarakat kita, sehingga angka stunting ini bisa kita antisipasi,” jelas dia.

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia juga mendorong maraknya perusahaan jasa peminjaman uang secara online atau yang lebih kita kenal sebagai pinjol.

Terlepas dari beragam masalah yang ditimbulkan di balik tren pinjol, Syarkawi mengapresiasi kehadiran mereka yang harus diakui meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap dana segar secara mudah dan tanpa banyak persyaratan administrasi yang rumit sebagaimana di bank.

“Ini kan sangat efisien, cuma yang tidak benar itu adalah kalau ada sekelompok pelaku usaha di fintech landing ini atau peer to peer landing atau pinjol ini yang bersekongkol kemudian bersepakat untuk menetapkan suku bunga. Ini yang enggak benar,” sebut Syarkawi.

Seharusnya, perusahaan-perusahaan pinjol menetapkan suku bunga terendah sehingga bisa memenangkan pasar. Namun yang terjadi, mereka seolah bersepakat untuk menetapkan suku bunga tinggi yang mendekati batas atas yang telah ditentukan asosiasi, yakni 0,8 persen sehari.

“Ini yang diinvestigasi oleh KPPU, diduga kesepakatan ini sebagai tindakan kartel atau tindakan persekongkolan yang pasti merugikan konsumen,” ungkap Syarkawi.

Jadi, di satu sisi pinjol bisa menjadi penyelamat masyarakat yang membutuhkan dana cepat, tapi di sisi lain dia menyelamatkan dengan cara yang mencekik. Bunganya sangat tinggi. Ini masalah.

Serakahnomics

Pada peringatan Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23 Juli lalu, Presiden prabowo mengemukakan istilah “serakahnomics” dalam pidatonya.

Istilah itu ia gunakan untuk merujuk kondisi di Indonesia saat ini, di mana sejumlah kecil oknum secara serakah menguasai sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama rakyat.

“Serakahnomik itu ada benarnya, karena penguasaan aset ekonomi kita memang hanya terkonsentrasi di mungkin kurang dari 1 persen orang Indonesia. Dan saya kira ini yang membuat Pak Prabowo gelisah. Karena kalau strukturnya seperti ini, kelas menengah ini tidak tumbuh. Kita cita-cita Indonesia (Emas) 2045, ini pasti sulit dan hampir mustahil bisa kita capai dengan struktur yang seperti itu. Oleh sebab itu serakahnomics ini terminologi yang pas menurut saya,” kata Syarkawi mengomentari istilah serakahnomics dari Prabowo.

Lebih lanjut, pihak yang mendominasi pasar pasti menguasai perekonomian. Mereka bisa saja melakukan penyalahgunaan kemampuan itu untuk mendikte pasar, menentukan harga yang tinggi, sehingga mencekik konsumen. Dengan istilah lain, mereka telah mengeksploitasi pasar. Itu semestinya tidak boleh dilakukan.

“Mendikte pasar itu dengan cara menaikkan harga yang tidak wajar, sehingga dibayar oleh konsumen pada harga yang tidak wajar. Ini yang menghisap masyarakat kecil. Ini yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai serakahnomik. Sudah di posisi dominan, sudah menguasai sebagian besar perekonomian, tetapi setelah dia menguasai (justru) melakukan abuse of market power,” sebut Syarkawi.

Jika Presiden ingin menyasar para penguasa pasar ini agar tidak lagi serakah mengeksploitasi rakyat yang menjadi konsumennya, maka Syarkawi berpendapat kita semua harus mendukung Prabowo dalam hal ini.

Jika serakahnomics ini bisa diatasi, maka sistem ekonomi dan model persaingan bisnis dalam perekonomian Indonesia bisa diperbaiki, lahir kompetisi antar produsen yang bisa mendorong mereka melakukan inovasi, dan pada akhirnya bisa menguntungkan pasar atau konsumen.

Saat ini, banyak pihak swasta yang tidak mau menganggarkan dana perusahaan untuk RnD. Alasannya satu, karena tidak ada persaingan. Untuk apa buang-buang uang untuk sesuatu yang tidak diperlukan, jika bisnis seperti biasanya saja sudah laku dan untung.

“Tetapi kalau Pak Prabowo membenahi persaingan di setiap industri, kemudian perusahaan-perusahaan besar didorong untuk compete satu sama lain, insentif untuk innovate itu pasti ada, mendorong efisiensi pasti ada. Karena yang akan laku di pasar adalah perusahaan yang bisa efisien, bisa menjual pada harga yang terbaik,” jelas Syarkawi yang merupakan dosen di Unhas Makassar.