“Presiden Jokowi akan bekerja untuk PSI. Ia bukan presiden pertama yang bersanding dengan partai. Megawati mengendalikan PDIP, Prabowo memimpin Gerindra, SBY membangun Partai Demokrat, dan kini Jokowi menggunakan PSI. Empat presiden, empat poros kekuasaan, tapi satu pola yang berulang: Partai belum jadi alat rakyat, tapi perpanjangan kekuasaan elit. yang muncul adalah wajah partai sebagai kartel, menutup kompetisi, menyaring kader berdasarkan loyalitas dan kedekatan, dan menjadikan rakyat sekedar objek politik. Partai dan rakyat terputus. Politik menjadi korporasi kekuasaan, bukan ruang perwakilan. Jika tidak ada upaya serius menyambungkan kembali partai dengan rakyat, maka demokrasi ini hanya akan menjadi ilusi prosedural, di mana suara dipungut tapi tak pernah didengar,”

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo hadir dan berbicara dalam Kongres PSI 2025 di Solo pada 19 Juli lalu.

Meski tidak bergabung secara formal sebagai kader atau dewan pembina PSI, dalam kesempatan itu, Jokowi dengan gamblang menyatakan akan mendukung penuh partai yang dipimpin bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk menjadi sebuah partai politik yang besar dan diperhitungkan di masa depan.

“Saya akan full mendukung PSI…. Saya akan bekerja keras untuk PSI,” kata Jokowi yang disambut gemuruh suka cita dari para kader PSI yang hadir.

Pertanyaanya, mengapa Jokowi “bermain” di PSI? Mengapa bukan partai politik lain? Dan dari kedekatan PSI-Jokow, siapa yang lebih diuntungkan?

Satu Meja The Forum KompasTV  (23/7/2025) yang mengusung tema “PSI, Kendaraan Politik Jokowi?” membahasnya bersama sejumlah narasumber di studio.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut PSI hari ini sangat identik dengan Jokowi, sekali lagi meskipun Jokowi tidak menjadi anggota dari partai yang baru saja mengubah logonya dari bunga mawar menjadi gajah itu.

Sejak Jokowi berpisah jalan dengan PDIP, PSI hadir mengusung ideologi “Jokowisme”. PSI dikenal sebagai partai yang selalu mendukung politik Jokowi, sekalipun tidak ada di jajaran partai DPR. Gayung bersambut, Jokowi sendiri sudah terang-terangan akan bekerja keras untuk PSI. Terlebih, putranya juga kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI untuk periode 2025-2030.

“Ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato politik secara terbuka, bagi saya itu hanya mengonfirmasi bahwa sejak awal sebenarnya PSI itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah PSI. Per hari ini Jokowi itu adalah imam besar politiknya PSI, tak lain dan tak bukan,” kata Adi Prayitno.
Analisis Adi soal Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokiwi dibenarkan oleh Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro. Sejak lama kita sudah bisa melihat bagaimana PSI mengasosiasikan partainya dengan sosok mantan Wali Kota Solo itu.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pengasosiasian itu mendatangkan keuntungan bagi PSI? Karena pada kenyataannya, meski sudah membawa-bawa sosok Jokowi dan dipimpin oleh putra Jokowi sejak September 2023, PSI tidak berhasil mendapatkan suara yang cukup untuk bisa mengantarkannya masuk ke DPR pada pemilu 2024.

“Kalau pengalaman empirik menunjukkan sebetulnya partai akan besar atau kecil itu tidak semata-mata tergantung pada sosok satu orang, tapi tergantung pada seberapa besar infrastruktur yang dibangun oleh partai Itu. Kita juga mencatat, selama ini partai baru yang bisa masuk ke parlemen itu baru Nasdem. Setelah Nasdem enggak ada lagi partai baru,” ungkap Siti.

Mungkin PSI melakukan kalkulasi tersendiri, jika Jokowi ada di pihaknya, maka akan menggenjot jumlah pemilih, khususnya potensi lonjakan swing voters.

Namun sekali lagi, besar kecilnya partai tidak mungkin hanya dipengaruhi oleh swing voters semata, apalagi hanya mengandalkan figur satu orang saja.

Pemilu 2024, Jokowi masih menjabat Presiden, Kaesang masih anak Presiden, dengan dukungan kekuasaan, PSI kalah. Lalu bagaimana dengan 2029 di mana Jokowi tak lagi memiliki akses kekuasaan itu? Akankah jalan PSI mencapai kemenangan semakin sulit untuk direalisasikan?

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai langkah Jokowi menempelkan dirinya pada PSI,terisnpirasi dari para presiden pendahulunya. Ada Megawati dengan PDI Perjuangan, SBY dengan Demokrat. Ia pun ingin memiliki pengalaman serupa.

Namun, Hanta menyebut ada perbedaan mendasar yang tidak bisa menyejajarkan Jokowi dengan Mega dan SBY.

“Demokrat itu didirikan SBY, kemudian PDIP dan Megawati itu ketika mereka belum menjadi presiden dan kemudian menjadi presiden. Sementara di PSI saat ini, Pak Jokowi ini bukan presiden lagi, mantan presiden. Jadi agak berbeda,” jelas Hanta.

Status mantan itu membuatnya tak lagi sekuat dulu dalam konteks kekuatan politik. Namun, Jokowi tetaplah Jokowi, namanya masih terus populer dan dibicarakan orang, sekalipun kursi kepresidenan sudah hampir satu tahun ia tinggalkan.

Nama besar Jokowi inilah yang mungkin diharapkan PSI dapat mendorong partai mereka melesat lebih jauh. Tapi selain itu, Jokowi juga masih memiliki jejaring politik yang kuat dan relawan pendukung yang solid.

“Dan satu lagi, mungkin yang diharapkan (PSI dari Jokowi), bacaan saya adalah kita tahu bahwa Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan, presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini yang mungkin ingin dikapitalisasi ketika PSI ingin memigrasikan (Jokowi). Jadi, ada daya dorong ‘menggembosi’ basis-basis PDI Perjuangan,” sebut Hanta, sekalipun menurutnya itu akan sangat sulit untuk dilakukan.

Pendiri PSI, Jeffrey Geovanni mengatakan partainya harus berhasil mendapatkan “darah keluarga Jokowi”, bisa anaknya, syukur-syukur Jokowi itu sendiri yang masuk dalam PSI. Ia akan merengek-rengek pada Grace Natali untuk bertemu dengan Jokowi. Jika tidak, ia menyebut lebih baik PSI ditutup saja.

Menanggapi itu, Adi Prayitno menyebut mengakuisisi Jokowi bisa jadi merupakan jurus terakhir PSI untuk bisa menjadi partai parlemen.
“Bagi PSI sepertinya setelah mendiagnosa begitu banyak persoalan politik internal yang terjadi tidak pernah lolos ke parlemen, satu-satunya jawaban adalah dengan cara mengakuisisi Jokowi sebagai kiblat politik mereka. Kalau mau jujur sih sebenarnya itulah yang saya kira solusi mentok dari PSI lolos ke parlemen dan (peluangnya) besar adalah dengan Pak Jokowi,” sebut dia.

Dan inilah saat-saat di mana ‘kesaktian politik seorang Joko Widodo akan diuji. Jokowi dikenal sebagai petarung politik yang andal. Ia tidak pernah kalah dalam pemilihan umum yang ia ikuti. Pilkada Solo, berhasil. Pilgub DKI Jakarta, berhasil. Pilpres 2 periode, juga berhasil. Bahkan ketika anaknya, Gibran maju dalam Pilpres 2024 juga berhasil.

Jika pada kemenangan-kemenangannya di masa lalu ia masih bergabung dan didukung kekuatan PDIP atau berkuasa sebagai seorang presiden, kini hal itu sudah tak ada lagi. Jokowi saat ini adalah tentang kekuatan dirinya sendiri. Maka, seberapa kuat daya tarik seorang Jokowi benar-benar akan diuji di pemilu 2029 nanti.

“Apakah PSI setelah bersama dengan Jokowi di saat Jokowi tak lagi jadi presiden dan tak lagi bersama dengan PDIP—kesaktian itu akan bertuah atau tidak. Bagi saya, satu-satunya kekuatan politik Jokowi yang bisa diukur dalam waktu dekat adalah (bisa) meloloskan PSI di parlemen atau tidak. Kalau lolos parlemen, pasti orang mengatakan Jokowi masih sakti, tanpa PDIP dan tanpa jadi presiden sekalipun. Tapi sebaliknya, kalau PSI enggak lolos ke parlemen, maka akan terjadi bulian yang berlipat ganda dan semakin dahsyatullah alaik bulian-buliannya,” papar Adi.

Paradoks PSI dan Jokowi

Selama ini, PSI mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah partai yang terbuka, bahkan super terbuka (Super Tbk). PSI juga mengklaim dirinya bukan sebagai partai keluarga. Namun, realitas tak sesuai dengan narasi yang digaungkan.

Melihat fakta ini, Adi mengaku tak pernah kaget dengan retorika yang selalu disampaikan orang-orang di PSI. Ia menyebut, seringkali yang terjadi adalah kebalikan dari perkataannya.

“Misalnya dulu kita melihat bahwa PSI itu adalah partai yang menolak politik dinasti, tapi dalam praktiknya dalam banyak hal mengonfirmasi bahwa politik dinasti juga terjadi pada PSI. Ketika bicara tentang partai terbuka dalam banyak hal, memang tidak lebih dari sekedar jargon-jargon yang cukup disampaikan kepada publik, meski pada level implementasinya itu jauh panggang dari api,” jelas Adi.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menyebut ini sebagai paradoks yang sangat nyata. Jika PSI sudah mengasoiasikan diri sebagai Jokowi, bagaimana bisa mereka mengatakan partainya sebagai partai yang super terbuka?

“Pertanyaannya, di mana super terbukanya? Menurut saya tidak koheren, tak memiliki kepaduan. Kalau sebuah narasi itu koherensi hilang, artinya ada sesuatu yang menarik untuk kita pertanyakan,” jelas Gun Gun.

Selain super terbuka dan bukan partai keluarga, Jokowi yang kini sudah terlanjur diasosiasikan sebagai PSI juga menyebut partai itu bebas dari kepemilikan elit.

“Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama,” Kata Jokowi.

Namun pada kenyataannya, hasil pemungutan suara yang dilakukan secara digital ternyata menghasilkan putranya sendiri sebagai Ketua Umum PSI.

Siti Zuhro pun mempertanyakan mengapa hal demikian terjadi setelah disebutkan PSI bukan partai kekeluargaan, semua memiliki hak yang sama, dan sebagainya. Ini menambah panjang deret inkonsistensi pernyataan Jokowi yang kerap bertolak belakang dengan tindakannya.

Konsekuensinya tentu akan membuat makin banyak orang kehilangan kepercayaan padanya.

“Kalau memang ini partai terbuka, partai modern, itu jauh dari yang namanya patronase, kompetisi kontestasi di internal partai itu akan terjadi secara sehat. Jadi tanpa pandang bulu lah ya siapa yang paling kompeten,” ujar dia.

Merotokrasi seharusnya berjalan, setiap kader berpotensi harus diberi kesempatan yang sama.

Partai politik seharusnya menjadi pameran atau wajah dari demokrasi di sebuah negara. Proses kepemimpinan di dalamnya seharusnya jauh dari nepotisme dan dinasti kekuasaan.

“Lah kita masih menyaksikan sama, sami mawon. Kita tidak melihat ada kebaruan, bahwa (rupanya) patronase itu semakin kental,” tandas Siti.

Gun Gun juga melihat adanya paradoks lain pada PSI yang sebelumnya selalu menjaga batasan afiliatif dengan politik figur. Partai itu tidak mau mengidentikkan organisasinya dengan figur tertentu. Tapi kini semua telah berbalik semenjak PSI dan Jokowi semakin dekat hubungannya.

“Realitas politik hari ini batasan afiliatif pada figur itu menjadi sangat kuat ketika ada politik asosiatif yang kuat antara PSI dengan Pak Jokowi. Saya melihat institusionalisasi politik yang kemarin dibangun itu mengalami yang disebut dengan adjustment atau penyesuaian,” jelas Gun Gun.

Hal ini membuat PSI kini tak lagi berbeda dengan partai-partai politik lain yang mengandalkan kefiguran untuk mendapatkan elektoral.

Terkait pernyataan PSI bukan partai keluarga yang beberapa kali terlempar dari mulut Jokowi, Gun Gun mengatakan hal itu berkaitan dengan rusaknya hubungan Jokowi dengan partainya terdahulu, PDI Perjuangan. Diakui atau tidak, pernyataan soal PSI bukan partai keluarga tentu diarahkan pada PDIP yang selama ini terus dipimpin oleh trah Soekarno.

“Kalau lihat politik hari ini kan tidak bisa dipisahkan juga dari sekuen sebelumnya. kita bisa melihat Pak Jokowi sebelumnya di PDI Perjuangan, sehingga secara psikopolitis pernyataan Pak Jokowi itu tentu ditunjukkan pada konstelasi yang terjadi di PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Hubungan antara Jokowi dengan PDIP memang merenggang sejak Pilpres 2024, bahkan sejak beberapa waktu sebelumnya. Kondisi inilah yang lantas menjadikan keduanya memiliki hambatan psikologis untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.

Kini, secara politik asosiatif Jokowi adalah PSI, dan PSI adalah Jokowi, maka dapat dipastikan akan ada imbas yang didapatkan oleh PSI, berkaitan dengan hambatan psikologis dengan PDIP yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana hubungan antara Megawati, Jokowi, dan Prabowo yang ketiganya masih belum bisa duduk bersama dalam satu meja, karena ada hambatan berupa hubungan yang rusak antara Mega dan Jokowi, meski dengan Prabowo, keduanya sama-sama memiliki hubungan yang baik.

Maka tak heran ketika kini banyak yang mengartikan logo baru PSI berupa gajah merupakan representasi perlawanan, minimal rivalitas terhadap PDI Perjuangan yang berlogo kepala banteng. Dengan kata lain, Jokowi melawan Megawati.

Akhirnya, dari kedekatan yang telah terbangun antara PSI dan Jokowi, siapa pihak yang paling diuntungkan?

Gun Gun menganalisis PSI membutuhkan figur Jokowi untuk mendongkrak suara dan merengkuh kemenangan. Bukan hal aneh, PSI sudah dua kali kalah dalam pemilu 2019 dan 2024. Suaranya hanya 3 persen di pemilu terakhir.

“Saya lihat ada perubahan strategi dari sales oriented party ke market oriented party dari sisi political marketing. Jadi dia mencoba untuk melakukan semacam penyesuaian dan penyesuaian itu jatuhnya adalah pada figur yang mungkin dilihat ini yang seringkiali menjadi magnet elektoral,” jelas dia.

Sementara itu, setelah dipecat dari PDIP, Jokowi sebagai seorang politisi memerlukan kendaraan agar ia bisa terus berlaga dalam dunia politik nasional. Dan PSI menjadi jawaban, bukan partai lainnya.

Kendaraan politik tidak diartikan persis untuk kepentingan dirinya secara praksis, tapi untuk mendukung Gibran di Pilpres 2029 nanti.

Hanta Yuda menyebut secara ideologi, DNA Jokowi memang paling cocok dengan PSI dan PDIP, keduanya merupaka  partai yang ada di spektrum kiri, beraliran nasionalis.

Faktor selanjutnya mengapa PSI, karena partai baru itu masih minim figur yang kuat secara eksternal.

“Memang ada figur Mas Jeffrey Giovanni di internal, tetapi mereka belum memiliki figur yang memiliki magnet elektoral untuk menarik suara di luar,” ujar Hanta.

Terakhir, PSI dijadikan pilihan karena bertujuan untuk menggeser basis pemilih yang ceruknya beririsan dengan PDIP yang lebih mudah ditarik ke PSI ketimbang pemilih Golkar atau partai yang lainnya. Kembali, karena spektrum PSI dan PDIP sama, sementara yang lain sudah berbeda.

Sudah sedekat itu, namun Jokowi tak juga menyatakan sikap bergabung dengan PSI secara resmi. Gun Gun membaca hal ini sebagai strategi pertahanan diri Jokowi di arena permainan politik.

Maksudnya, dengan tidak secara resmi bergabung, maka Jokowi tidak memiliki batasan ruang jelajah komunikasi politik ke partai yang lain.

“Ini saya lihat sebagai mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi setelah turun tidak lagi menjadi presiden. Jadi, PSI butuh magnet elektoral Pak Jokowi sedang memainkan yang disebut mekanisme pertahanan diri. Karena sadar tidak sadar, Pak Jokowi sekarang berada dalam situasi turbulens, banyak sekali tekanan politik, serangan politik, delegitimasi politik pada posisi Pak Jokowi. Karena Jokowi tidak hanya dibaca sebagai Pak Jokowi, tapi sebagai sebuah lokomotif dari kekuatan politik yang mungkin saat ini eksis atau di masa mendatang,” pungkas Gun Gun

Jadi bisa dirarik benang merah, bahwa hubungan yang terjalin antara PSI dan Jokowi adalah simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.