Budiman Tanuredjo

Lantai tujuh Gedung Karol Wojtyla, Kamis 17 Juli 2025, di kawasan kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta menjadi saksi peluncuran buku Cum Omni Humilitate-Tantangan Kepemimpinan Kontemporer. Buku itu didedikasikan untuk “merayakan” ulang tahun ke-75 Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.

Buku itu berisi esai dari sejumlah dosen mengenai kepemimpinan pastoral Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo. Seorang penulis yang bukan dari kalangan Atmajaya adalah pemikir kebhinekaan Sukidi Mulyadi, PhD. Buku yang belum beredar itu dibahas tiga penulis yakni Prof Clara RP Ajisukmo, Agustinus Prasetyantoko, PhD, dan Sukidi sendiri. Bincang buku dihadiri antara lain oleh Uskup Agung Jakarta Suharyo, Erry Seda, dan sejumlah dosen.

Bagi saya, kampus Atmajaya terasa pas menjadi tempat peluncuran buku Cum Omni Humilitate yang dalam bahasa Indonesia punya arti: “Dengan segala kerendahan hati.” Atau jika ditarik lebih luas Cum Omni Humilitate yang berasal dari teks kitab suci berarti : “Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.”

Atmajaya yang berada di kawasan Semanggi punya ikatan emosional dalam perjalanan bangsa. Pada 13-14 November 1998 kampus Atmajaya menjadi pusat gerakan mahasiswa dan pengunjuk rasa menentang Sidang Istimewa MPR. Kampus itu dikepung militer ditembaki. Bernardus Realino Norma Imawan (Wawan), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya, Jakarta, tewas bersama sejumlah mahasiswa lain. Wawan, putra dari Katarina Sumarsih dan Arief Priyadi, adalah anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Wawan tewas ditembus timah panas saat akan menolong rekannya.

Pada Mei 1998, bangsa ini memasuki era baru yang bernama reformasi. Peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Wawan dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Namun, siapa penembak Wawan, tetaplah gelap. Tetaplah misteri. Impunitas terjadi. Namun kini, 27 tahun kemudian, reformasi berbalik arah dan kembali ke era tahun 1998-an. Dan sejarah akan ditulis ulang.

Perjuangan reformasi di negeri ini belum banyak membawa hasil. Meski ada juga yang berhasil. Sebagaimana dipaparkan Sukidi dalam esai Kardinal Bela Rasa, “Salah satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi yang membuat masyarakat terbelah antara mereka yang kaya dan miskin (a devided society).

“Pendapatan 358 orang terkaya di dunia sebanding dengan dua miliar tiga ratus lima puluh juta orang miskin,” demikian rasa kepedihan Kardinal Suharyo saat menguraikan ketimpangan global yang juga menjadi kerisauan Paus Fransiskus. Indonesia tidak terpisah dari ketimpangan global.

Ketimpangan yang naik menampar wajah Indonesia yang awalnya didesain sebagai negara bersendikan pada spirit gotong-royong untuk kesejatheraan bersama. Namun, setelah hampir 80 tahun merdeka, Indonesia ditandai kesejahteraan yang elitis, jauh dari pemerataan. Spirit keadilan sosial dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai janji kemerdekaan, menjadi proyek keindonesiaan yang sepenuhnya terabaikan.

Menurut data Bank Dunia, 194 juta orang Indonesia miskin!

Berdasarkan data dan realitas empirik itulah, inspirasi berbela rasa yang kerap digaungkan Uskup Agung Jakarta Suharyo menemukan relevansinya. Berbela rasa terhadap kaum papa, berbela rasa pada fakir miskin, berbela rasa terhadap kaum terpinggirkan, perlu dikembangkan menjadi gerakan sosial untuk melepaskan bangsa ini dari penjara kemiskinan. “Kemiskinan adalah luka bangsa,” ujar Sukidi dalam bincang buku tersebut.

Etika bela rasa adalah kata kunci menyikapi situasi bangsa yang tintrim. Tintrim adalah diksi yang kerap saya gunakan untuk menggambarkan situasi negeri ini dimana ada harapan, tapi banyak kecemasan. Ada kepastian tapi lebih banyak ketidakpastian. Situasi psikologi tak menentu. Situasi negeri ini tidaklah seperti keindahan pameran kemewahan yang ditunjukkan pejabat dalam media sosial mereka.

Integritas atau satu katanya ucapan dan perbuatan adalah kata kunci kedua yang disampaikan Prasetyantoko menyikapi situasi kebangsaan. Kini, kemunafikan bangsa kian tertanam begitu dalam di sebagian elite Indonesia. Kemunafikan pernah diidentifikasi Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan tahun 1977-an di Taman Ismail Marzuki dan menimbulkan polemik soal Manusia Indonesia.

Pemimpin yang melayani bukan dilayani adalah kata kunci ketiga yang disodorkan Clara untuk menjadi cermin bagaimana menziarahi kehidupan yang tak menentu.

Bela rasa, integritas, dan pemimpin yang melayani disampaikan Sukidi, Prasetyantoko dan Clara yang dilekatkan pada Uskup Agung Jakarta Suharyo. Tapi sebenarnya ketiga hal itulah yang diharapkan dimiliki pejabat publik di negeri ini…..

Sayangnya itulah yang susah dicari…