“…Bapak itu jangan dibiarkan hidup dalam istana di atas awan dengan kereta kencana. Ya betul, dia sedang di atas awan, di atas kereta kencana, tapi kita juga ingatkan, ‘di bawah’ ini jika tidak terselamatkan akan terjadi hal-hal yang bisa merobohkan awan dan memporak-porandakan kereta kencananya,”

—Guru Besar di St. Petersburg State University-Rusia, Connie Rahakundini Bakrie

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bergulir selama beberapa bulan lamanya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai pihak pengusul pun telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak awal Juni 2025.

Sayangnya, hingga kini surat tersebut belum mendapatkan respons apapun dari DPR dengan berbagai alasan.

Dalam siniar Back to BDM, Guru Besar bidang Hubungan Internasional di St. Petersburg State University Rusia, Connie Rahakundini Bakrie mengutarakan berbagai hal terkait dengan usulan pemakzulan Gibran yang masih hangat menjadi perbincangan publik.

Sebagai seorang pengamat militer, Connie melihat ada kekhawatiran tersendiri di kalangan purnawirawan TNI terkait kondisi bangsa dan negara jika Gibran tetap ada di posisinya sebagai Wakil Presiden. Kekhawatiran itulah yang mungkin melatarbelakangi mereka untuk mengusulkan pemakzulan wapres ke DPR.

“Mungkin mereka khawatir kalau terjadi sesuatu dengan negara ini atau dengan pemimpin negara ini, misalnya Pak Prabowo (berhalangan tetap), apakah sudah tepat Gibran akan memimpin?” kata Connie.

Kekhawatiran lain dimungkinkan terkait ayah dari Gibran yang memiliki riwayat mengubah konstitusi demi kepentingan kekuasaan pribadi. Jika Gibran dibiarkan tetap dalam kekuasaan, “dosa” yang sama bukan tidak mungkin akan terukang.

“Misalnya saja nih Pak Prabowo dua kali dan Gibran dua kali, di hari mereka selesai itu Jan Ethes (putra Gibran) sudah umur berapa? Loh, bisa saja kan kalau hari ini kakeknya (Jokowi) bisa membenarkan bapaknya (Gibran), ya besok bapaknya bisa membenarkan anaknya (Jan Ethes) lagi kan,” sebutnya.

Segera Putuskan

Connie berharap DPR segera merespons dan mengeluarkan keputusan yang tegas terkait usulan pemakzulan Gibran ini. Segera tolak jika memang ingin menolak usulan pemakzulan, segera kabulkan jika memang kehendak DPR mengarah pada menyetujui usulan para purnawirawan.

Ia mendesak DPR untuk tidak terlalu lama berselancar dalam gelombang yang panjang. Menunda keputusan hanya akan merugikan semua pihak, termasuk Gibran itu sendiri.

“Enggak fair juga dong buat Gibrannya.To be or not to be saja lah. Kalau memang memutuskan dia, kenapa dia berhak untuk terus. Tapi kalau tidak, itu juga jelas (alasannya),” tegas Connie.

Jika ini terus dibiarkan menggantung, Gibran akan terus merasa terancam, karena dihantui kemungkinan bisa terjungkal kapanpun. Kemudian Prabowo akan merasa sungkan dan tidak nyaman dengan gonjang-ganjing posisi wakilnya, karena bagaimana pun Gibran adalah putra Jokowi, mantan Presiden yang kekuatannya ia “pinjam” di pertarungan Pilpres 2024.

“Jadi kita harus membantu Pak Prabowo juga Gibran (dengan mendesak DPR) bahwa ‘nih statusmu tuh begini sebenarnya’,” sebutnya.

Dan pihak yang juga turut dirugikan adalah masyarakat, karena hak-hak dan kepentingan mereka akan terabaikan ketika pemerintah dan DPR terus terganggu dengan isu pemakzulan. Pemerintah tidak bisa fokus bekerja dan menyelesaikan permasalahan yang secara langsung berdampak kepada rakyat. Jangan sampai permasalahan ini terus dipelihara hingga 2029.

Berbicara aturan konstitusi,  proses pemakzulan saat ini memang lebih sulit dibandingkan pemakzulan di masa lalu, di mana hanya membutuhkan keputusan MPR untuk bersuara.

Kini, untuk bisa menggulingkan presiden atau wakil presiden, diperlukan suara bulat dari 3 lembaga negara yang berbeda, yakni DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  dan Mahkamah Konstitusi (MK), itupin melalui  prosedur yang tidak sederhana.

“Kalaupun sulit, harus kita selesaikan. Apapun, karena kalau tidak, enggak mungkin kita terus berpanjang-panjang sampai 2029 kemudian seterusnya hanya meributkan hal ini,” sebut Connie.

Alasan-alasan yang disampaikan DPR sejauh ini terkesan begitu normatif, belum membacakan surat karena antre, karena belum masuk ke meja pimpinan, dan sebagainya. Connie tidak menutup kemungkinan alasan-alasan itu memang benar adanya, tapi bukan tidak mungkin pula alasan itu hanya sekadar alasan.

Tidak ada yang tahu bagaimana gejolak antar fraksi yang terjadi di internal DPR terkait isu ini.

Untuk itu, ia berharap DPR menjadi lembaga yang terbuka kepada publik. Siapa yang setuju dan tidak setuju, sampaikan saja apa adanya. Begitu pula dengan alasan di baliknya. Sampaikan lah secara terbuka.

“Kan ini negara katanya demokrasi, kalau demokrasi kan katanya kita berdialektika, betul enggak, ya sudah terjadilah dialektika itu,” ucap penulis buku “Mimpi Peradaban Menuju Kelahiran Bangsa Berkesadaran” itu.

Melihat komposisi partai di DPR yang sebagian besar mendukung kekuasaan, maka sulit rasanya membayangkan mereka akan mendorong agar surat pemakzulan segera mendapat respons. Hitam di atas putih, hanya PDIP dan Nasdem yang tidak bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran, meski keduanya sama-sama mengaku mendukung pemenrintahan yang dipimpin Prabowo itu.

Jika sudah begini, siapa yang bisa diharapkan “menendang bola” sehingga proses pemakzulan bisa dilanjutkan?

Connie menyebut satu nama, Sufmi Dasco Ahmad.

Alasannya sederhana, Dasco adalah petinggi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR yang disebut memiliki kedekatan lebih dengan Prabowo. Misalnya, ketika hendak masuk pesawat kepresidenan untuk melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu, Prabowo berbincang cukup panjang bukan dengan Gibran, tapi Dasco.

Bagi Connie, itu adalah tanda yang sangat jelas dan penting untuk dicermati bahwa secara simbolik Prabowo lebih percaya dan dekat dengan Dasco ketimbang Wakilnya.

“Sudah, saya berharap Pak Dasco lah yang bisa menendang. Harus dari sana. Enggak mungkin dong PDIP yang nendang atau Nasdem. Secara logic aja kan enggak mungkin. Mereka juga akan nunggu dulu,” demikian Connie menganalisis.

Tak hanya gerak DPR, upaya pemakzulan ini juga membutuhkan adanya keinginan politik atau political will dari Presiden. Dan sejauh ini, Connie melihat Prabowo memiliki keinginan itu. Sayangnya, Presiden tidak didukung orang-orang sekitarnya.

Maksudnya, ia tidak dikuatkan dan diyakinkan bahwa, tidak apa mengambil satu langkah yang tegas, termasuk melengserkan Gibran, toh segala sesuatu memiliki risiko dan ancamannya masing-masing.

“Siapa yang bisa mengarahkan Pak Prabowo, bahwa ini loh Pak, risiko. Jadi, Bapak itu jangan dibiarkan hidup dalam istana di atas awan dengan kereta kencana. Ya betul, dia sedang di atas awan, di atas kereta kencana, tapi kita juga ingatkan, ‘di bawah’ ini jika tidak terselamatkan akan terjadi hal-hal yang bisa merobohkan awan dan memporak-porandakan kereta kencananya,” jelas Connie.

Hal lain, salah satu orang yang menandatangani untuk mengajukan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR adalah mantan Wakil Presiden RI, Tri Sutrisno. Connie berharap DPR mempertimbangkannya dan menjadikan salah satu dasar untuk memberi respons cepat.

“Beliau itu tokoh bangsa, mantan wapres, dan kita tahu kita menghormati dia sebagai Ayah Bangsa juga, ya dengarkan dong. Kalau surat it’s for you, then you have to decide something atau respons,” ujar Connie.

Jika DPR hingga saat ini belum bisa memutuskan, karena tersandera kepentingan tertentu, tidak memiliki keberanian terhadap pihak yang memiliki kekuasaan di atasnya, atau menyimpan ketakutan lain. Maka Connie sungguh berharap mereka berani melawan tiran dalam bentuk ketakutan yang ada dalam diri atau institusi mereka sendiri dan bersuaralah sesuai dengan apa kata hari nurani.

Keberanian melawan rasa takut itu harus dilakukan demi kebaikan bangsa juga negara Indonesia.

“Jadi kalau saya bilang, lawan tiran dalam diri, termasuk tiran dalam diri para petinggi DPR. Yang kita lagi pertaruhkan kan negara kita, enggak mungkin kita jalan terus dengan ketidakpercayaan pada pemimpin,” ungkap Connie.

Jika pada akhirnya DPR memutuskan menolak usulan pemakzulan Gibran, maka boleh saja. Namun Connie mengingatkan, itu akan menjadi luka yang selamanya melekat pada satu negara bernama Indonesia. Tercatat abadi, konstitusi negara ini bisa diatur sesuai kehendak pemimpinnya, kapanpun, karena tidak ada yang berani untuk menghentikannya.

Rakyat Jangan Diam

Melihat situasi politik dan pemerintahan yang sudah demikian rumit di mana kekuasaan bisa memegang kendali atas keputusan dan kebijakan, Connie mengatakan anggapan “bangsa tergantung kemana pemimpin membawanya” harus dibalik menjadi “pemimpin tergantung pada apa kehendak rakyatnya”.

Intinya, masyarakat tidak boleh pasif dan diam dalam ketakutan ketika memiliki pemimpin yang tidak bisa membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

Kita harus berani bersuara demi kebaikan bangsa dan negara.

“Kepada semua masyarakat Indonesia, saya imbau jangan diam-diam saja, aya naon aya naon, ini something happen. Orang partai akan bicara demi partainya, betul enggak? Atau yang sedang menjabat (bicara) demi jabatannya. Tapi kalau kita, bisa (bicara) mengarahkan demi negara, demi NKRI-nya, demi keberlangsungan Indonesia ke depan, harusnya bisa,” kata dia.

Oleh karena itu, jangan pernah takut mengutarakan kebenaran, sekalipun jalan perlawanan begitu berbahaya dan penuh risiko. Connie mengatakan semua ketakutan itu letaknya ada di dalam diri kita sendiri. Dan hajya kita yang bisa mengalahkannya.

Sebagai orang yang memiliki pemahaman lebih, maka Connie meyakini dirinya juga siapapun yang sama sepertinya, memiliki kewajiban untuk bersuara lantang dengan berdasarkan hati nurani.

Suara ini diharapkan bisa mencerahkan jutaan individu lain yang level pemahamannya ada di bawah mereka. Tujuannya satu, agar kebenaran terus disuarakan, dan kebenaran mendapatkan tempat seluas-luasnya.

“Jangan buzzer yang dibayar terus ngomong apa. Ini kita bicara para guru besar, para akademisi, para pemikir, para filsuf, para tokoh yang mau bersuara benar, memang itu harus bersuara benar, karena satu banding sekian itulah yang harus kita kejar,” pungkasnya.