“…pimpinan DPR nanti akan berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, itu akan dilanjutkan kepada fraksi-fraksi, kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas seperti apa. Tentu ini akan bergulir. Ini masih sangat panjang sekali,”
—Ketua DPP PDIP Sukur Nababan
Usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di tengah masyarakat, terutama setelah Forum Purnawirawan TNI sebagai penggagas, mengirimkan surat resmi permohonan pemakzulan Gibran ke DPR-RI dan saat ini surat telah diterima Pinpinan DPR.
Untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden harus melalui mekanisme panjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, termasuk melalui DPR dan MPR.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut berkirim surat ke DPR adalah hak setiap warga negara dan sudah menjadi kewajiban DPR untuk menerimanya. Namun, apakah ditindaklanjuti atau tidak sebuah surat aspirasi, semua tergantung pada keputusan di internal DPR itu sendiri.
“Tentu akan kembali kepada mekanisme yang ada di DPR. Apakah substansinya betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan yang ada? Nanti pasti akan dikaji oleh teman-teman di DPR,” kata Qodari dalam program Satu Meja The Forum KompasTV (4/6/2025).
Sepaham dengan Qodari, Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan juga mengamini bahwa itu adalah hak setiap rakyat untuk mengadukan aspirasinya kepada wakil mereka di Senayan. Namun apakah ditindaklanjuti atau tidak, semua itu akan melalui mekanisme panjang dan tidak bisa dipastikan sekarang.
“Terlalu dini kalau misalnya saya sampaikan ini akan di-follow up atau tidak karena ini masih sangat panjang sekali, bisa dibahas bisa tidak. Tentu pimpinan DPR nanti akan berdiskusi. Setelah selesai berdiskusi, itu akan dilanjutkan kepada fraksi-fraksi, kemudian nanti fraksi-fraksi akan membahas seperti apa. Tentu ini akan bergulir. Ini masih sangat panjang sekali,” papar Sukur.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno surat yang dikirimkan para purnawirawan TNI ke DPR juga isu-isu politik nasional lainnya merupakan ranah politik tingkat atas atau high politics.
Isu-isu lain yang dimaksud misalnya ijazah Jokowi, mobil Esemka, reshuffle, mundurnya menteri, dan sebagainya adalah suatu permainan yang sudah dibicarakan para elite.
“Tentu tidak ada yang kebetulan dalam politik. Ini adalah bagian dari bagaimana mengorkestrasi kesepakatan elit pada akhirnya,” jelas Adi.
Adi menyebut, semua adalah permainan para elite politik, bukan rakyat. Semua ini adalah cara para elite mengatur ritme stabilitas politik di masa pemerintahan Prabowo. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memainkan apalagi merasa lebih besar dari Presiden.
Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto pun sepakat dengan Adi jika semua ini adalah bagian dari orkestarasi dan memiliki intensi tertentu, salah satunya untuk memberi tekanan politik kepada Prabowo dan Gibran, Gibran pada khususnya.
Termasuk langkah yang diambil oleh Forum Purnawirawan TNI pasti memiliki hubungan dengan dinamika politik kekinian.
“Misalnya apakah ada kepuasan terhadap posisi Wapres hari ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Dan apakah ujungnya benar-benar turunnya Wapres atau ini sekedar menjadi semacam public pressure mengingat proses yang panjang dalam konteks pemakzulan tidak seluruhnya ending dari sebuah cerita itu adalah hasil, melainkan juga dinamika isu yang kemudian dinaikkan,” papar Gun Gun.
Terhadap usulan pemakzulan Gibran, Golkar selaku salah satu pengusung pertama Gibran menyebut sudah tak membicarakannya lagi, karena semua diskusi terkait itu sudah tuntas dibicarakan sebelumnya.
Ketua DPP Golkar Puteri Komarudin hanya menegaskan posisi Golkar saat ini adalah mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tuntas di 2029. Termasuk para menteri dari Golkar akan bekerja optimal demi memenuhi kebutuhan rakyat yang saat ini belum terpenuhi.
“Jadi daripada kita sibuk untuk memikirkan apa yang menjadi dinamika politik dari surat yang sekarang sedang ada di Kesekjenan DPR itu, kita ingin fokus benar-benar menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat pada hari ini,” tegas Puteri.
Dengan kata lain, Golkar tak ambil pusing dengan langkah progresif Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran.
Tindak lanjut…
Surat usulan pemakzulan Gibran dari Forum Purnawan TNI sudah diserahkan pada DPR dan menunggu keputusan lebih lanjut apakah bisa ditindaklanjuti, didiamkan, atau justru ditolak.
Muhammad Qodari selaku Wakil Kepala Staf Kepresidenan mengaku tak berada pada posisi yang bisa berharap apalagi menentukan ke mana surat usulan itu akan diarahkan.
Intinya, soal pemakzulan Gibran KSP mengembalikan semuanya pada ketentuan konstitusi. Proses pemakzulan memang dimungkinkan terjadi, meskipun jalannya akan sangat panjang dan berliku.
“Konstitusi kita seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan kalau ada pelanggaran yang berat, serius lalu itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang dan saya kira itu yang saya maksudkan bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi,” ungkap Qodari.
Puteri Komarudin selaku anggota DPR dari Golkar justru menginginkan hubungan antar elite politik yang saat ini masih cukup renggang bisa segera diperbaiki. Salah satunya dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan fisik sebagaimana pertemuan Prabowo dan Megawati kemarin.
Ia berharap pertemuan semacam itu akan dilanjutkan dengan pertemuan mantan-mantan presiden lainnya.
“Jadi kan kita ngelihatnya adem dalam kondisi ekonomi serba ketidakpastian gini melihat elite mantan-mantan presiden yang bergabung dalam satu meja itu kan memberikan kita secercah harapan bahwa kekompakan ini bisa kita bawa sampai bawah,” ujar Puteri.
Harapan elite kompak akan menular hingga ke masyarakat di bawah tak langsung diiyakan oleg Gun Gun Heryanto. Ia melihat kerap terjadi gap antara elite dengan masyarakat di bawah.
Hanya saja, ia setuju bahwa perjumpaan presiden dengan para pendahulunya merupakan hal yang penting dan baik untuk dilakukan.
“Menurut saya harus ada semacam rembesan ke bawah dari apa yang dipraktikkan atau dilakukan oleh elite, karena terlalu besar dan kompleks persoalan-persoalan republik ini kalau elit ada di logika dan praktik politiknya sendiri, membentuk kolamnya sendiri, kolam kecil,” jelas Gun Gun.
Selama ini, masyarakat hanya menjadi penonton dari segala dinamika politik elit yang terjadi, dan memicu terjadinya perilaku kolektif masif. Itu adalah perilaku yang sekadar ikut arus, bukan didasari kesadaran.
“Sehingga yang terjadi bukan partisipasi politik melainkan mereka ikut dalam rombongan-rombongan orkestrasi yang dilakukan oleh elit,” lanjutnya.
Siapa Diuntungkan?
Dari semua usaha pemakzulan Gibran ini, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan?
Adi Prayitno secara pasti belum bisa memastikan siapa pihak yang paling diuntungkan, apakah PDIP, Prabowo, masyarakat, atau partai koalisi, atau yang lain.
“Tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakzulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP,” sebut Adi.
Menanggapi Adi, Sukur Nababan mengatakan proses pemakzulan itu tidak membawa dampak langsung bagi PDIP.
Ia pun tak mengerti jika partainya disebut yang paling berbahagia atas upaya pemakzulan Gibran ini.
“Kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa (PDIP) yang paling berbahagia, mungkin saya enggak bisa mencari definisinya, karena berbahagia kan berarti ada suatu feedback yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara politik,” ujarnya.
Kecuali, jika Gibran dimakzulkan lalu ada kepastian bahwa penggantinya datang dari PDIP. Namun hal itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam angan-angan dan di luar logika politik saat ini, mengingat PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintah.
Leave a Reply