Budiman Tanuredjo

Dalam sebuah kesempatan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan kelompok pengusung “Indonesia Gelap”. Pertemuan itu untuk menyamakan persepsi apakah “Indonesia Gelap” atau “Indonesia Terang.” Perbedaan posisi bisa saja memunculkan perbedaan persepsi.

“Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah, mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas, Selasa 8 April 2025. Pada kesempatan tersebut, Prabowo ingin bertanya langsung kepada tokoh itu apa maksud dari Indonesia Gelap. Jika memang ada kegelapan, ia bakal mengajak tokoh itu agar menjadikan Indonesia tidak gelap lagi. “Indonesia gelap, maksudnya, oke kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap,” urai Kepala Negara.

Kelompok “Indonesia Gelap” adalah organisasi belum berbentuk. Mereka dipersatukan oleh satu keprihatinan terhadap terhadap situasi negeri. Kelompok yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, menyoroti korupsi yang terus merajalela. Menyoroti demokrasi Indonesia dalam krisis. “Indonesia Gelap” bukan nama organisasi resmi. Nama itu — Indonesia Gelap, Kabur Aja dulu — hidup dalam kanal media sosial aktivisme sipil.

Indonesia Gelap adalah gerakan Aksi Kamisan di depan Istana. Aksi Kamisan yang dipelopori Ibu Sumarsih yang memperjuangkan kematian putranya pada Tragedi Semanggi adalah simbol perlawanan moral yang konsisten. Indonesia gelap muncul dalam Peringatan Darurat saat DPR akan mengaborsi putusan MK dan akan mengakomodasi syarat usia untuk calon gubernur.

Jika dirumuskan, “Kelompok Indonesia Gelap”, membawa Asta Tuntutan Rakyat. Kelompok ini mempertanyakan soal diizinkannya kembali militer ke jabatan sipil melalui revisi UU TNI; mempertanyakan pelemahan KPK; mempersoalkan demokrasi yang kian mundur; menggugat korupsi yang kian merajalela; kesenjangan sosial yang kian menganga; politik yang telah menjadi industri dan kartel; menyatunya oligarki kapital dan politik; serta pelacuran intelektual yang dipertotonkan elite secara terbuka.

Sementara Pemerintah berkeyakinan dengan Program Makan Bergizi Gratis, 80.000 Koperasi Merah Putih yang dalam dua tahun modalnya akan melonjak empat kali lipat, Danantara yang ditopang ahli-ahli asing seperti Ray Dalio, Jefrrey Sachs, Thaksin Sinawatara dan dikawal mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Joko Widodo. Langkah itu akan membawa Indonesia terang.

Dua sudut pandang itu tidak bertemu sehingga dialog (bukan tanya-jawab) menjadi penting. Dialog adalah bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation). Narasi Indoensia gelap bukanlah musuh negara melainkan narasi penyeimbang yang sah dalam sistem demokrasi. Indonesia Gelap adalah “oposisi individual informal” yang terjadi ketika oposisi parlemen mengalami disfungsi akut, ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih tapi tak berfungsi.

Sebagian dari Kelompok Indonesia Gelap adalah para intelegensia negeri ini. Ada Sukidi Mulyadi, putra Sragen, lulusan Harvard University. Esainya seperti Machiaveli Jawa, “Bersiaplah dengan Berbagai Kemungkinan” menjadi rujukan dan percakapan berbagai kelompok yang speechless. Ada Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Ada Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ada Feri Amsari dari Unversitas Andalas. Ada Zainal Arifin Mochtar dari UGM. Ada Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia.

Mereka terus bersuara yang terus menyalakan ingatan dan perlawanan moral.

Dalam teori kekuasaan, Max Weber menyebut ada tiga sumber legitimasi kekuasaan yakni kekuasaan tradisional, kekuasaan kharismatik dan kekuasaan legal-rasional. Tapi semua itu butuh satu hal yakni legitimasi publik. Ketika sebagian publik masih mempersoalkan legitimasi negara, bahkan menyebutnya gelap maka tersedia dua pilihan. Meningkatkan represi atau membuka ruang dialog?

Presiden Prabowo memilih membuka dialog. Itu adalah pilihan yang tepat. Presiden Prabowo adalah figur kuat. Berlatar belakang militer. Menantu Presiden Soeharto. Empat kali ia berjuang untuk menjadi presiden. Prabowo bisa menjadi Presiden atas bantuan dan restu dari Presiden Jokowi yang menitipkan anak nya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden setelah mengotak-atik aturan. Hampir semua partai politik berada di belakang Prabowo, termasuk PDIP yang tak punya wakil di pemerintahan tapi mendukung pemerintahan Prabowo.

Ada yang menyebut dialog sebagai strategi pelunakan atau manuver untuk menjinakkan kritik.

Di permukaan, dialog tampak demokratis. Tapi jika tanpa perubahan substansi, maka itu bisa menjadi: “Strategi kooptasi kekuasaan terhadap narasi tandingan.” Ini dikenal dalam teori Gramsci sebagai hegemonic absorption—mengundang lawan ke meja, agar suara mereka melemah di luar.

Dialog bisa jadi jalan damai. Tapi juga bisa jadi alat kooptasi. Jika para pengusung “Indonesia Gelap” masuk ke forum dialog tanpa syarat dan persiapan, tanpa komitmen penyelesaian problem korupsi, jaminan akan tegaknya demokrasi, tanpa revisi kebijakan otoriter, tanpa komitmen memperbaiki robohnya kekuasaan kehakiman, maka mereka hanya akan jadi aksesoris demokrasi prosedural. Lebih parah lagi: publik bisa kehilangan kepercayaan pada gerakan sipil. Karena yang dulu bersuara, kini jadi bagian dari sistem yang mereka kritis. Contohnya itu sudah banyak. Rekam jejak orang-orang di sekitar kekuasaan mempertontonkan betapa tidak ada nilai yang diperjuangkan selain: pragmatisme.

Kelompok Indonesia Gelap perlu membawa peta jalan. Merumuskan tuntutan rakyat, misalnya komitmen pada demokrasi, komitmen pada tegaknya negara hukum, soal perlunya UU Kepresidenan, soal perlunya reformasi partai politik agar partai menjadi kartel poliitik, soal perlunya UU Perampasan aset, soal pembersihan kekuasaan kehakiman, agar dialog tak sekadar menjadi Program “Anda bertanya , Presiden menjawab….” ***