“Butuh kejujuran dan niat baik dari pejabat untuk menyelesaikan misteri pagar laut. Penyangkalan demi penyangkalan hanya memperumit permasalahan. Penyelesaian parsial melalui jalur hukum mungkin tidak akan mampu mengungkap dugaan persekongkolan bisnis dan politik. Butuh komisi untuk mengungkap pokok perkara yang bisa menjadi panduan Presiden Prabowo Subianto melakukan koreksi kebijakan masa lalu,”
Meski Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan TNI AL untuk mencabut dan membongkar pagar-pagar bambu yang menancap di perairan Tangerang, Banten, tak lantas membuat kasus pagar laut misterius ini tuntas begitu saja. Secara fisik, pagar boleh tercabut dan masyarakat khususnya nelayan bisa kembali melaut dengan normal.
Namun, siapa yang memberi izin hak atas lahan perairan itu kepada pihak-pihak tertentu harus diusut tuntas. Untuk kepentingan apa pula hak tersebut diberikan, juga harus menemui jawabnya.
Sejumlah narasumber hadir di Studio KompasTV untuk berdiskusi mengenai pagar laut di Tangerang dalam program Satu Meja The Forum yang mengangkat judul “Buntut Kasus Pagar Laut” yang dipandu oleh Budiman Tanuredjo.
Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky mengatakan, area perairan yang dipagari menggunakan bambu, menurut Corporate Secretary PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), dulunya merupakan area persawahan yang terabrasi sehingga menjadi lautan.
Kemudian, di tahun 2021 yang mana masih merupakan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Salah satunya mengatur tentang lahan perairan yang semula adalah daratan namun terkena abrasi, maka pihak pemilik lahan sebelum menjadi lautan tetap mendapat sertifikat hak atas lahan tersebut. Dalam kata lain, hak atas lahan tersebut tidak musnah, meski lahan tanah yang dimaksud sudah beralih wujud menjadi perairan laut.
PP No 18 Tahun 2021 inilah yang bagi Yanuar harus dicabut oleh Presiden Prabowo, jika Prabowo benar-benar ingin menepati janjinya ingin menyejahterakan rakyat.
“Jadi menurut saya kalau memang pro terhadap (masyarakat), sesuai dengan janji kampanye Presiden juga, ini kan sama saja dengan ketika kemarin Presiden Prabowo bilang enggak ada lagi nih penggilingan beras kalau merugikan petani. Ya sama, kalau Presiden Prabowo berpandangan seperti ini juga menurut saya cabut Peraturan Pemerintah itu sehingga akhirnya itu dikembalikan menjadi laut yang memang untuk nelayan,” jelas Yanuar.
Pasalnya, pembongkaran pagar laut yang saat ini sudah dilakukan baru menyelesaikan persoalan secara fisik, pagar hilang, nelayan bisa kembali melaut dengan normal. Namun hal itu belum menyelesaikan akar permasalahan yakni soal pemberian hak lahan yang berwujud lautan itu, siapa yang memberi, siapa yang harus bertanggung jawab.
Yanuar juga mendorong KPK untuk berani memeriksa semua pihak yang dilaporkan oleh Abraham Samad dan kawan-kawan, termasuk Jokowi. Toh jika laporan itu tak terbukti dan sifatnya hanya sebatas asumsi, pihak terlapor bisa memberikan klarifikasi dengan memenuhi panggilan penyidik. Hal itu sebagaimana disampaikan Immanuel Ebenezer selaku Ketua Relawan Jokowi yang menyatakan Jokowi pasti bersedia memberi keterangan di hadapan hukum.
Sementara itu, Politisi Gerindra Hendarsam Marantoko berharap agar semua pihak saling bersinergi untuk menyelesaikan kasus ini dari berbagai sisi. Sinergitas sangat dibutuhkan, mengingat kewenangan tiap lembaga berbeda-beda. Misalnya KPK bisa mengusut dugaan korupsi, KKP memberi denda, Kementerian ATR/BPN membatalkan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan lahan, Polri menangani perkara pidana yang ditemukan, pemda memberi imbauan, dan lain-lain.
“Semua lembaga negara, aparat penegak hukum, mempunyai tupoksinya masing-masing. Jadi ketika keenam lembaga ini (KPK, KKP, ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, dan Ombudsman) bersatu dengan kekuatan power masing-masing, dengan kewenangan yang masing-masing, ada pidana umumnya, ada korupsinya, ada denda yang harus dilakukan, kemudian sanksi administrasif dengan melakukan pencabutan. Oleh karena itu semua ini lengkap, jadi komprehensif. Ini yang paling penting dan ini yang selama ini tersumbat,” jelas Hendarsam.
Kerja satu komando dan satu nafas ini juga harus diterapkan pada kasus-kasus lain yang serupa. Diketahui, pagar laut tak hanya ditemukan di perairan Tangerang, namun juga di daerah lain.
Koreksi Arah Pemerintahan Prabowo
Tak bisa dipungkiri, masalah pagar laut yang muncul di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini merupakan hasil dari kerja-kerja pemerintah di era kepemimpinan sebelumnya. Meski berbeda rezim, sejak awal pencalonannya, Prabowo selalu menggaungkan bahwa pemerintahannya merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi.
Namun, banyaknya masalah yang bermunculan dan besarnya desakan dari masyarakat agar Prabowo mengambil sikap, membuatnya mau tidak mau melakukan penyesuaian terhadap konsep keberlanjutan yang sebelumnya selalu ia sampaikan. Setidaknya hal itu bisa dilihat oleh Yanuar dari instruksi yang dikeluarkan Prabowo untuk membongkar pagar laut.
“Dia selalu mengatakan soal keberlanjutan, jadi mungkin dia menggunakan momen ini untuk ada beberapa hal yang dikoreksi karena adanya tuntutan publik yang besar, itu mungkin koreksi terbatas,” kata Yanuar.
Namun, Yanuar menyebut akan lebih baik jika Prabowo melakukan koreksi secara menyeluruh. Artinya ia benar-benar melakukan hal-hal sesuai dengan yang ia sampaikan saat ia dilantik di hadapan DPR. Salah satunya bahwa ia akan bertumpu pada reforma agraria.
Reforma agraria berarti akan memprioritaskan kebijakannya untuk kebaikan kelompok masyarakat petani dan nelayan. Sementara Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur dan properti sebagai prioritas pemerintahannya.
“Presiden Jokowi menganggap bahwa Indonesia Maju itu basisnya adalah properti, membangun besar-besaran infrastruktur properti di IKN, membangun besar-besaran destinasi wisata. Kalau bicara pidato Presiden Prabowo ketikat pelantikan dia bukan itu, kalau yang dia katakan itu tentang pangan, energi, dan juga rakyat yang miskin. Jadi artinya kalau ke sana, mari kita dorong Presiden Prabowo untuk melakukan review menyeluruh, jangan tanggung-tanggung,” jabar Yanuar.
Menanggapi hal itu, Immanuel Ebenezer selaku simpatisan Jokowi menganggap Prabowo masih tetap teguh dalam prinsip keberlanjutan. Terutama dalam hal melanjutkan pembangunan.
Hanya saja, untuk para pengusaha, investor, penanam modal, dan sebagainya, Prabowo menekankan pentingnya jiwa patriotisme, sehingga keuntungan usaha yang didapat akan diputar dan dikembalikan di dalam negeri demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Patriotisme itu kuncinya. Kalian jangan ngumpulin duit cuman ngantongin lantas buang ke negara-negara lain. Kita mau kalian punya duit yang dikumpulin dari publik, bangun banyak sekali ruang-ruang yang bisa para pengusaha itu membuat spot-spot bisnis mereka,” ungkap Noel.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menganggap persoalan pagar laut ini adalah hal yang mudah untuk diselesaikan oleh Presiden Prabowo.
Presiden cukup mengambil sikap tegas dan memperingatkan semua bawahannya untuk bekerja demi rakyat, bukan korporasi atau pihak lain yang memberi mereka keuntungan materi.
“Sebenarnya Pak Prabowo cukup sederhana dia cukup bilang begini, hai penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan KPK, bekerjalah dengan cepat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di Proyek Strategis Nasional PIK 2. kemudian yang kedua mengingatkan kepada aparat penegak hukum bahwa, hai aparat penagak hukum kamu tidak boleh diintervensi, kamu tidak boleh tunduk oleh sebuah korporasi atau sebuah entitas yang selama ini secara individu mengatur negara dan mengatur presiden,” tegas Abraham Samad.
Yanuar sepakat dengan pandangan Abraham Samad, publik menanti tindakan tegas Prabowo untuk memuaskan mereka.
“Sekarang kemenangan publik yang diharapkan, kemenangan publik yang diharapkan adalah koreksi besar kita tentang PSN dan menanti Presiden Prabowo mewujudkan pidato pertamanya sebagai Presiden,” pungkas Yanuar
Leave a Reply