Menagih Janji Prabowo Berantas Korupsi

“Dengan dukungan politik yang begitu besar, Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkan retorika anti korupsinya dengan tindakan nyata. Membongkar mafia peradilan bekas pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar adalah salah satu pintu masuknya. Membentuk tim gabungan bisa menjadi satu jalan,”

Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran telah memasuki masa 100 hari kerja pada akhir Januari 2025. Banyak mata mengarahkan pandangannya pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil memenangkan Pilpres 2024 dengan berbagai kontroversinya itu. Salah satunya menanti langkah konkrit Prabowo dalam hal penanganan korupsi yang hari ini menjadi masalah besar penghambat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, mulai dari masa kampanye, pelantikan, hingga berbagai acara lain setelah menjadi Presiden, Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan tegas tekad memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, hingga 3 bulan lebih setelah kekuasaan diamanahkan kepadanya, nampak belum ada langkah politik konkret yang diambil Presiden untuk mewujudkan janji-janji tersebut.

Program Satu Meja The Forum KompasTV (29/1/2025) mengangkat tema “Menagih Janji Pemberantasan Korupsi” dan menghadirkan sejumlah narasumber untuk mendiskusikannya.

Aktivis Anti Korupsi Sudriman Said menyebut 100 hari sesungguhnya waktu yang terlalu singkat untuk bisa menilai kinerja pemerintahan baru. Namun, jika kita ingin mengetahui bagaimana keseriusan seorang pemimpin dalam urusan pemberantasan korupsi, Dirman memiliki sejumlah indikator yang bisa digunakan.

Pertama, satunya kata dan perbuatan. Kemudian menerapkan zero tolerance kepada internalnya. Ketiga, meniadakan ruang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara politik dan urusan lain, misalnya bisnis. Keempat atau yang terakhir adalah mewujudkan 3 indikator sebelumnya dalam bentuk tindakan nyata.

Sayangnya, saat dilantik Oktober lalu, Prabowo harus menerima kenyataan bahwa seluruh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat itu bermasalah, mulai dari berstatus tersangka, pelanggar etik, dan sebagainnya. KPK periode itu masih merupakan warisan dari rezim pemerintahan sebelumnya, dan akhirnya resmi diganti dengan jajaran pemimpin baru pada pertengahan Desember 2024. Meskipun pimpinan baru ini merupakan hasil seleksi yang juga dilakukan pemerintah era Joko Widodo.

“Jadi kita menghadapi satu keadaan yang tidak menguntungkan bagi pemerintah baru. Jadi yang harus dibuktikan oleh Presiden Prabowo adalah apakah bisa segera melakukan disengagement, membuat jarak yang cukup dengan cara-cara pemerintah lama mengurus korupsi,” kata Ketua Institut Harkat Negeri itu.

Jaga jarak harus diambil Prabowo, karena citra Jokowi dalam hal penanganan korupsi dinilai buruk. Di era presiden sebelumnya, pimpinan KPK adalah orang-orang problematis, UU KPK direvisi sehingga KPK menjadi lemah, Indeks Korupsi Indonesia terjun dari 40 menjadi 34 poin. Dirman bahkan menyebut Jokowi sebagai pengatur proses pembunuhan sistematis pada upaya-upaya penanganan korupsi di Indonesia.

Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus juru bicara Presiden Prabowo, Dahnil Anhar Simanjuntak menegaskan, terlepas dari apapun cerita pemberantasan korupsi di masa lalu, kini Prabowo memilih untuk menumpas korupsi dan koruptor dengan cara yang tidak berisik.

“Yang jelas Pak Prabowo memilih Jalan pemberantasan korupsi yang tidak noisy, tidak berisik tapi melakukan tindakan-tindakan yang sistematik,” kata Dahnil.

Ia mencontohkan, demi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, Prabowo menutup celah-celah yang memungkinkan negara mengalami kehillangan keuntungan ekonomi. Misalnya dari sektor pertambangan, perikanan, sawit, perdagangan gelap.

“Pak Prabowo misalnya menghitung secara detail, kita setiap tahun itu bisa hilang lebih dari Rp1500 triliunan. Jadi ada potensi ekonomi yang bisa hilang setiap tahun. Hari ini fokus Pak Prabowo adalah bagaimana potensi ekonomi yang hilang ini bisa dikembalikan,” jelas dia.

Selain itu, Prabowo juga melakukan penelusuran terhadap rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan ditemukan hampir Rp300 triliun pemborosan. Sehingga pada APBN 2025 penghematan bisa dilakukan, dana berlebih itu pun dialihkan untuk hal-hal urgen yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Di situlah fokus Presiden saat ini, menutup kebocoran dan jika berhasil akan memaksimalkannya untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia melihat komitmen dan keinginan politik dari Presiden untuk memberantas korupsi sangatlah kuat. Secara lisan, ungkapan untuk memberantas korupsi sudah puluhan kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan.

“Jadi komitmen dan political will-nya sudah sangat kuat, sangat ada. Tinggal saya kira memang perlu dibantu, ditopang, dikonkritkan oleh jajaran kabinet, aparat penegak hukum khususnya, untuk membuat desain mengambil langkah-langkah yang speed up, untuk mengakselerasi kekuatan atau komitmen politik dari Pak Prabowo itu,” ungkap Doli yang terhubung melalui komunikasi video.

Misalnya soal pernyataan Prabowo terkait “memaafkan koruptor” asalkan aset atau uang yang dicuri bisa dikembalkani ke negara. Pernyataan itu semestinya diterjemahkan oleh orang-orang di bawah Presiden, sehingga tidak memunculkan salah tafsir di masyarakat.

“Itu kan seolah-olah kita mau memaafkan para koruptor, padahal menurut saya maksud dari Pak Prabowo itu adalah bahwa kita enggak boleh lagi membiarkan para koruptor ini asetnya hilang, kalaupun kemudian ditemukan ya harus dikembalikan, kira-kira kan begitu,” sebut Doli.

Dari kiri ke kanan: Sudirman Said, BDM, Dahnil Anhar Simanjuntak, dan Mardani Ali Sera.

Secara retorika, Presiden Prabowo disebut sudah begitu memukau. Keinginannya memberantas korupsi yang menjadi penyakit di negeri ini bisa terbaca oleh semua pihak. Kini, saatnya Prabowo menunjukkannya melalui tindakan nyata, pengambilan kebijakan politik, dan sebagainya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, melihat retorika baik itu menjadi salah satu alasan di balik tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Sesudah 3 bulan yang buat saya ini urusan internal rapi, target berikutnya pendekatan yang lebih sistematis,” sebut Mardani.

Ia memaparkan data tingkat efisiensi investasi di suatu negara yang dinilai melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR Indonesia ada di anggka 6,5, jauh lebih besar dibanding negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang ada di kisaran 3-4. Itu berarti anggaran yang ada di Indonesia tidak efektif untuk menghasilkan output yang dibutuhkan.

“Harapan kami tentu lebih sistematis, bagaimana penguatan KPK, bagaimana perampasan aset, bagaimana transparansi dan akuntabilitas. Tapi Prabowo juga harus menegaskan digitalisasi salah satu yang penting,” ujar Mardani.

“Karena yang namanya korupsi itu bahasa sederhananya grey and black area itu tempatnya setan. Makin banyak yang enggak jelas, setan masuk, korupsi masuk. Buka seluas-luasnya,” lanjutnya.

Hambatan Prabowo untuk Kerja Lawan Korupsi

Secara gamblang, Sudirman Said mengatakan ada banyak hal yang membuat gerak Prabowo begitu terhambat dalam mengeksekusi keinginannya memerangi para koruptor.

Pertama, Prabowo menjadi pucuk pimpinan, penguasa tertinggi, namun kondisi institusi atau badan-badan yang membantunya merupakan tinggalan atau bentukan rezim pemerintahan terdahulu. Termasuk warisan lemahnya kredibilitas lembaga-lembaga tinggi negara.

“Sistem lama, polisinya polisi lama kapolrinya, dan saya miris karena mendengar sebutan parcok (partai coklat) itu. Sebagai pembayar pajak, saya sakit hati karena kita bayar pajak untuk membuat polisi itu berlaku sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Ini kalau tidak diambil tindakan akan terus melingkupi itu,” ungkap Dirman.

Ia juga menyorot bagaimana lembaga peradilan sudah tidak kredibel dalam menjalankan perannya. Hakim dan jaksa mudah disuap, mudah diintervensi. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dijuluki sebagai Mahkamah Keluarga. Semua ini menjadi lingkungan kerja yang tidak sehat bagi Presiden Prabowo.

Namun, Dirman tetap menyimpan optimis dan yakin bahwa Prabowo bisa melalui kondisi ini dengan baik, berbekal semua ilmu dan pengalaman yang ia miliki.

Prabowo dikenal berasal dari keluarga yang intelek, mapan, dan memiliki darah pengabdian bagi bangsa dan negara. Ia sendiri, memilih berkarier di Tentara Nasional Indonesiia (TNI) dan memilih karier sebagai prajurit ketimbang opsi-opsi lain yang mungkin tersedia baginya di masa itu.

Dalam perjuangan mendapatkan kursi RI-1, perjuangan Prabowo Subianto pun tak usah dipertanyakan lagi. Puluhan tahun ia terus ikut kontestasi Pilpres hingga akhirnya mandat rakyat itu ia dapatkan di Pilpres 2024.

Dan saat ini adalah waktu yang tepat bagi Prabowo untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana ia katakan, korupsi bukan hanya perkara pelanggaran hukum, tapi juga ancaman bagi kelangsungan hidup generasi bangsa. Dibutuhkan perubahan perilaku yang mendasar dan menyeluruh untuk bisa memutus budaya korupsi di Indonesia.

“Kalau mau efektif memang harus ditempuh dari cara perubahan perilaku yang dimulai dari keteladanan. Kalau paling tinggi (Presiden) sudah mengatakan begitu, diikuti dengan lapisan bawahnya. Saya kira itu akan muncul satu harapan baru,” ujar Dirman.

Menanggapi terbatasnya gerak Prabowo akibat dilingkupi sistem lama, Dahnil menyebut sesungguhnya tekad dan keinginan Prabowo itu sudah sangat bulat untuk meniadakan korupsi di Bumi Pertiwi. Pernyataan, pesan, imbauan, semua terkait anti korupsi, pemerintahan yang bersih, dan sebagainya selalu ia sampaikan dalam berbagai kesempatan.

Pekerjaan rumah yang tersisa hari ini adalah bagaimana para pembantu presiden juga semua orang yang ada di bawahnya bisa menangkap dan memanifestasikan pesan-pesan Presiden dalam bentuk kebijakan dan langkah yang nyata.

“Tinggal memang PR kami misalnya di pemerintahan pada saat ini adalah bagaimana pengendalian terhadap perintah itu sudah termanifestasi belum di tingkat bawah. Semuanya perintah beliau jelas sekali. Tentu harapan Pak Prabowo juga sebenarnya ada watch dog dari teman-teman yang di luar pemerintahan, itu penting buat kita untuk mengingatkan,” jelas Dahnil.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *