Menanti Prabowo Tepati Janji-Janji

“…Pak Prabowo sendiri selalu menggunakan (mengatakan) ya, jangan sampai hanya omon-omon. Ini kan yang kita tidak berharap. Tapi kemudian kalau sampai dengan 100 hari misalnya apa-apa yang dibicarakan sebelumnya itu tidak terjadi, saya kira orang mau di-manage seperti apapun kalau fakta itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat, tidak bisa kita bohongi,”

Presiden Prabowo Subianto memiliki begitu banyak janji yang disampaikan, baik selama masa kampanye, maupun seusai dirinya dilantik pada 20 Oktober lalu. Misalnya, soal makan bergizi gratis, pembangunan 300 fakultas kedokteran baru, hingga pemberantasan korupsi yang kian merebak di Tanah Air.

Banyak program yang diusung membutuhkan pendanaan yang besar. Di tengah kondisi APBN yang terbatas dan banyaknya kementerian baru yang ada di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, bagaimana Prabowo akan menunaikan janji-janji politiknya menjadi hal yang sangat dinanti oleh publik.

Publik dalam hal ini termasuk PDI Perjuangan, partai politik yang tidak masuk dalam lingkar pemerintahan Prabowo dan akhir-akhir ini banyak menjadi tumpuan masyarakat untuk menjadi partai penyeimbang atau kita mengenalnya sebagai partai oposisi.

Politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira menyebut janji-janji pemimpin pasti akan diingat dan ditagih oleh masyarakat di kemudian hari. Terlebih, tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo hari-hari ini terbilang tinggi, mencapai angka 82,5 persen, berdasarkan LSI Denny JA.

Ditambah lagi dengan gaya orasi heroik yang kerap ditampilkan Prabowo dalam beberapa kesempatan, membuat publik menaruh harapan besar bahwa pemimpinnya kali ini akan membawa banyak kebaikan dan tampil berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya.

“Saya kemarin waktu di Sidang MPR untuk pengambilan sumpah Presiden itu kemarin saya perhatikan benar waktu beliau pidato, saya catat itu. Sekian banyak, ada 21 mungkin poin yang saya catat kemarin. Dan janji itu pasti akan ditagih oleh masyarakat,” kata Andreas saat menjadi narasumber di siniar Back to BDM YouTube Budiman Tanuredjo.

Sebagai praktisi yang sudah lama menggeluti dunia politik, Andreas memahami betul seorang presiden tidak bisa bekerja sendiri, meski ia memiliki kekuasaan tertinggi. Presiden di negara ini tetap membutuhkan dukungan dari partai politik juga kekuatan kabinet yang ia susun.

Kabinet Prabowo memiliki 48 kementerian yang di dalamnya terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri. Itu adalah jumlah yang besar jika dibandingkan dengan kabinet-kabinet rezim sebelumnya.

Kabinet yang gemuk dan banyak terdiri dari Kementerian baru ini disebut Andreas bisa memperlambat atau mempersulit gerak Prabowo dalam upaya menepati janji-janji politiknya.

“Saya enggak tahu apakah dengan jumlah segitu, terus kemudian kan diikuti dengan birokrasi yang harus dibangun, perlu ada tempat, anggaran, di dalam beberapa waktu ke depan saya kira kita akan sibuk dengan mengurus itu dulu. Dan kalau bisa menyelesaikan itu dengan baik. Kalau tidak, kita mungkin bisa jadi 3-4 tahun, 3 tahun ke depan selesai dengan sibuk urusan-urusan itu,” ujar Andreas.

Namun bisa juga sebaliknya, kabinet yang “ramai” ini bisa juga membantu Prabowo bekerja dengan lebih cepat dan efektif. Semua itu tergantung dari cara kepemimpinan yang akan diperankan oleh Presiden. Apakah Prabowo bisa mengordinir semua timnya atau tidak.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira dalam podcast Back to BDM.

Terlebih, kita tahu anggaran dari APBN begitu terbatas di tengah ratusan triliun utang luar negeri yang harus dibayar karena jatuh tempo tahun depan hingga keberadaan IKN sebagai proyek peninggalan Jokowi yang harus terus dilanjutkan. Sementara janji-janji Prabowo banyak di antaranya yang membutuhkan biaya besar.

“Pertanyaan apakah janji-janji tadi bisa secepatnya di-deliver ke masyarakat? Ini sangat tergantung pada leadership dari Presiden. Banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah dalam waktu dekatnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” sebut Wakil Komisi XIII DPR periode 2024-2029 itu.

Ia berharap Prabowo tidak akan terjebak dalam urusan administratif dan birokratif terkait dengan kementerian-kementerian baru yang ia bentuk. Dengan demikian, Presiden akan bisa bekerja dengan lebih cepat dan efektif.

Andreas menyebut, saat duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, ia menyebut ada banyak pertanyaan dari masyarakat terkait beasiswa pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi yang sebelumnya sudah dijalankan pada masa Jokowi. Apakah semua itu akan dilanjutkan sesuai slogan “keberlanjutan” yang diusung Prabowo selama ini atau mandek dan diganti dengan program yang berbeda.

“Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Ini Seharusnya cepat dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka (masyarakat) merasakan bahwa pemerintah ini hadir,” ucap pria kelahiran Maumere, 31 Mei 1964 ini.

Ia sungguh berharap, kementerian baru, banyaknya pejabat menteri, wakil menteri, staf-staf khusus, dan sebagainya tidak akan mengurangi efektivitas kerja pemerintahan Prabowo ke depan.

Kembali pada tingginya kepercayaan masyarakat yang dikantongi oleh Prabowo, secara otomatis membuat ekspektasi publik terhadap rezim yang ia pimpin juga tinggi. Andreas menyebut penting untuk memanajemen ekspektasi tersebut.

“Mungkin problem di depan adalah soal manajemen ekspektasi, karena tingkat kepercayaan publik pada Prabowo kan cukup besar ya, 84 persen. Bagaimana ekspektasi itu dikelola agar Harapan itu semakin nyata dan semakin nyata,” ujar dia.

“Ya itu yang Pak Prabowo sendiri selalu menggunakan (mengatakan) ya, jangan sampai hanya omon-omon. Ini kan yang kita tidak berharap. Tapi kemudian kalau sampai dengan 100 hari misalnya apa-apa yang dibicarakan sebelumnya itu tidak terjadi, saya kira orang mau di-manage seperti apapun kalau fakta itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat, tidak bisa kita bohongi,” ia melanjutkan.

Sepekan setelah pelantikan anggota kabinet, kini para menteri, wakil menteri, dan orang-orang yang ditunjuk menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran tengah melaksanakan  Retreat atau giat untuk membangun sinergi juga disiplin para pembantu Presiden. Kegiatan ini dilakukan di lingkungan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah mulai 24-27 Oktober 2024.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *