“Kegagalan memberantas korupsi akan menyebabkan bangsa ini masuk dalam democratic transition trap berkepanjangan. Pada sisi lain, bangsa ini akan masuk dalam jebakan korupsi berkelanjutan yang bisa mengancam eksistensi negara bangsa. Korupsi adalah perampasan keji, karena ia merampok hak fakir miskin. Korupsi mengosongkan isi piring mereka yang kelaparan. Komitmen Prabowo memberantas korupsi patut didukung.”
Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengundang 108 tokoh politik, akademis, profesional, hingga relawan ke kediamannya di Kertanegara. Pemanggilan tersebut dalam rangka pemilihan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang akan menjabat di masa pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.
Terkait pemilihan menteri-menteri anggota kabinet, Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan keinginannya untuk membentuk kabinet yang bersih dari tindak kejahatan korupsi.
Misalnya, saat berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta (10/10/2024), Prabowo meminta agar ketua umum-ketua umum partai politik yang ada di koalisinya tidak menugaskan orang-orang yang mereka ajukan menjadi menteri atau wakil menteri untuk mencari uang di APBN.
“Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN,” kata Prabowo, dikutip dari Antara (15/10/2024).
Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV (16/10/2024) menyebut bahwa pesan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat fakta di lapangan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai politik.
Selain itu, Prabowo yang 5 tahun terakhir menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga melihat adanya kerumitan birokrasi di internal lembaga pemerintahan yang membuka potensi korupsi.
Latar belakang ketiga, Prabowo menyadari adanya kebocoran APBN dalam jumlah signifikan yang selama ini terjadi.
“Oleh sebab itulah di banyak kesempatan Pak Prabowo menyampaikan bahwasanya ketua umum partai politik, bahkan disampaikan juga langsung ketika bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik agar mereka-mereka itu tidak menugaskan kadernya untuk mencari sumber pendanaan politik dari APBN,” kata Dahnil.
Integritas untuk tidak mendekati korupsi adalah menjadi parameter penting bagi Prabowo dalam menunjuk orang-orang menjadi pembantunya menjalankan roda pemerintahan nanti.
Dahnil bahkan menyebut, integritas tersebut menjadi syarat pertama dan utama menjadi seorang menteri.
“Terkait dengan integritas, Pak Prabowo hanya meminta para menterinya untuk menandatangani fakta integritas terkait dengan praktik antikorupsi dan komitmen mereka untuk mempraktikkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily melihat pernyataan Prabowo adalah satu hal yang sangat tepat dilakukan jelang pelantikan dan penetapan menteri.
Ia sendiri sebagai petinggi partai yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran mengaku telah menyodorkan nama-nama yang kredibel, sesuai dengan keinginan Presiden terpilih.
“Jadi, buat kami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo justru menjadi satu koridor agar memang di dalam menjalankan tugas-tugas negara kita harus fokus kepada upaya bagaimana memastikan target-targetnya lebih jelas, lebih terukur, dan menghindari politik yang tanpa integritas,” jelas Ace.
Analis Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto melihat ada dua dimensi berbeda dalam pernyataan Prabowo tersebut. Dimensi pertama, pernyataan itu merupakan ekspresi simbolik sebagai narasi yang harus disampaikan, dan itu sudah tepat.
Apa yang disampaikan Prabowo bisa menjadi early warning system yang bisa diterima oleh para calon pembantunya di kabinet kelak.
Pada dimensi yang lain, ekspresi simbolik itu juga harus diimbangi dengan kesadaran komitmen dan kebijakan yang merepresentasikan semangat antikorupsi tersebut.
“Pak Prabowo hari ini di berada di puncak hierarki otoritas dalam konteks birokrasi pemerintahan, sehingga langkahnya harus lebih maju yaitu komitmen goodwill dan political will,” ungkap Gun Gun.
Komitmen tersebut tidak hanya diucapkan, namun juga dilanjutkan dalam bentuk kebijakan yang konkret. Selain itu, Prabowo juga harus memastikan fungsi kontrol bisa dengan bebas dilakukan oleh masyarakat sipil.
Meski terdengar baik, namun Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono melihat pernyataan Prabowo soal jangan curi uang APBN sebagai sesuatu yang kurang tepat.
Menurutnya, korupsi tidak hanya tindakan jahat mencuri uang dari APBN. Namun semua hal, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, itu juga perlu menjadi perhatian.
“Kalau kita lihat setiap saat di mana terjadinya kejadian-kejadian pakai ditangkap dengan kostum oranye itu, itu kebanyakan kasus-kasus atas anggaran-anggaran yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Tapi juga harus dicermati berkaitan dengan kebijakan yang itu sebetulnya berimplikasi terhadap kerugian negara,” papar Nusyirwan.
“Kita banyak kebijakan-kebijakan di mana berdasarkan konstitusi, sumber daya alam semua itu dikuasai negara dan itu harus dijaga untuk kesejahteraan rakyat kalau kebijakannya itu tidak tepat tentu ini masuk kategori penyalahgunaan,” lanjutnya.
Leave a Reply