Potensi Turbulensi dalam Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

“…ketidakpuasan-ketidakpuasan (masyarakat terhadap pemerintah) yang mungkin kecil awalnya tapi lama kelamaan bisa tumbuh menjadi satu kekuatan yang bisa mengubah keadaan…Inilah potensi-potensi kerawanan yang bisa mengganggu proses transisi ini bisa berjalan dengan baik”

Benny K. Harman

Pertarungan mendapat kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bukan lah sesuatu yang mudah. Diperlukan kerja-kerja politik yang terukur, kapital yang tak sedikit, juga kepiawaian mengambil hati masyarakat di daerah pemilihannya.

Adalah seorang Benny Kabur Harman atau dikenal sebagai Benny Harman, politisi dari Partai Demokrat yang pada tahun 2024 ini terpilih untuk ke-5 kalinya menjadi anggota DPR-RI mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.

Untuk diketahui, dapil NTT 1 meliputi 10 kota/kabupaten, yakni Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Pria asal Manggarai-Flores itu terhitung mulai berkarier di Senayan sejak tahun 2004 hingga hari ini dan 5 tahun ke depan.

Kepada Budiman Tanuredjo, ia sesungguhnya juga tidak menyangka kalau kembali terpilih menjadi anggota DPR untuk kesekian kalinya.
“Saya juga kaget, teman-teman saya di Komisi 3 banyak yang tumbang,” ujar Benny dalam podcast Back to BDM di kanal YouTube Budiman Tanuredjo.

Ia mengaku pencalonannya kali ini benar-benar dijalani tanpa beban. Politisi yang menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Indonesia ini menceritakan apa saja yang sudah ia kerjakan di wilayah NTT 1 sehingga berhasil merebut hati masyarakat.

“Datang ketemu masyarakat, keliling. Jadi kami  politisi ini kan yang paling penting adalah meet the people. Setiap (masa) reses kita memanfaatkan kesempatan itu ketemu dan menyapa masyarakat, mendengar mereka,” kata Benny.

Dengan menjumpai masyarakat secara langsung, ia mengaku bisa lebih banyak melihat dan mendengar masalah apa saja yang ada di tengah masyarakat. Walau ia sadar, sebagai anggota dewan, ia hanya bisa mengambil kebijakan, tanpa memiliki kapasitas untuk mengeksekusinya di lapangan.

Selain bertatap muka langsung dengan masyarakat di dapilnya, ia juga kerap muncul di media massa menyampaikan beragam soal yang merupakan kepentingan masyarakat. Seperti pendidikan, hukum, keadilan soal  pelayanan publik, dan lain-lain.

“Itu yang saya sering ngomong dan itu diamplifikasi, diberitakan di YouTube, di televisi, di media sosial, dan Ini nyambung ketika saya ketemu masyarakat, ‘oh, ini Bapak yang selalu muncul ini ya’”, sebut dia.

Tak banyak strategi, Benny memiliki keyakinan selama ia bisa membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka, maka suara akan diberikan dengan sendirinya.

Bermodalkan keyakinan itu, Benny tak khawatir ketika melihat calon-calon baru bermunculan, atau calon lain dengan persiapan yang jauh lebih matang.

Dan sejauh ini, itu terbukti. Benny Harman merupakan salah satu wakil masyarakat NTT 1 di DPR sejak 2004-2029, 5 periode berturut-turut.

Kesuksesan dalam berpolitik rupanya menurun pada putrinya sulingnya, Maria Caecilia Stevi Harman. Ia yang berlatar belakang seorang dokter, berhasil meraup suara tertinggi saat maju menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT di Pemilu 2024. Benny menyebut total suara yang berhasil dikumpulkan anaknya itu sebesar kurang lebih 440.000 suara.

Mahalnya Ongkos Politik di Indonesia

Politik kerap disandingkan dengan uang. Untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang seringkali diasumsikan mesti mengeluarkan sejumlah besar kapital. Politik itu butuh modal, politik itu mahal.

Menyikapi hal itu, Benny tak menyangkalnya. Ia sendiri mengaku mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp 3 miliar dalam proses kampanye kemarin.
Soal mahal atau tidak, menurutnya itu merupakan suatu hal yang subjektif. Rp 3 miliar untuk dirinya yang tinggal di Jakarta dan kerap berkunjung ke Dapil NTT 1 yang terdiri dari sejumlah pulau berbeda, jumlah itu tidak terlalu besar.

Uang itu lebih banyak dihabiskan untuk keperluan akomodasi, transportasi, membayar saksi di TPS, bukan untuk bagi-bagi amplop.

“Yang membuatnya mahal itu kan karena kita harus mengunjungi masyarakat yang sangat sangat jauh. Kita harus nginap di kampung-kampung, nah ini yang kemudian politik itu menjadi mahal,” jelas Benny.

Sementara untuk kunjungan tahunan ke dalil yang kerap ia lakukan di masa reses, ia menyebut memanfaatkan dana reses itu sendiri. Dana ini juga ia alokasikan untuk beragam kebutuhan masyarakat, seperti membantu mereka yang kesulitan sekolah, sakit, membangun masjid, kapel, membeli semen, dan sebagainya.

Melihat pengalamannya memanfaatkan dana reses, Benny menyebut aneh jika ada caleg incumbent yang tidak lagi terpilih. Pasalnya, jika dana reses dimanfaatkan dengan optimal di kala masih menjabat, maka seorang legislatif semestinya bisa menjadi lebih dikenal dan lebih dekat dengan masyarakatnya.

“Pasti masyarakat ingat, sehingga waktu kita kampanye pemilu itu tinggal merawat lagi saja relasi ini, komunikasi ini,” kata Benny.

Potensi Turbulensi dalam Transisi Kekuasaan

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan untuk benar-benar menjaga masa transisi atau peralihan kepemimpinan dari dirinya ke presiden baru, Prabowo Subianto.

Pesan ini disampaikan guna mengantisipasi terjadinya guncangan hebat atau turbulensi politik di masa-masa itu.

Menanggapi pesan Presiden, Benny melihatnya sebagai peringatam dini atau early warning agar turbulensi, terutama yang dipicu kondisi ekonomi, bisa dihindari.

“Rupiah yang makin melemah, mungkin orang ekonomi atau pengusaha menganggap ini sebuah situasi yang biasa saja. Tapi ketika dia (harga dollar) terus-menerus meningkat, ini  kemudian menciptakan situasi psikologis yang menjadi pertanyaan masyarakat, ada apa ini?”, ujar Benny.

Dari faktor ekonomi itu permasalah bisa saja menjalae kemana-mana hingga ke ranah politik. Ketika lapangan pekerjaan sulit didapat, pengangguran meningkat ketidakadilan merajalela, harga bahan pokok tak terjangkau, semua itu jika diakumulasikan akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ketidakpuasan-ketidakpuasan itu bisa kian membuncah dan mengubah keadaan.

“Itulah potensi-potensi kerawanan yang bisa mengganggu proses transisi ini berjalan dengan baik,” kata Benny.

Agar turbulensi yang dikhawatirkan tidak terjadi, menurut Benny pemerintah harus  mengacu pada aturan hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum.

“Kita kan sudah punya patokan, kita sebagai negara ada aturannya, aturan-aturan soal transisi segala macam itu diatur dengan jelas di dalam hukum yang berlaku,” kata dia.

Soal kondisi politik dan ekonomi hari ini mengingatkan Benny pada masa-masa menjelang runtuhnya rezim Soeharto di tahun 1998. Saat itu, dollar menguat dan rupiah melemah, rezim selalu mengatakan situasi kondisi masih aman padahal kenyataannya tidak demikian.

“Apa yang terjadi saat itu dengan yang sekarang ini sebetulnya kurang lebih sama. Jadi boleh kita mengatakan ya apa yang kita alami sekarang ini sama persis seperti yang kita alami menjelang runtuhnya Suharto,” kata Benny.

Hal lain, pemerintah atau rezim berkuasa pada saat itu juga sama dengan rezim saat ini dalam hal memanfaatkan hukum untuk mendukung kekuasaannya. Hukum dijadikan alat kekuasaan, tangan panjang penguasa untuk menjatuhkan lawan atau pihak manapun yang berseberangan dengannya.

Konsep ideologi Indonesia sebagai negara hukum di mana semestinya hukum berlaku untuk siapa pun, gagal diterjemahkan ke dalam realitas di kehidupan berbangsa.

Benny melihat kondisi ini semacam menjadi titik balik semenjak reeformasi terjadi 26 tahun lalu.

Hukum kembali menjadi alat kekuasaan. Hukum tumpul ke atas runcing ke bawah. Benny tidak mengatakan rezim saat ini gagal, hanya saja saat ini Indonesia sedang mengalami krisis terhadap ideologi negara hukum itu sendiri.

Kalangan akademisi disebut bisa mengkaji kembali konsep-konsep negara hukum yang ada saat ini, bisa jadi ada konsep yang belum sempurna, sehingga hukum yang dimanfaatkan oleh kekuasaan kembali lagi terjadi, setelah 25 tahun reformasi berlalu.

Dialog selengkapnya dapat disimak dalam video porcast Back to BDM berikut ini atau bisa langsung kunjungi kanal YouTube Budiman Tanuredjo.