“…Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan…“
Joko Widodo
Dua hari pasca diumumkannya pengunduran diri Ketua Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (3/6/2024), Presiden Joko Widodo langsung sambangi IKN Nusantara, di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur (5/6/2024).
Dalam agenda peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN), Jokowi menyampaikan pesan terkait pentingnya investasi di IKN.
“Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi, jadi Bapak harus memutar baru sampai di IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke IKN,” kata Jokowi.
Ia pun menyebut, jika investasi tidak segera dilakukan, bisa-bisa calon investor tak lagi dapat tanah, karena sudah kehabisan.
“Tapi kalau bapak ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis, karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara Rp 400.000-Rp 800.000,” ujar dia.
Hal ini ditanggapi beragam narasumber-narasumber yang bergabung dan berbincang di program Satu Meja The Forum dengan tema “Prahara Ibu Kota Negara”, di Kompas TV, 5 Juni 2024.
Jualan tanah
Menyimak pernyataan Presiden Jokowi, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio lantas berujar bahwa Jokowi sedang berjualan tanah di IKN.
“Itu jualan, jualan tanah. Kalau kita nunggu investasi, investor enggak akan ada yang datang,” kata Agus.
Namun, menurutnya hal itu kurang efektif lantaran kondisi infrastruktur di IKN masih belum sepenuhnya rampung, bahkan masih banyak yang berupa lahan tanah.
Investor disebut akan selalu berhitung sebelum memutuskan akan menanamkan modalnya di suatu tempat. Jika kondisi IKN belum rampung, potensi pasar juga belum jelas, maka investor pun dinilai akan ragu untuk mengalirkan modalnya.
“Karena investor tinggal lihat, kan investor bangun hotel harus lihat berapa orang yang mau datang ke situ, rumah sakit, pasar, sekolah, dan sebagainya. Jadi ini memasarkan, ini (menyarankan) beli tanah sekarang, tapi apa iya (IKN) akan jadi? Nanti kan pergantian pemerintahan, apa iya presiden yang baru akan bekerja di sana? Apakah perwakilan negara-negara sahabat akan pindah?” tanya Agus.
Presiden buktikan progres IKN
Pandangan lain datang dari Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia menyebut kedatangan Presiden ke IKN merupakan upayanya untuk menegaskan bahwa progres pembangunan IKN terus berjalan.
IKN Nusantara akan menjadi satu Smart Forest City yang prospektif ke depannya.
“Saya meyakini apa yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini presiden, didasarkan pada bagaimana membuktikan hari ini bahwa IKN telah berwujud dan tentu masa depan ini akan lebih berkembang melihat prospeknya ke depan,” sebut Herman.
Ia menjelaskan progres pembangunan infrastruktur di IKN sudah cukup signifikan. Mulai dari sudah mulai berdirinya bangunan Istana Negara, 12 tower untuk pegawai, dan lain sebagainya.
Ditambah lagi dengan ditunjuknya Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rajaj Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, ini diyakini akan mempercepat proses pembangunan dan pembebasan lahan.
“Saya meyakini dengan kemampuan Menteri ATR/BPN saat ini, Mas Mardani (Ketua DPP PKS) juga sangat yakin bahwa ini akan cepat menyelesaikan masalah pertanahan, setelah itu bisa dilakukan percepatan terhadap infrastruktur,” ujar Herman.
Merespons mundurnya Bambang dan Dhony
Kepergian Jokowi ke IKN juga disinyalir sebagai respons cepat menanggapi mundurnya Bambang dan Dhony. Pasalnya, pengunduran keduanya yang melahirkan spekulasi, dikhawatirkan dapat mengganggu laju pembangunan dan ketertarikan investor di IKN.
Namun, hal itu dibantah oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Nicodemus Tuturoong. Ia menyebut tidak ada kekhawatiran, semua kunjungan sudah terjadwal jauh-jauh hari.
“Kalau kekhawatiran itu kan persepsi yang bisa berkembang, siapa yang bisa melarang. Tapi kalau kunjungan presiden itu kan memang sejak awal 2024 Presiden selalu menjadwalkan hampir tiap bulan ke sana (IKN). Jadi itu sudah terjadwalkan. Bulan depan juga Juli akan ke sana,” jelas Wendy.
Sedikit berseberangan dengan Wendy, Ekonom Faisal Basri menduga secara tidak langsung ada kaitannya kunjungan Jokowi ke IKN dengan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita.
“Menenangkan setidaknya, ada gejolak di pasar. Bahkan stock market saja hari ini turun 2 persen lebih, Rupiah juga melambat. Mungkin tidak ada hubungannya, tapi paralelnya begitu. Ada gejolak prospek investasi secara keseluruhan,” ungkap Faisal.
Agar pembangunan IKN lancar…
Terlepas dari banyaknya pendapat yang dikemukakan soal ada atau tidaknya pengaruh mundurnya Bambang juga Dhony dengan progres IKN, bagaimana sesungguhnya cara yang bisa diupayakan agar IKN Nusantara benar-benar bisa terwujud sebagaimana yang diimpikan oleh Presiden?
Faisal Basri menyampaikan, niat dasarnya harus diluruskan, apakah ingin membangun ibu kota atau ingin mengembangkan proyek properti?
“Lebih banyak persoalan investasi daripada persoalan kebudayaan, membangun museum, membangun peradaban. Harusnya Gedung DPR dulu baru istana. Titik nolnya itu gedung DPR. Ini apa?” ujar Faisal.
Faisal menekankan pentingnya fokus menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya saja, bukan yang lain-lain. Pasalnya, jika diniatkan untuk bisnis, IKN dianggap kurang prospektif mengingat jumlah penduduknya yang minim.
Memfokuskan peruntukan IKN menjadi penting, agar kesalahan di Jakarta, satu kota megapolitan dimana semua ada semua bisa yang akhirnya menyebabkan tanah Jakarta kelebihan beban, tidak terulang di IKN.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Sebaiknya IKN didesain hanya untuk hal yang spesifik saja dan pengerjaannya harus mempertimbangkan kondisi riil di lokasi.
“Nah IKN ini semua. Pusat pemerintahan mau, pusat bisnis mau, semua mau. Tadi saya bilang teman-teman otorita selalu bilang jaga lingkungan, kalau perlu jalannya memutar, Pak Jokowi bilang nanti lurus jalannya. Jangan menantang geografi, jangan menantang alam, Anda akan menghadapi risikonya,” jelas mardani.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan agar pembangunan bisa berjalan mulus, pemerintah agar tidak mengejar cepat.
“Jangan buru-buru, ya dibangun sekarang tapi tadi liveable dan sebagainya, ya. Itu jalan tol tadi merusak habibat beruang madu, di situ ada buaya muara dan lain sebagainya, itu nanti kalau makanannya hilang akan ke rumah penduduk,” tegas Agus.
Pengerjaan yang tidak terburu waktu dinilai tak hanya dapat mematangkan soal kualitas infrastruktur IKN, tapi juga mempermulus proses akulturasi antara masyarakat asli dan pendatang.
Saksikan diskusi selengkapnya melalui saluran YouTube Kompas TV.
Leave a Reply